“Kami mengelola lebih dari satu kebun, dan sebagian sudah dipetakan oleh KOLTIVA,” ujar Rahman Sarwono, petani karet di Kutai Barat, Kalimantan Timur. “Pemetaan ini membantu kami memahami batas kebun. Jika kami dilatih memisahkan panen dari kebun yang sudah dan belum dipetakan—yang patuh dan tidak patuh—itu sangat membantu kami dan komunitas dalam memenuhi regulasi.” Rahman menambahkan, “Sebagai petani, kami berkomitmen untuk patuh. Tapi kami juga butuh dukungan, pelatihan, dan edukasi agar bisa melaksanakan regulasi ini dengan benar. Kalau sampai salah sedikit saja, kami bisa kehilangan akses pasar sepenuhnya.”
Menurut Andre, mengatasi tantangan ini butuh pendekatan sistematis dan bertahap. Pertama, pastikan Verifikasi Kepatuhan dan Dokumentasi di semua pelaku rantai pasok. Ini mencakup pemetaan lahan legal, verifikasi bebas deforestasi, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sosial, dan antikorupsi. Pemisahan fisik dan dokumentasi harus dijaga dari asal hingga ekspor. Kedua, Terapkan Sistem Ketertelusuran untuk memverifikasi sumber yang bebas deforestasi. Poligon lahan yang akurat dan penggunaan aplikasi digital seperti KoltiTrace memungkinkan pelacakan dari hulu ke hilir. Pengumpulan data berbasis agen di lapangan memperkuat kredibilitas dan transparansi.
Ketiga, Bangun Infrastruktur Penanganan dan Penyimpanan Tersegregasi. Gunakan gudang terpisah, unit transportasi khusus, dan sistem label yang konsisten untuk menjaga keaslian bahan patuh. Kontrol operasional yang jelas sangat penting untuk memastikan pemisahan fisik. Keempat, Sediakan Pelatihan dan Pemantauan Lapangan bagi petani, pengepul, dan pemasok untuk memastikan praktik segregasi dipahami dan diterapkan. Pemantauan rutin diperlukan untuk menilai kepatuhan dan menutup celah implementasi.
Indryani Bali, Project Leader sektor karet di KOLTIVA, menambahkan, “Segregasi untuk kepatuhan EUDR tidak boleh mengorbankan inklusi petani kecil. Karena itu, KOLTIVA berfokus pada penguatan kapasitas lokal—dari pelatihan petani dan pengepul hingga menyediakan data ketertelusuran secara real-time. Kami membangun sistem yang dapat dilacak dan tetap inklusif.” Menjelang pemberlakuan EUDR, perusahaan harus menjadikan segregasi dan sistem ketertelusuran sebagai prioritas utama. Kegagalan dalam hal ini tak hanya berisiko menyebabkan ketidakpatuhan, tapi juga kehilangan akses pasar dan reputasi.
Tampilkan Semua
Komentar