JAKARTA, CILACAP.INFO – Hanya 30% perusahaan hulu dan 12% perusahaan hilir yang memiliki sistem ketertelusuran, membuat sebagian besar rantai pasok belum siap menghadapi implementasi EUDR. Dengan mulai diberlakukannya Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR), segregasi produk menjadi tantangan krusial, terutama untuk rantai pasok berbasis petani kecil yang kompleks. Penerapan sistem digital dan protokol pemisahan yang ketat di lapangan sangat penting untuk mencegah pencampuran antara komoditas yang patuh dan tidak patuh terhadap EUDR. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh KOLTIVA menjadi kunci agar perusahaan, petani, dan perantara dapat menerapkan segregasi tanpa mengecualikan komunitas petani kecil.
Menjelang berlakunya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) di akhir tahun, rantai pasok global dinilai masih jauh dari kesiapan, khususnya dalam memenuhi ketentuan ketertelusuran dan segregasi yang ketat. Analisis Forbes 2025 menunjukkan bahwa meski komitmen tanpa deforestasi makin umum diadopsi, hanya 30% pemasok hulu dan 12% pelaku hilir yang memiliki sistem pelacakan risiko deforestasi. Hal ini turut menimbulkan resiko pada perdagangan menuju pasar Uni Eropa.
Salah satu ancaman paling mendesak, namun kerap diremehkan, dalam kepatuhan terhadap EUDR adalah tercampurnya komoditas yang patuh dan tidak patuh—baik karena kelalaian maupun kelemahan operasional di sepanjang proses transportasi, pengumpulan, hingga perdagangan. Regulasi ini mewajibkan pemisahan yang ketat atas barang yang berasal dari lahan patuh dan tidak patuh (termasuk asal-usul yang tidak diketahui), dari titik panen hingga ekspor. Kegagalan menjaga segregasi fisik ini dapat menyebabkan penolakan atas pengiriman masuk ke Uni Eropa.
KOLTIVA, perusahaan AgriTech asal Swiss-Indonesia yang berfokus pada ketertelusuran dan keberlanjutan rantai pasok, menekankan bahwa segregasi—pemisahan fisik dan prosedural antara komoditas patuh dan tidak patuh EUDR—merupakan tantangan besar yang sering terabaikan. Tanpa tindakan segera, banyak perusahaan agribisnis terancam kehilangan akses ke pasar Uni Eropa.
Tampilkan Semua
Komentar