Pendekatan harm reduction melalui opsi nikotin berisiko lebih rendah tanpa pembakaran dan tar dapat menjadi alternatif transisi, dengan kampanye tidak menggunakan rokok konvensional di ruang tertutup dan akomodasi yang diperkuat agar dipahami wisatawan. Yang dicari wisatawan bukan hanya keindahan, tetapi juga pengalaman bersih, nyaman, dan membuat mereka ingin kembali,” ujarnya.
Direktur Eksekutif BPD PHRI Bali, Ida Bagus Purwa Sidemen, S.Ag., M.Si., menyampaikan bahwa sektor perhotelan telah menerapkan standar usaha berbasis risiko dan sertifikasi kesiapsiagaan bencana, meski implementasi peraturan gubernur yang mendorong hotel bergabung dalam asosiasi masih terbatas dengan baru sekitar 20 persen hotel yang menjadi anggota PHRI. Ia menambahkan banyak hotel kini menjalankan kebijakan bebas asap rokok
yang terbukti lebih disukai tamu, khususnya keluarga, bahkan ada yang melarang karyawan merokok di area hotel. Menurutnya, informasi mengenai produk tembakau alternatif tanpa asap dan tar juga berpotensi menjadi pilihan, asalkan disertai sosialisasi berbasis sains agar seluruh pihak memahami dengan benar.
“Fokus kami adalah menghadirkan pengalaman menginap yang lebih nyaman dan sehat, sehingga standar layanan perhotelan Bali dapat terus meningkat,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes., menekankan pentingnya sosialisasi perilaku hidup sehat, khususnya di pedesaan di mana kebiasaan merokok cenderung lebih tinggi dibandingkan di kota. Ia menyebut penguatan sosialisasi pentingnya aktivitas fisik, pola makan seimbang, serta pengurangan gula, garam, dan lemak perlu terus digencarkan agar faktor risiko penyakit dapat ditekan.
“Tidak ada yang bercita-cita sakit, namun bila perilaku tidak sehat tidak berubah, beban pembiayaan BPJS bisa membengkak. DPR terus mengatur agar pembiayaan tetap terkendali, karena jika derajat kesehatan masyarakat membaik maka beban biaya pengobatan akan menurun, sehingga ruang fiskal APBN bisa lebih besar dialokasikan ke daerah, termasuk Bali, untuk peningkatan layanan publik,” jelasnya.
Komentar