Meneliti apakah ide bisnis Anda sejalan dengan Daftar Investasi Positif Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan kepatuhan.
4. Mendapatkan Visa yang Tepat
Secara hukum menjalankan bisnis di Bali, Anda memerlukan jenis visa yang tepat. Opsi umum meliputi:
Visa Investor/LAINNYA: Cocok untuk pemilik usaha yang berinvestasi di PT PMA dan ingin mengelola operasionalnya secara langsung.
Izin Kerja dan Izin Tinggal Terbatas (KITAS): cocok untuk tenaga kerja asing yang bekerja dan berdomisili di Bali
Visa Bisnis: Dirancang untuk individu yang melakukan aktivitas bisnis tetapi tidak mengelola operasi sehari-hari.
Kedua visa tersebut memiliki persyaratan khusus, jadi disarankan untuk berkonsultasi dengan spesialis imigrasi untuk menghindari komplikasi.
5. Persiapan Dokumen Pendaftaran Usaha
Mendaftarkan bisnis di Bali memerlukan berbagai dokumen, antara lain:
Pemegang Saham
Bagi pemegang saham perorangan asing: scan berwarna paspor yang menunjukkan halaman identitas dan tanda tangan
Bagi pemegang saham perorangan Indonesia: scan berwarna KTP dan NPWP
Untuk perusahaan asing:
Fotokopi Anggaran Dasar;
Daftar Direktur
scan warna paspor yang masih berlaku dari salah satu Direktur
Untuk perusahaan Indonesia:
Copy Anggaran Dasar dan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (pendiriannya dan segala perubahannya)
Copy NPWP perusahaan Indonesia
scan warna KTP dan NPWP Direktur
Direktur dan Komisaris:
Orang Asing: scan berwarna pada paspor yang menunjukkan halaman identitas dan tanda tangan
Bahasa Indonesia: scan berwarna KTP dan NPWP
Alamat Kantor: alamat kantor, perjanjian sewa, dan surat domisili bangunan
Surat pernyataan. Pemegang saham menandatangani surat pernyataan mengenai penambahan modal, pernyataan alamat PT PMA yang benar, dan lain-lain
Mengumpulkan dokumen-dokumen ini terlebih dahulu dapat mempercepat proses pendaftaran secara signifikan.
6. Mendaftarkan Nama Bisnis Anda
Di Indonesia, semua pelaku usaha harus mendaftarkan namanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Nama yang Anda pilih harus memenuhi persyaratan berikut:
Itu harus unik dan belum pernah digunakan.
Ini harus mematuhi konvensi penamaan Indonesia.
Setelah disetujui, Anda dapat melanjutkan dengan mendaftarkan bisnis Anda di Indonesia.
7. Menyusun Anggaran Dasar dan Mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“MOLHR”)
Apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka proses selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Dasar (“AOA”). Garis besar AOA antara lain mengenai maksud dan tujuan usaha, tempat kedudukan PT PMA, permodalan, pembagian dividen, hak suara, dan lain-lain.
Tampilkan Semua
