BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal.
Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait.
“Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menteri PKP.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan.
Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Tentang BP Tapera
BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) adalah badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk pemerintah untuk menghimpun dan mengelola dana simpanan perumahan guna membantu masyarakat memiliki hunian layak dan terjangkau
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
Tampilkan Semua
