OJK menilai kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan minat transaksi di kanal domestik. “Ini menjadi PR bagaimana kami bisa menarik minat transaksi konsumen domestik untuk tidak lagi menggunakan kanal-kanal atau pedagang asing, tapi memanfaatkan ekosistem di domestik,” lanjut Hasan.
Sepanjang 2025, nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp482,23 triliun. Sementara itu, riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan mayoritas investor kripto di Indonesia berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan, didominasi usia di bawah 35 tahun, dan mayoritas berpendidikan SMA.
Urgensi Perlindungan Konsumen Kripto
Calvin menilai karakter investor tersebut memperkuat urgensi perlindungan konsumen, terutama dalam memastikan investor berada di platform legal dan memahami risiko. “Kalau basis investornya banyak dari kelompok yang bantalan finansialnya terbatas, maka perlindungan konsumen harus lebih ketat, mulai dari edukasi risiko, transparansi, sampai memastikan akses ke platform legal yang diawasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan transisi pengawasan aset kripto di bawah OJK melalui Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024 perlu menjadi momentum memperkuat praktik pasar yang sehat. Di sisi lain, pengaruh media sosial terhadap keputusan investasi, termasuk peran kanal seperti Twitter, Telegram, dan Discord, dinilai membuat literasi semakin penting agar investor pemula tidak mudah terdorong informasi yang menyesatkan.
Selain literasi, tantangan lain adalah maraknya aktivitas di platform ilegal yang disebut berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak hingga Rp1,1–1,7 triliun per tahun. Calvin menilai upaya penindakan perlu dibarengi kolaborasi lintas pihak.
“Penegakan terhadap platform ilegal harus tegas, tapi juga perlu dibarengi literasi dan kolaborasi regulator, industri, komunitas, dan akademisi. Targetnya bukan hanya pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang aman dan berkelanjutan,” pungkas Calvin.
Tampilkan Semua
Komentar