JAKARTA, CILACAP.INFO – Hanya 30% perusahaan hulu dan 12% perusahaan hilir yang memiliki sistem ketertelusuran, membuat sebagian besar rantai pasok belum siap menghadapi implementasi EUDR. Dengan mulai diberlakukannya Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR), segregasi produk menjadi tantangan krusial, terutama untuk rantai pasok berbasis petani kecil yang kompleks. Penerapan sistem digital dan protokol pemisahan yang ketat di lapangan sangat penting untuk mencegah pencampuran antara komoditas yang patuh dan tidak patuh terhadap EUDR. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh KOLTIVA menjadi kunci agar perusahaan, petani, dan perantara dapat menerapkan segregasi tanpa mengecualikan komunitas petani kecil.
Menjelang berlakunya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) di akhir tahun, rantai pasok global dinilai masih jauh dari kesiapan, khususnya dalam memenuhi ketentuan ketertelusuran dan segregasi yang ketat. Analisis Forbes 2025 menunjukkan bahwa meski komitmen tanpa deforestasi makin umum diadopsi, hanya 30% pemasok hulu dan 12% pelaku hilir yang memiliki sistem pelacakan risiko deforestasi. Hal ini turut menimbulkan resiko pada perdagangan menuju pasar Uni Eropa.
Salah satu ancaman paling mendesak, namun kerap diremehkan, dalam kepatuhan terhadap EUDR adalah tercampurnya komoditas yang patuh dan tidak patuh—baik karena kelalaian maupun kelemahan operasional di sepanjang proses transportasi, pengumpulan, hingga perdagangan. Regulasi ini mewajibkan pemisahan yang ketat atas barang yang berasal dari lahan patuh dan tidak patuh (termasuk asal-usul yang tidak diketahui), dari titik panen hingga ekspor. Kegagalan menjaga segregasi fisik ini dapat menyebabkan penolakan atas pengiriman masuk ke Uni Eropa.
KOLTIVA, perusahaan AgriTech asal Swiss-Indonesia yang berfokus pada ketertelusuran dan keberlanjutan rantai pasok, menekankan bahwa segregasi—pemisahan fisik dan prosedural antara komoditas patuh dan tidak patuh EUDR—merupakan tantangan besar yang sering terabaikan. Tanpa tindakan segera, banyak perusahaan agribisnis terancam kehilangan akses ke pasar Uni Eropa.
Komoditas yang dinyatakan patuh terhadap EUDR harus memenuhi kriteria ketat, termasuk bukti kepemilikan lahan, bebas deforestasi, dan titik koordinat lahan yang akurat. Komoditas dari lahan yang mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020, atau yang tidak memiliki ketertelusuran yang dapat diverifikasi, dianggap tidak patuh dan harus dipisahkan secara menyeluruh. Jika terjadi pencampuran—baik dari kebun yang belum terdaftar maupun dari sumber yang tidak jelas—maka seluruh pengiriman akan ditolak oleh pasar Uni Eropa.
Tantangan semakin kompleks mengingat panjangnya rantai pasok global, di mana keterlibatan banyak perantara dan minimnya dokumentasi menyulitkan proses pelacakan komoditas hingga ke sumbernya. Di sinilah pentingnya segregasi, bukan hanya untuk kepatuhan, namun juga sebagai strategi mitigasi risiko. KOLTIVA mendukung tim lapangan dengan aplikasi KoltiTrace untuk memastikan transparansi. Pendekatan metodologinya mencakup tiga tingkat analisis ketertelusuran—berbasis spasial, berbasis risiko (spasial dan survei), dan kepatuhan penuh (verifikasi lapangan menyeluruh)—untuk membantu perusahaan menjaga keamanan rantai pasok dan mencegah komoditas tidak patuh masuk ke pasar.
Tampilkan Semua
