Cerita lain datang dari Ratna, pengusaha kerajinan di Jawa Barat, yang mengandalkan WhatsApp dan arisan komunitas untuk menopang usahanya. Ia menolak menggunakan pembayaran digital karena khawatir dengan penipuan, dan merasa sistemnya terlalu rumit.
“Saya tidak terbiasa dengan sistem perbankan, saya percaya pada orang-orang yang saya kenal,” katanya. Sikap ini mencerminkan rendahnya adopsi digital di antara pengusaha berbasis komunitas yang rentan kehilangan akses jika tidak ada pendekatan inklusif dan edukatif.
Temuan-temuan ini menyoroti urgensi membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman, mulai dari regulasi yang mendukung, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan data alternatif untuk credit scoring. Platform digital juga perlu menghadirkan fitur yang sederhana dan ramah pengguna agar pengusaha informal bisa berkembang tanpa harus berpindah ke e-commerce yang kompleks.
“Social commerce bukan sekadar berjualan online, tapi menjadi ruang penting bagi perempuan untuk membangun usaha, sementara masih bisa mengurus keluarga, dan mengakses peluang ekonomi digital. Sudah saatnya mereka didukung dengan sistem yang mendorong mereka untuk berpertisipasi secara formal dalam kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi digital,” ujar Grace Retnowati, Direktur MSC Southeast Asia.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik, menegaskan bahwa penguatan kapasitas dan akselerasi skala UMKM merupakan kunci dalam menjaga daya saing nasional. Namun, dukungan tersebut harus tetap selaras dengan karakteristik UMKM yang beragam agar program kebijakan yang dijalankan benar-benar efektif dan berkelanjutan.
Menurutnya, riset ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia, yang belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem pendukung yang inklusif dan aman.
“Untuk itu, kehadiran social commerce seharusnya mampu memberikan proteksi kepada pengusaha UMKM melalui promosi produk secara gratis di media sosial, serta membuka akses ke pasar yang lebih luas,” ujar Riza.
Ia juga menekankan bahwa meski social commerce memberikan banyak manfaat, tetap diperlukan pendampingan dan pengawasan yang ketat, mengingat tantangan seperti persaingan dengan maraknya produk impor merupakan sebuah keniscayaan.
Untuk mendiseminasikan temuan ini, MSC bersama Kementerian UMKM akan menyelenggarakan webinar pada 25 September 2025 dengan tema: “Akses Pembiayaan bagi Penjual Informal Perempuan dalam Social Commerce”. Acara ini turut dihadiri sejumlah Kementerian dan Lembaga, praktisi, pelaku UMKM dan media.
Riset ini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan social commerce di Indonesia. Sejak diberlakukannya Permendag No. 31 Tahun 2023, pemerintah menegaskan langkah proteksi terhadap UMKM dalam negeri agar tetap terlindungi dari dominasi algoritma platform besar. Dalam praktiknya, kebijakan ini mendorong pengusaha mikro untuk semakin mandiri memanfaatkan platform yang ada, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal integrasi fitur, akses pasar, dan literasi digital.
Tampilkan Semua
