JAKARTA, CILACAP.INFO – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Jepang, dan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan ASEAN Regional Workshop on Blue Carbon and Finance Profiling pada 27–28 November di Jakarta untuk memperkuat koneksi antara sains dan kebijakan dalam upaya penanganan perubahan iklim di wilayah pesisir dan perairan tawar (Jakarta, 27 November 2025).
Lokakarya yang berlangsung di kantor BAPPENAS ini merupakan bagian dari Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF), inisiatif regional yang didanai Pemerintah Jepang dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE). Proyek ini mendukung negara-negara ASEAN dalam memahami kondisi serta nilai ekonomi ekosistem pesisir dan e, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem tersebut.
Sebanyak 30 pakar teknis dari 11 Negara Anggota ASEAN hadir untuk membahas metode pengumpulan data, meninjau pendekatan ilmiah, dan memfinalisasi penyusunan 11 national Blue Carbon Profiles serta 11 national Blue Finance Profiles, lengkap dengan dua profil regional. Profil-profil tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026 dan akan memberikan panduan bagi pemerintah dalam memahami aset karbon biru, kebutuhan pembiayaan, serta peluang kebijakan untuk memperkuat perlindungan pesisir, strategi iklim, dan investasi di sektor ekonomi biru berkelanjutan.
Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan gambut merupakan aset alam bernilai tinggi namun rentan. Ekosistem ini berperan penting dalam menyimpan karbon, mendukung perikanan, melindungi garis pantai dari erosi, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, tekanan dari alih fungsi lahan, polusi, dan dampak perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Melalui ABCFP, ASEAN berupaya mengatasi kesenjangan pengetahuan dan pendanaan dengan memetakan potensi ekosistem biru, mengidentifikasi kebijakan pendukung, dan merumuskan jalur pembiayaan publik, swasta, dan inovatif.
Tampilkan Semua
Komentar