Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan mengacu pada pembaruan data terbaru yang telah dirilis Badan Pusat Statistik.
“DTSEN yang akan digunakan dalam penyaluran bantuan pangan tersebut akan merujuk pada rilis terbaru BPS (DTSEN versi 3),” katanya, Senin (13/7/2026).
Sepanjang Januari hingga 11 Juli 2026, pemerintah juga telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.884 kali di 38 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Di saat yang sama, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai sekitar 457 ribu ton atau 55,22 persen dari target tahun 2026 sebesar 828 ribu ton.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi pangan untuk menjaga pasokan, keterjangkauan harga, sekaligus daya beli masyarakat.
“Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” imbuhnya
Rantai Ketahanan Pangan yang Saling Terhubung
Ketahanan pangan dibangun melalui rantai yang saling terhubung, mulai dari nelayan yang memperoleh dukungan untuk meningkatkan produktivitas, sistem distribusi yang semakin baik, hingga berbagai kebijakan yang menjaga agar bahan pangan tetap terjangkau oleh masyarakat.
Ketika rantai tersebut berjalan dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut, tetapi juga oleh jutaan keluarga Indonesia yang setiap hari mengandalkan ketersediaan pangan di meja makan.
Di situlah ketahanan pangan menjadi lebih dari sekadar target pembangunan, melainkan fondasi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Tampilkan Semua
