Monopoli paten membuat harga ARV generasi baru menjadi tidak terjangkau. Contohnya, Lenacapavir dijual dengan harga $42,250 per orang per tahun (PPY), atau sekitar 640 juta rupiah. Padahal hasil riset dari Universitas Liverpool memperkirakan bahwa Lenacapavir versi generik dapat diproduksi secara massal dengan harga $63-$93 PPY, dan bisa turun menjadi $26-$40 PPY apabila volume produksi mencapai 10 juta.
Estimasi tersebut sudah memperhitungkan margin keuntungan sebesar 30%, dan hanya 0.1% dari harga yang dijual saat ini. Perbedaan harga yang mencolok ini menegaskan bahwa harga Lenacapavir saat ini sangat tidak masuk akal, dan pentingnya mendorong produksi generik yang lebih terjangkau.
“Monopoli tidak berdasar terhadap obat-obatan esensial tidak boleh dibiarkan,” ujar Aditya, di Jakarta (05/12).
“Kita tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Cabotegavir dan Lenacapavir memiliki potensi besar untuk mengakhiri epidemi AIDS jika dapat diakses oleh semua yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang mampu membayar. Semakin lama akses publik ditunda, maka akan semakin banyak kasus infeksi baru atau bahkan kematian akibat AIDS di dunia. ARV generasi baru harus tersedia secara cepat, berkelanjutan, dalam jumlah yang cukup, juga dengan harga terjangkau bagi semua ODHIV dan populasi rentan. Pilihan ada di tangan pemerintahan Pak Prabowo. Akan membawa Indonesia menjadi negara kunci sebagai produsen obat ARV jenis long-acting atau berdiam diri dan puas dengan membiarkan Indonesia menjadi negara konsumen.”
Mengakhiri AIDS bukan hanya sebatas pada isu kesehatan, tetapi juga komitmen politik. Pemerintah harus memastikan bahwa penanggulangan HIV masuk dalam prioritas strategi kesehatan nasional. Anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta keterlibatan multi-sektor adalah kunci untuk mencapai target ini.
Sejalan dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun ini, “Kesehatan Saya, Hak Saya”, pemerintah harus menjamin hak atas kesehatan yang inklusif dan setara bagi semua. Mengakhiri AIDS pada 2030 bukanlah hal mustahil, selama terdapat komitmen politik, juga dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai. Pilihan ada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo.
Tampilkan Semua
