Lebih lanjut, Jusrianto menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai aktor strategis. Ia mengusulkan serangkaian kebijakan konkret, seperti “pemberlakuan safeguard dan antidumping untuk melindungi pasar domestik, insentif fiskal dan pembiayaan untuk pelaku industri dalam negeri, serta pembangunan ekosistem industri hulu-hilir yang terintegrasi.”
Sebagai pilar utama, PB HMI mendorong dukungan penuh bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang dipimpin Akbar Djohan sebagai Direktur Utama. Menurut Jusrianto, BUMN ini perlu mendapatkan intervensi pemerintah, misalnya melalui suntikan modal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Danareksa.
“Tidak kalah penting, sinergi antara BUMN strategis seperti Krakatau Steel dengan swasta nasional harus terus ditingkatkan. Perlu juga dilakukan improvement yang berkesinambungan di dalam tubuh Krakatau Steel agar tidak merugi lagi puluhan triliun seperti yang pernah terjadi,” tegasnya.
Sebagai penutup, PB HMI mengharapkan pemerintah untuk bertindak sebagai fasilitator, pelindung, dan pendorong kemajuan industri baja. Diharapkan Krakatau Steel mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing industri baja sebagai bagian integral dari agenda reindustrialisasi nasional. (***)
Komentar