JAKARTA, CILACAP.INFO – Pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri pertanian berkumpul di forum diskusi “BeyondTraceability Talks” yang diselenggarakan oleh KOLTIVA, yang bertujuan untuk membahas kepatuhan regulasi untuk sektor pertanian yang berkelanjutan.
Diskusi yang mengusung tema “Dari Pertanian ke Pasar Global: Kepatuhan Regulasi untuk Industri Pertanian yang Tangguh dan Berkelanjutan” ini berfokus pada tekanan yang semakin besar untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional, khususnya Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan regulasi baru lainnya, serta kebutuhan mendesak untuk kolaborasi guna mencapai kepatuhan penuh.
Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global akan transparansi dan pengadaan yang etis, pemerintah Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kepatuhan, mempromosikan keberlanjutan di dalam industri, dan yang terpenting, inklusi petani dalam rantai pasok.
Diskusi yang diprakarsai dan difasilitasi oleh KOLTIVA ini menyoroti peluang signifikan dalam kerangka regulasi seperti EUDR, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), dan Corporate Social Due Diligence Directive (CSDDD), serta menekankan tanggung jawab kolektif para pelaku industri untuk mematuhi regulasi-regulasi tersebut.
Mengidentifikasi Celah Kepatuhan dan Peran Pemangku Kepentingan
Forum ini menghadirkan pertukaran ide di antara para pelaku industri utama, termasuk perwakilan pemerintah, pelaku bisnis pertanian, dan kemitraan publik-swasta, yang berbagi wawasan tentang tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam memenuhi regulasi yang terus berkembang.
Tujuannya adalah untuk lebih memahami bagaimana organisasi-organisasi ini dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan tersebut dan mempromosikan keberlanjutan dalam pertanian, sambil juga berbagi strategi yang dapat diterapkan untuk para pelaku kunci lainnya di sektor ini.
Diah Suradiredja, Sekretariat Pengembangan Dashboard Nasional – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (CMEA), menekankan perlunya pendekatan proaktif terhadap kepatuhan regulasi.
“Meskipun EUDR adalah regulasi yang sangat penting, itu bukan satu-satunya. Regulasi baru, seperti CSRD dan CSDDD, juga dapat mempengaruhi cara industri beroperasi. Sangat penting agar semua pemangku kepentingan menyadari kerangka kerja ini dan mulai mempersiapkan upaya kepatuhan mereka dengan tepat,” kata Diah.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional, khususnya EUDR yang berfokus pada persyaratan anti-deforestasi untuk produk yang dipasarkan di Uni Eropa. Dashboard Nasional pemerintah, yang berfungsi sebagai platform untuk mengelola data pertanian, telah menjadi cara untuk meningkatkan ketertelusuran dan memantau kepatuhan. Dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah bekerja untuk membangun basis data komprehensif yang mencakup produsen petani kecil, identifikasi status lahan, dan dokumentasi legal.
Tampilkan Semua
