JAKARTA, CILACAP.INFO – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat komitmennya untuk menghadirkan jalan tol yang lancar, aman, nyaman dan berkeselamatan melalui transformasi layanan berbasis teknologi dan data. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) terkait integrasi data kendaraan bermotor, di antaranya data berat kendaraan melalui perangkat Weigh In Motion (WIM), identifikasi kendaraan dengan Radio Frequency Identification (RFID) Reader , serta pembacaan pelat nomor melalui teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) milik Jasa Marga ke dalam sistem Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) milik Kemenhub.
Penandatanganan PKS dilakukan pada Senin (10/08) di Kantor Kemenhub, Jakarta, oleh Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, serta disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Turut hadir Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo Manuhutu, Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti, perwakilan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam skema kerja sama ini, Jasa Marga mengintegrasikan data lalu lintas kendaraan angkutan barang dari platform Jasamarga Integrated Digitalmap (JID) melalui sharing Application Programming Interface (API) ke dalam platform Hubnet Kemenhub. Data faktual yang tercatat di lapangan mencakup data berat kendaraan yang terukur menggunakan WIM, no pelat kendaraan, gambar CCTV, dan lain-lain yang dikelola Jasa Marga, serta data kepemilikan kendaraan dari sistem BLUe. Inisiatif integrasi ini memungkinkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di jalan tol dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan komprehensif.
Data yang terintegrasi tersebut selanjutnya dapat dipantau secara real-time melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat kendali operasional jalan tol berbasis data. Melalui JMTC, informasi kendaraan yang masuk dapat dipantau secara lebih cepat untuk mendukung pengawasan serta respons terhadap potensi pelanggaran kendaraan angkutan barang di jalan tol.
Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Jasa Marga terhadap agenda nasional Zero Over Dimension Overloading (ODOL) 2027 sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait isu keselamatan di jalan tol. Terlebih lagi, data Jasa Marga mencatat keberadaan kendaraan ODOL meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus mempercepat kerusakan jalan tol. Integrasi perangkat Jasa Marga dan Kementerian Perhubungan akan semakin memperkuat kesiapan penegakan hukum digital melalui Electronic Traffic Law Enforcement HUB (ETLE HUB) yang digagas Kemenhub untuk mencapai target nasional Zero ODOL 2027, dengan tahap pengawasan dan sosialisasi hingga akhir Desember 2026 sebelum penindakan efektif berlaku 1 Januari 2027.
Tampilkan Semua