JAKARTA, CILACAP.INFO – Percepatan transisi energi nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menempatkan sektor mineral dan batubara sebagai fondasi penting dalam mendukung pengembangan energi bersih.
Sekertaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Yudha menegaskan, peningkatan porsi energi surya dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ke depan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mineral kritis yang menjadi komponen utama sistem energi masa depan.
“Kalau kita melihat peta transisi energi dalam PP KEN, energi surya akan mempunyai porsi sangat besar, PLTN juga signifikan pada 2060. Dengan begitu, mineral-mineral untuk baterai dan komponen pendukungnya ada di sektor Minerba. Itu mendukung langsung transisi energi,” ujar Satya.
Menurut dia, keterkaitan antara kebijakan energi nasional dan sektor minerba bersifat dua arah. Di satu sisi, mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga hingga material ikutan menjadi bahan baku utama teknologi energi bersih. Di sisi lain, proses hilirisasi di sektor minerba sendiri membutuhkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.
“Smelter tidak mungkin berjalan tanpa listrik, apalagi ke depan kita berbicara listrik yang lebih hijau dan sustainable. Jadi sektor energi dan minerba ini saling menopang,” kata Satya.
Ia menambahkan, dalam skenario KEN terbaru, transisi energi tidak hanya berbicara mengenai bauran pembangkit, tetapi juga kesiapan rantai pasok mineral yang menopang teknologi energi bersih. Peningkatan kapasitas pembangkit energi surya, pengembangan PLTN, hingga sistem penyimpanan energi akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral strategis yang selama ini dikelola sektor pertambangan nasional.
“Agenda kita adalah agenda transisi. Kalau energi surya porsinya besar, kalau PLTN masuk signifikan, maka kebutuhan mineral untuk baterai, kabel, komponen listrik, itu otomatis meningkat. Artinya sektor Minerba berada di jantung ekosistem transisi,” ujarnya.
Tampilkan Semua
Komentar