Dalam kerangka ini, data yang tercatat di SABH diperlakukan sebagai sumber kebenaran resmi. Ketidaksesuaian, keterlambatan pembaruan, atau kelalaian pelaporan tidak lagi dianggap sebagai kesalahan kecil. Sebaliknya, hal tersebut dipandang sebagai celah kepatuhan yang dapat berujung pada pembatasan layanan, penolakan pencatatan perubahan, atau sanksi administratif lainnya. Kepatuhan kini berlangsung secara berkelanjutan, bukan episodik.
Salah satu aspek paling krusial dari rezim kepatuhan baru adalah penguatan kewajiban pengungkapan Beneficial Ownership. Perusahaan diwajibkan mengidentifikasi individu yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau memperoleh manfaat dari entitas tersebut. Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian bagi perusahaan lokal maupun yang dimiliki asing.
Yang berubah bukan hanya kewajibannya, tetapi sifatnya. Pengungkapan beneficial ownership tidak lagi diperlakukan sebagai formalitas satu kali saat pendirian. Informasi ini harus tetap akurat dan diperbarui secara berkala, termasuk melalui penegasan tahunan meskipun tidak terjadi perubahan. Dalam konteks kepatuhan baru di Indonesia, transparansi kepemilikan menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan meningkatkan kredibilitas pasar.
Selain kepemilikan, kewajiban pelaporan tahunan juga diperkuat. Perusahaan diharapkan menyampaikan laporan atau konfirmasi operasional melalui sistem elektronik yang ditentukan. Pelaporan ini berfungsi sebagai indikator bahwa perusahaan tetap aktif dan memenuhi kewajiban hukumnya.
Keterlambatan atau kelalaian pelaporan tidak lagi dianggap sebagai penundaan administratif. Di bawah rezim baru, hal tersebut diposisikan sebagai pelanggaran kepatuhan yang dapat memicu sanksi progresif. Bahkan untuk Perseroan Perorangan, yang sebelumnya dipersepsikan memiliki kewajiban minimal, standar pelaporan kini menjadi lebih jelas dan tegas.
Bagi investor asing yang beroperasi melalui PT PMA, aturan transparansi yang lebih ketat membawa implikasi ganda. Di satu sisi, standar yang lebih jelas meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi ruang interpretasi yang berisiko. Di sisi lain, perusahaan dengan struktur kepemilikan berlapis atau praktik administrasi yang belum diperbarui menghadapi eksposur yang lebih tinggi.
Tampilkan Semua
Komentar