JAKARTA, CILACAP.INFO – Anatoly Yakovenko, pendiri sekaligus CEO Solana, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Joe Biden terkait kebijakan tenaga kerja di Amerika Serikat.
Yakovenko menyoroti kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi, terutama blockchain, yang seharusnya bisa membuka peluang besar di dalam negeri. Namun, karena kebijakan yang dinilainya tidak efektif, banyak pekerjaan di ekosistem Solana yang justru dialihkan ke luar negeri.
Pasar Tenaga Kerja yang Melambat
Kritik Yakovenko muncul di tengah kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja AS sedang melambat.
Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan adanya penurunan jumlah lowongan kerja, hanya mencapai 7,7 juta, jauh di bawah perkiraan. Penurunan ini menjadi tanda bahwa pertumbuhan lapangan kerja sedang melambat, yang bisa mendorong kebijakan yang lebih hati-hati dari Federal Reserve.
Menurut Austin Federa, Kepala Strategi Solana Foundation, sebenarnya masih ada banyak peluang di ekosistem Solana. Saat ini, terdapat lebih dari 237 lowongan pekerjaan di jaringan blockchain Solana, yang menunjukkan tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Namun, Federa menyesalkan bahwa peluang ini tidak bisa dinikmati oleh pekerja AS karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.
Kritik Terhadap Regulasi dan Dampaknya pada Pertumbuhan Teknologi
Ini bukan pertama kalinya Yakovenko mengkritik pemerintahan Biden. Sebelumnya, dia pernah menyatakan kekecewaannya terhadap sistem politik di AS yang dianggapnya terlalu berfokus pada keuntungan politis.
Menurut Yakovenko, politisi sering kali membuat keputusan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang, terutama di sektor teknologi seperti blockchain.
Yakovenko juga mengkritik pendekatan SEC terhadap regulasi kripto. Dia menyamakan pendekatan SEC dengan kekacauan dalam regulasi layanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah ketika SEC menganggap tokenisasi kartu Pokémon sebagai sekuritas, yang menurut Yakovenko merupakan kebijakan yang tidak masuk akal.
