JAKARTA, CILACAP.INFO – Dalam beberapa tahun terakhir, kepatuhan korporasi di Indonesia mengalami perubahan yang tidak selalu terlihat mencolok, tetapi berdampak luas. Jika sebelumnya kepatuhan sering dipahami sebagai kewajiban administratif yang bersifat periodik, kini pendekatan regulator bergerak ke arah yang lebih substantif. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan data menjadi inti dari kerangka kepatuhan baru. Bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia—terutama yang memiliki struktur kepemilikan kompleks atau keterlibatan asing—perubahan ini menggeser kepatuhan dari fungsi pendukung menjadi isu strategis.
Perubahan arah ini didorong oleh kombinasi reformasi regulasi, digitalisasi sistem pemerintah, dan komitmen Indonesia terhadap standar tata kelola global. Salah satu tonggak pentingnya adalah penerbitan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, yang memperkuat kewajiban administrasi badan hukum, pelaporan, serta transparansi sepanjang siklus hidup perusahaan. Dalam kerangka baru ini, kepatuhan tidak lagi bersifat deklaratif, melainkan harus dapat diverifikasi dan ditegakkan.
Dorongan terhadap transparansi muncul dari pengalaman regulator menghadapi berbagai penyalahgunaan badan usaha di masa lalu. Praktik nominee, perusahaan tidak aktif yang tetap tercatat, serta inkonsistensi data antar sistem pemerintah menciptakan celah pengawasan yang signifikan. Celah ini tidak hanya meningkatkan risiko hukum, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap lingkungan bisnis.
Sebagai respons, pemerintah secara bertahap memperketat kewajiban pengungkapan, terutama terkait kepemilikan, pengendalian, dan status operasional perusahaan. Tujuannya bukan sekadar meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi menciptakan kepastian hukum dan mencegah risiko sistemik. Arah kebijakan ini juga selaras dengan standar internasional terkait anti-pencucian uang, pendanaan terorisme, dan transparansi beneficial ownership.
Perubahan paling signifikan dalam kepatuhan korporasi Indonesia adalah pemanfaatan sistem digital sebagai alat pengawasan aktif. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak lagi berfungsi hanya sebagai platform pendaftaran, tetapi sebagai basis data utama yang merekam status hukum perusahaan secara real time.
Tampilkan Semua
Komentar