JAKARTA, CILACAP.INFO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat pengukuran kinerja infrastruktur di Tanah Air, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mengevaluasi dampak setiap program yang dijalankan. Menurutnya, data dan analisis akurat dari BPS akan menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan di masa depan.
Kerja sama antara Kementerian PU dan BPS merupakan langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dengan dukungan analisis BPS, Kementrian PU ingin memastikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur utama yang akan diperkuat adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sebuah indikator untuk menilai efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU menargetkan penurunan angka ICOR hingga di bawah 6 sebagai sasaran utama dalam lima tahun ke depan.
Target tersebut merupakan bagian dari visi besar “PU608”, yaitu ICOR di bawah 6, angka kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.
“PU608 sejalan dengan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” jelas Menteri Dody di Jakarta, Selasa (19/8).
Sebagai mitra strategis, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh upaya tersebut. BPS akan membantu memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi serta melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU secara berkala.
Tampilkan Semua
Komentar