Salah satu titik yang menjadi prioritas pengerjaan adalah Jembatan Teupin Mane. Saat ini, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck tengah beroperasi untuk melakukan penimbunan oprit batu boulder, pembuatan cofferdam pengalihan arus sungai, serta perakitan struktur bailey.
Selain fokus pada jalan dan jembatan, kerusakan pada infrastruktur permukiman dan air minum juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 20 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dilaporkan terdampak, termasuk satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kota Langsa. Fasilitas sanitasi berbasis masyarakat, seperti Sanimas, TPS3R, dan fasilitas PISEW, juga mengalami kerusakan cukup luas.
Untuk mendukung percepatan penanganan di seluruh sektor tersebut, Kementerian PU mengerahkan alat berat dan logistik darurat secara masif. Sebanyak 41unit excavator dan 25unit dump truck telah diterjunkan. Selain itu, bantuan dasar berupa tenda dan perlengkapan sanitasi juga disalurkan bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian.
Menteri Dody memastikan bahwa penanganan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh fungsi pelayanan publik pulih sepenuhnya. Kementerian PU juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.
“Kami tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif,” pungkas Menteri Dody.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.


