Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Paparkan Progres Penanganan Bencana di Sumatera

Rapat Kerja Kementerian PU Bersama Komisi V DPR RI
Rapat Kerja Kementerian PU Bersama Komisi V DPR RI

Sementara itu, d i bidang Cipta Karya, prioritas utama adalah pemulihan layanan dasar. Dari 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak, sekitar 70 persen telah berhasil dipulihkan dan ditargetkan fungsional penuh pada 15 Februari 2026. Sedangkan untuk penanganan sektor sanitasi, termasuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah, telah mencapai 83 persen dengan target penyelesaian pada tanggal yang sama.

Sebagai dukungan tambahan air bersih, Kementerian PU juga membangun sumur bor baru. Progres pembuatan sumur bor dalam mencapai 15 persen, sedangkan sumur bor dangkal mencapai 53 persen. Seluruh sumur bor ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadhan untuk mendukung operasional SPAM dan kebutuhan warga.

Pada Bidang Prasarana Strategis, pembersihan lumpur pada fasilitas umum dilakukan di 171 lokasi, di mana 120 lokasi di antaranya telah kembali fungsional. Pembangunan 1.217 unit hunian sementara (huntara) terus berjalan, beriringan dengan penyiapan puskesmas darurat yang ditargetkan fungsional sebelum 15 Februari 2026.

Menutup laporannya, Menteri Dody menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga mutu infrastruktur pascabencana. “Kami terus mengawal pemulihan ini agar tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan, sehingga infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh dan mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

About Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Tampilkan Semua
Cilacap Info
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS

Berita Terkait