Isu lain yang semakin sering muncul adalah batasan hak bagi pemegang Family KITAS. Larangan bekerja bagi pasangan atau anak dewasa bukanlah detail kecil, melainkan pilihan kebijakan yang disengaja. Negara secara tegas memisahkan izin tinggal keluarga dari izin kerja, dengan tujuan menjaga ketertiban pasar tenaga kerja domestik. Namun, dalam konteks globalisasi dan kerja jarak jauh, pembatasan ini sering memunculkan dilema praktis bagi keluarga ekspatriat, terutama pasangan yang sebelumnya aktif secara profesional.
Dari perspektif sosial-ekonomi, Family KITAS juga menempatkan keluarga asing dalam posisi unik. Di satu sisi, mereka berkontribusi terhadap konsumsi lokal—pendidikan internasional, perumahan, layanan kesehatan, dan gaya hidup. Di sisi lain, status non-kerja mereka menegaskan bahwa keberadaan ini bersifat pendamping, bukan partisipatif dalam pasar kerja. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dijaga oleh pemerintah Indonesia.
Kebijakan ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkawinan campuran. KITAS pasangan WNI kini dipandang sebagai jalur integrasi jangka panjang, bahkan dapat mengarah ke KITAP. Ini menunjukkan pergeseran paradigma: keluarga campuran tidak lagi diposisikan sebagai kasus khusus, tetapi sebagai bagian dari realitas demografis modern Indonesia. Meski demikian, prosesnya tetap menuntut kepatuhan administratif yang tinggi, mulai dari pencatatan perkawinan hingga sinkronisasi data kependudukan dan imigrasi.
Bagi pelaku bisnis dan profesional asing, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Perencanaan penugasan jangka panjang kini tidak bisa dilepaskan dari isu keluarga. Keputusan menerima posisi di Indonesia, mendirikan PMA, atau berinvestasi sering kali bergantung pada seberapa mudah pasangan dan anak dapat tinggal secara legal. Tidak mengherankan jika banyak perusahaan mulai memperhitungkan aspek Family KITAS sebagai bagian dari talent mobility planning.
Dalam praktiknya, kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan yang cepat membuat banyak keluarga dan perusahaan memilih untuk berkonsultasi dengan pihak berpengalaman. Konsultan imigrasi berperan bukan hanya sebagai pengurus dokumen, tetapi sebagai penerjemah kebijakan. Di Indonesia, firma seperti CPT Corporate kerap menjadi rujukan ketika keluarga ekspatriat perlu memahami implikasi hukum dari izin tinggal, termasuk keterkaitannya dengan layanan visa dan imigrasi serta struktur izin tinggal jangka panjang.
Komentar