Kedutaan Besar India Bersama The Habibie Center Fasilitasi Diskusi Meja Bundar: Perkuat Peran Global South Lewat BRICS

kedutaan besar india (1)
kedutaan besar india (1)

JAKARTA, CILACAP.INFO – Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty menyatakan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan langkah strategis yang mencerminkan arah baru tatanan dunia. Dalam diskusi meja bundar bertajuk “Indonesia dan BRICS: Belajar dari Pengalaman India”, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar India bersama The Habibie Center, Sandeep menyebutkan bahwa BRICS adalah ruang bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih seimbang—dan Indonesia memiliki posisi istimewa di dalamnya.

“India melihat BRICS bukan sebagai blok anti-Barat, tetapi sebagai forum yang pro-keadilan global,” ujarnya . “Kehadiran Indonesia akan memperkuat elemen moderasi dan demokrasi dalam BRICS.”

Pengalaman India: BRICS Tidak Menggerus, Tapi Menguatkan Diplomasi

Dubes Sandeep menjawab keraguan yang muncul di Indonesia soal potensi tumpang tindih antara BRICS dan ambisi keanggotaan OECD. Menurutnya, India telah membuktikan bahwa keanggotaan BRICS justru memperkuat posisi diplomatik, bukan sebaliknya.

“Kami justru mengalami peningkatan peran global melalui BRICS. Tidak ada penurunan reputasi atau kerugian strategis,” ungkapannya, mengutip Menteri Luar Negeri India, Dr. S. Jaishankar, yang menyatakan bahwa BRICS telah memperluas kanal diplomasi India tanpa harus bersikap konfrontatif terhadap Barat.

Lebih dari sekadar forum diskusi, Dubes India menyoroti bahwa BRICS memiliki struktur kerja nyata: 21 kelompok kerja, 15 forum tingkat menteri, dan institusi seperti New Development Bank (NDB) serta Contingent Reserve Arrangement (CRA). “Indonesia kini punya akses terhadap platform kerja sama konkret—bukan simbolik,” tambahnya.

Ilham Habibie: Keputusan yang Kompleks Tapi Layak Dicoba

Dalam sesi pembukaan, Dr. Ilham Habibie mengakui bahwa ia memiliki pandangan campur aduk saat mendengar Indonesia bergabung dalam BRICS. Ia menyebut keberagaman sistem politik—antara negara demokratis dan otoriter—sebagai tantangan nyata bagi keselarasan agenda organisasi ini.

Tampilkan Semua
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS

Berita Terkait

Exit mobile version