JAKARTA, CILACAP.INFO – Cuti hamil memegang peranan penting dalam mendukung ibu pekerja saat mereka menjalani transisi menjadi orang tua. Di Indonesia, kebijakan cuti hamil mengalami perubahan signifikan baru-baru ini dengan disahkannya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) pada bulan Juni 2024. Perubahan ini memperpanjang masa cuti hamil hingga enam bulan, sehingga memberikan dukungan yang lebih besar bagi ibu selama masa-masa awal yang kritis dalam kehidupan anak-anak mereka.
Artikel ini akan mengupas peraturan cuti hamil terkini, implikasinya bagi ibu bekerja dan pemberi kerja, serta apa arti perubahan ini bagi tenaga kerja Indonesia.
Gambaran Umum Cuti Melahirkan di Indonesia
Berdasarkan undang-undang Indonesia sebelumnya, khususnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan perempuan berhak atas cuti hamil berbayar selama maksimal tiga bulan (90 hari). Periode ini biasanya dibagi menjadi enam minggu sebelum dan enam minggu setelah melahirkan. Meskipun kebijakan ini memberikan perlindungan dasar bagi ibu yang bekerja, kebijakan ini dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan ibu dan perkembangan anak usia dini yang terus meningkat.
Menyadari pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan anak, pemerintah Indonesia memperkenalkan reformasi yang inovatif pada bulan Juni 2024 dengan disahkannya UU KIA. Undang-undang baru ini memperluas cuti hamil agar lebih sesuai dengan standar internasional.
Undang-Undang Baru: UU KIA dan Dampaknya
Pada Selasa, 4 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Salah satu ketentuan utama undang-undang tersebut adalah perpanjangan cuti hamil dari tiga bulan menjadi maksimal enam bulan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa semua karyawan perempuan berhak atas cuti minimal tiga bulan, dengan kemungkinan tambahan tiga bulan dalam kondisi tertentu, seperti komplikasi kesehatan, yang harus didukung oleh surat keterangan dokter.
Tampilkan Semua
