JAKARTA, CILACAP.INFO – Kabar mengejutkan di penghujung September RAPBN minus Rp 888 Trilyun dan ada pekerjaan mencicil hutang plus bunga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus melakukan inovasi terkait pembiayaan proyek. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kenaikan utang pemerintah.
Ia menjelaskan pihaknya mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal ini akan meringankan beban pemerintah dalam membangun suatu proyek.
KPBU bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD.
Beberapa lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU, antara lain Bappenas sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan dukungan jaminan pemerintah, serta kementerian / lembaga / daerah / BUMN / BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).
Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI adalah lembaga pengelola investasi dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) di Indonesia.
Kemudian, pemerintah juga memiliki special mission vehicle (SMV) BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. SMV bisa disebut juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah bidang keuangan.
“Kami juga lakukan inovasi pembiayaan, kami sudah banyak sekali lakukan pembiayaan,” ungkap Sri Mulyani dalam Webinar: Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9).
“Dan ini kami kendalikan utang, sehingga APBN menjadi sehat kembali,” jelas Sri Mulyani.
Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pengelolaan utang sebesar Rp405,86 triliun pada 2022.
Angka ini terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,69 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12,17 triliun. Diperkirakan jumlah defisit 888 T pada APBN 2022.
Ancaman berat menanti begini skenario APBN 2022.Sejumlah dampak ekonomi di tahun depan mulai dikhawatirkan oleh pemerintah. Namun, ketakutan itu sudah diantisipasi melalui berbagai strategi yang sudah disiapkan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dijelaskan bahwa postur makro fiskal diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah dan percepatan pemulihan ekonomi dan struktural.
Di mana pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18% – 10,44% dari PDB. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37% – 8,42% (setara 1200 T) dan PNBP sebesar 1,8% – 2% (400T) dari PDB.
Pengembalian BLBI saat ini sudah 90 T dari 124 T. Kuncinya adalah bagaimana memperbesar pendapatan negara, mengurangi pengeluaran dan tidak melakukan utang.Namun mengelola jumlah hutang dan cicilan serta bunga.
Tampilkan Semua
