Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan.
Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target.
BP Tapera juga terus memperluas sosialisasi program rumah subsidi kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak MBR yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi.
Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan” ujar Heru.
Bidik Hunian Vertikal
Di tahun 2026 pemerintah juga mendorong keterjangkauan rumah vertikal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah MBR dalam hal keterjangkauan, terutama dalam hal kemudahan akses seperti lokasi bekerja, fasilitas umum, dan jarak dengan pusat kota.
Oleh karena itu BP Tapera sebagai unsur pemerintah memiliki peran melalui penyaluran FLPP dengan turut mendorong penyaluran pada hunian vertikal di tahun 2026.
Beradasarkan data yang dimiliki oleh BP Tapera, saat ini tersedia 2.908 unit rumah susun ready stock / siap jual yang tersebar di Indonesia, baik yang dikelola oleh pihak swasta / pengembang maupun oleh Perum Perumnas.
Oleh karena itu, BP Tapera melihat ketersediaan ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat generasi rumah tangga muda untuk dapat menjangkau hunian dengan aksestabilitas yang lebih menarik dari aktifitas sehari-hari.
“Kami juga melihat, berdasarkan data SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), terdapat juga data potensi rusun mencapai 9.217 unit. Kita akan dorong ini untuk dapat segera direalisasikan,” terang Heru.
Guna mendorong hunian vertikal tersebut, saat ini BP Tapera terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak di pemerintah, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selaku Ketua Komite Tapera terkait.
Yakni dengan penetapan aturan mengenai tenor dan suku bunga bersama dengan Kementerian Keuangan terkait penyedia anggaran, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang diterapkan telah sesuai.
Tampilkan Semua
