JAKARTA, CILACAP.INFO – Kabar mengejutkan di penghujung September RAPBN minus Rp 888 Trilyun dan ada pekerjaan mencicil hutang plus bunga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus melakukan inovasi terkait pembiayaan proyek. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kenaikan utang pemerintah.
Ia menjelaskan pihaknya mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal ini akan meringankan beban pemerintah dalam membangun suatu proyek.
KPBU bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, atau BUMD.
Beberapa lembaga yang berperan langsung dalam pelaksanaan KPBU, antara lain Bappenas sebagai koordinator KPBU, Kementerian Keuangan melalui DJPPR dalam memberikan dukungan jaminan pemerintah, serta kementerian / lembaga / daerah / BUMN / BUMD sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).
Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). LPI adalah lembaga pengelola investasi dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) di Indonesia.
Kemudian, pemerintah juga memiliki special mission vehicle (SMV) BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan. SMV bisa disebut juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah bidang keuangan.
“Kami juga lakukan inovasi pembiayaan, kami sudah banyak sekali lakukan pembiayaan,” ungkap Sri Mulyani dalam Webinar: Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022, Rabu (29/9).
“Dan ini kami kendalikan utang, sehingga APBN menjadi sehat kembali,” jelas Sri Mulyani.
Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pengelolaan utang sebesar Rp405,86 triliun pada 2022.
Angka ini terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp393,69 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp12,17 triliun. Diperkirakan jumlah defisit 888 T pada APBN 2022.
Ancaman berat menanti begini skenario APBN 2022.Sejumlah dampak ekonomi di tahun depan mulai dikhawatirkan oleh pemerintah. Namun, ketakutan itu sudah diantisipasi melalui berbagai strategi yang sudah disiapkan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dijelaskan bahwa postur makro fiskal diarahkan untuk mendukung konsolidasi fiskal jangka menengah dan percepatan pemulihan ekonomi dan struktural.
Di mana pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18% – 10,44% dari PDB. Terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37% – 8,42% (setara 1200 T) dan PNBP sebesar 1,8% – 2% (400T) dari PDB.
Pengembalian BLBI saat ini sudah 90 T dari 124 T. Kuncinya adalah bagaimana memperbesar pendapatan negara, mengurangi pengeluaran dan tidak melakukan utang.Namun mengelola jumlah hutang dan cicilan serta bunga.
Kemudian potensi pendapatan negara dari Pajak 1200 T , Migas Non Migas 800 T, Maritim 2500 T, Industri Kreatif dan Pariwisata memang baru terealisasi 800 T dari asumsi harapan 1350 T serta yang tak kalah prnting sektor UMKM yang baru tergarap 15% dari potensi 96% digitalisasi.Potensi ini sangat menjanjikan karena bisa diharapkan memutar roda ekonomi tercatat di Bank Indonesia, sebesar 8.531 T.
Kemudian untuk belanja negara, pada tahun 2022, belanja negara ditargetkan mencapai 14,69% – 15,3% terhadap PDB. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,38% – 10,97%. Serta Transfer ke daerah dana desa (TKDD) sebesar 4,3% – 4,32% dari PDB.
“Kebijakan belanja negara difokuskan pada upaya peningkatan kualitas SDM (kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan), peningkatan infrastruktur dasar dan digital, serta penguatan kelembagaan berupa reformasi birokrasi dan regulasi,” tulis RKP 2022.
Kemudian untuk defisit anggaran diupayakan menurun dari 5,7% PDB pada tahun ini dan turun menjadi 4,51% – 4,85% dari PDB pada 2022. Keseimbangan primer juga diarahkan membaik dari -3,6% dari PDB Pada 2021 menjadi -2,31% – 2,65% dari PDB pada 2022.
Dengan besaran defisit anggaran dan keseimbangan primer yang lebih terjaga, kesinambungan fiskal tetap dapat terjaga. Risiko utang diperkirakan sebesar 43,76% – 44,29% dari PDB.
Dari sektor keuangan, percepatan pendalaman sektor keuangan guna optimalisasi pembiayaan terhadap sektor riil tetap dilakukan.
Pendalaman sektor keuangan ke depan akan difokuskan melalui peningkatan literasi dan akses keuangan, pemanfaatan ekosistem digital pada sektor keuangan, peningkatan kapasitas dan daya saing sektor keuangan dengan memperkuat permodalan, mendorong konsolidasi pada lembaga keuangan, dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan.
Selain itu, pendalaman sektor keuangan juga akan dilakukan dengan pengembangan berbagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang, pengembangan sektor keuangan dan ekonomi syariah, perluasan basis investor ritel, dan penguatan infrastruktur sektor keuangan, serta penguatan dan harmonisasi regulasi keuangan.
Berikut Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022:
– Pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%
– Inflasi 2%-4%
– Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32 – 7,27%
– Rupiah Rp 13.900/US$ – Rp 15.000/US$
– ICP US$ 55 – US$ 65 per barrel
– Lifting minyak bumi 686 ribu barel per hari – 726 ribu barel per hari
– Lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari – 1.1 juta barel setara minyak per hari.
Hutang baru, sekalipun sudah diajukan melalui skema vaksinasi, jaring pengaman sosial dan pembangunan berkelanjutan semoga bisa menggerakan ekonomi nasional dan mengakhiri pandemi ini sebagaimana Jepang, Belgia, Selandia Baru, Brunai karena beberapa negara sudah melepas status “darurat” pandemi.
Gali lobang, tutup lautan saatnya bisa kita ganti gali lobang , sembari mengelola potensi laut. Maritim, dikalkulasi bisa menyumbang potensi 2500 Milyar U$$, masih cukup untuk membiayai berbagai beban bangsa ini.Jangan panik.
Komentar