Perkembangan tersebut tentu bukan sebuah kebetulan. Selama satu dekade terakhir, India membangun apa yang kini banyak dianggap sebagai ekosistem Digital Public Infrastructure paling berhasil di dunia. Alih-alih mengandalkan platform tertutup atau teknologi yang mahal, India memilih membangun digital rails atau jalur infrastruktur digital terbuka yang memungkinkan inovasi berkembang secara luas. Hasilnya sangat mengesankan. Aadhaar, sistem identitas digital biometrik India, telah mencatat lebih dari 150 miliar transaksi autentikasi, sekaligus memberikan identitas digital kepada hampir seluruh penduduk dewasa India. Sementara itu, sistem pembayaran real-time Unified Payments Interface (UPI) memproses lebih dari 17.221 crore transaksi sepanjang 2024, setara dengan sekitar 83 persen dari seluruh transaksi pembayaran digital di India, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk mencapai 114 persen selama tujuh tahun terakhir. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mengakui UPI sebagai sistem pembayaran ritel real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi, dengan kontribusi sekitar 49 persen dari seluruh transaksi pembayaran real-time global. Hingga kini India telah menandatangani kerja sama Digital Public Infrastructure dengan 23 negara, dan implementasi UPI telah berjalan di delapan negara, mulai dari Singapura hingga Prancis.
Indonesia pada dasarnya menghadapi berbagai tantangan yang serupa dengan yang pernah dihadapi India satu dekade lalu. Bagaimana mendigitalisasi masyarakat yang tersebar di ribuan pulau? Bagaimana memastikan pelaku UMKM tetap mampu bersaing di tengah dominasi platform digital berskala besar? Bagaimana mencegah ketergantungan terhadap teknologi asing berubah menjadi bentuk baru ketergantungan ekonomi? Dan bagaimana membangun sistem teknologi yang benar-benar melayani kepentingan nasional tanpa terjebak pada ketergantungan terhadap vendor tertentu (vendor lock-in)? Berbagai pertanyaan tersebut kini menjadi inti dari agenda transformasi digital Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 200 juta pengguna internet seluler, sementara nilai ekonomi digitalnya diperkirakan mencapai US$194,5 miliar dari sektor e-commerce saja pada 2030.
Salah satu contoh paling nyata dari semakin eratnya poros digital Indonesia–India adalah peluncuran Indonesia Open Network (ION), yang diproyeksikan melakukan transaksi perdana pada saat pertemuan antara Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo. Terinspirasi dari keberhasilan Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dibangun menggunakan protokol terbuka Beckn 2.0. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION berfungsi sebagai infrastruktur digital netral yang menghubungkan pembeli, penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dalam satu ekosistem yang terbuka dan interoperabel. Ambisinya sangat besar.
Saat ini masih banyak pelaku UMKM Indonesia yang belum menikmati sepenuhnya manfaat ekonomi digital. Biaya komisi berbagai platform perdagangan digital berkisar antara 25 hingga 40 persen dari nilai transaksi, sehingga menjadi hambatan bagi pedagang kecil, petani, koperasi, maupun pelaku usaha di pedesaan. Seperti disampaikan Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, fase berikutnya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan memastikan UMKM bukan hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan pelaku utama dalam ekonomi digital. Melalui ION, biaya transaksi ditargetkan turun hingga di bawah 8 persen, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun ekonomi digital yang lebih inklusif. Tujuan akhirnya sederhana namun sangat kuat: memungkinkan siapa pun menjual apa pun, dari mana pun, kepada siapa pun.
Tampilkan Semua
