JAKARTA, CILACAP.INFO – Tokocrypto, platform perdagangan aset kripto No. 1 di Indonesia, kembali menegaskan posisinya sebagai pelopor kepatuhan dan tata kelola di industri kripto Tanah Air. Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel 2025 dari Hukumonline dan Indonesia Corporate Counsel Association (ICCA) untuk kategori Internet & E-Commerce (Jakarta, 13 Oktober 2025).
Penghargaan bergengsi ini menempatkan Tokocrypto sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar nasional seperti Pertamina, PLN, L’Oréal, Bank Mandiri, dan Bank BNI yang juga meraih penghargaan di kategori masing-masing. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Azizah Mutia Karim, VP Legal, Compliance & Government Relations Tokocrypto, dalam malam penganugerahan yang digelar di Jakarta pada 3 Oktober 2025.
Pengakuan atas Integritas dan Tata Kelola yang Kuat
Penghargaan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel diberikan kepada tim hukum internal perusahaan yang menunjukkan integritas tinggi, keahlian hukum mendalam, serta kontribusi strategis dalam menjaga reputasi dan mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Penilaian juga mencakup kemampuan manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, serta peran proaktif dalam memastikan tata kelola berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut sebagai bukti nyata dari dedikasi tim Legal, Compliance & Government Relations dalam menegakkan nilai kepatuhan.
“Kami sangat bangga atas penghargaan ini. Pengakuan ini bukan hanya untuk tim hukum kami, tetapi juga cerminan dari budaya kepatuhan yang menjadi fondasi Tokocrypto sejak awal,” ujar Calvin. “Dalam industri kripto yang terus berkembang pesat dan dinamis, kepatuhan bukan sekadar kewajiban, melainkan bagian penting dari strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.”
Menavigasi Dinamika Regulasi Kripto Nasional
Calvin menambahkan bahwa industri aset kripto di Indonesia kini berada dalam masa transisi penting menuju tata kelola yang lebih kuat dan adaptif terhadap kebijakan pemerintah.
Tampilkan Semua
Komentar