JAKARTA, CILACAP.INFO – Dalam panggung diskusi interaktif ISSEI 2025 lalu yang dimoderatori oleh Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, hadir sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI Eko S.A. Cahyono menyampaikan pesan yang tegas: industri baja nasional bukan hanya pabrik, tetapi fondasi pembangunan strategis bangsa menuju 2045. Industri logam dasar ini memegang peranan vital dalam peta jalan industrialisasi, ketahanan nasional, serta transformasi ekonomi hijau yang tengah digarap pemerintah.
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa industri logam dasar saat ini menyumbang 11,55% dari total PDB sektor industri pengolahan nonmigas. Ia juga mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan pertama 2025 sebesar 14,47% year-on-year, menjadikannya sektor paling dinamis dalam ekosistem manufaktur Indonesia.
Tak kalah penting, industri logam dasar menjadi magnet investasi terbesar dengan nilai mencapai Rp238,4 triliun sepanjang tahun lalu—menyumbang hampir 14% dari seluruh investasi nasional. “Ini bukan semata angka. Ini mencerminkan bahwa industri baja sedang menuju posisi strategis, bukan lagi sekadar pelengkap infrastruktur,” ujar Eko.
Strategi Industrialisasi 2025–2029
Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Visi Indonesia Emas 2045, industri baja digolongkan sebagai industri prioritas dalam kategori logam dasar dan hilirisasi sumber daya alam unggulan. Targetnya adalah mengerek kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB menjadi 28%, serta menurunkan ketergantungan terhadap bahan mentah impor.
Kemenperin menetapkan lima arah kebijakan penguatan industri baja:
1. Trade Remedies & Pengendalian Impor
Untuk melindungi pasar domestik dari praktik perdagangan tidak adil seperti anti dumping, safeguard, dan circumvention.
2. Penerapan SNI Wajib
Saat ini, 20 produk baja telah dikenakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
3. Insentif Fiskal dan Investasi
Pemerintah menawarkan fasilitas seperti tax holiday, tax allowance, dan masterlist bahan baku.
4. TKDN dan Program P3DN
Penekanan pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri, khususnya untuk proyek strategis nasional seperti infrastruktur, pertahanan, dan energi.
5. Kepastian Energi dan Bahan Baku
Termasuk kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan harga maksimal USD 6/MMBTU yang kini dinikmati oleh 67 perusahaan industri baja di Indonesia.
Tantangan Keberlanjutan dan Transformasi Hijau
Namun, di balik geliat pertumbuhan, sektor baja menghadapi empat tantangan utama terkait keberlanjutan:
- Dekarbonisasi: industri baja menyumbang sekitar 4,66% emisi karbon nasional. Diperlukan transformasi teknologi dari proses konvensional menuju metode produksi rendah karbon.
- Efisiensi Energi: sektor ini dikenal sangat energy-intensive. Optimalisasi tanur dan manajemen energi menjadi kunci menekan biaya dan emisi.
- Ekonomi Sirkular: meski tingkat daur ulang baja global tinggi (630 juta ton/tahun), kualitas dan konsistensi suplai skrap baja domestik masih jadi persoalan.
- Kelebihan Kapasitas Global: kelebihan produksi baja dunia, terutama dari Tiongkok, sebesar 625 juta ton, terus menekan harga dan menantang keberlanjutan investasi industri hijau di dalam negeri.
Eko menegaskan bahwa pemerintah tak tinggal diam. Upaya mitigasi emisi telah masuk dalam agenda nasional melalui mekanisme inventarisasi GRK di tiap perusahaan, validasi mitigasi oleh lembaga independen, dan peta jalan dekarbonisasi sektor logam dasar. “Jika kita ingin menjadikan industri sebagai pengungkit kekuatan nasional, maka baja adalah titik tolaknya. Kita tidak hanya butuh tumbuh, kita perlu tumbuh cerdas dan hijau,” tegasnya.
Tampilkan Semua
