Hasil penelitian menunjukkan sekitar 70 persen responden menyatakan sangat ingin memiliki rumah, sedangkan hanya 1,47 persen yang menyatakan tidak membutuhkan rumah. Mayoritas responden berharap dapat memiliki hunian dalam satu hingga lima tahun ke depan. Kajian juga menemukan fenomena hidden backlog atau backlog tersembunyi, yaitu pekerja yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal bersama orang tua atau mertua.
Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kependudukan BRIN, Beni Teguh Gunawan, mengungkapkan bahwa kemampuan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama kepemilikan rumah bagi pekerja. Hasil analisis menunjukkan kemampuan pekerja tetap untuk mencicil Rp1 juta per bulan mencapai 53,2 persen, sedangkan pekerja kontrak hanya 16,5 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akses pembiayaan berdasarkan status pekerjaan.
Di sisi lain, sebanyak 74,46 persen responden menginginkan skema KPR. Sebanyak 55,58 persen juga menunjukkan minat terhadap pembelian rumah melalui koperasi perusahaan, sementara 29,91 persen mengharapkan skema KPR khusus bagi pekerja kontrak. Temuan ini memperlihatkan perlunya pengembangan instrumen pembiayaan yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan serta kemampuan ekonomi pekerja.
Koordinator Program I Pusat Riset Kependudukan BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam penyediaan perumahan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga harus memperhatikan fungsi hunian dalam mendukung kehidupan pekerja.
“Kita perlu menggeser pertanyaan dari bagaimana menyediakan rumah subsidi bagi pekerja menjadi bagaimana membangun sistem hunian yang layak, terjangkau, aman, dan tetap terhubung dengan pekerjaan,” ungkap Rusli.
Ia menjelaskan bahwa kedekatan lokasi rumah dengan tempat kerja menjadi salah satu dari tiga faktor teratas dalam pemilihan hunian di seluruh lokasi penelitian. Keterjangkauan rumah juga perlu memperhitungkan biaya transportasi dan waktu perjalanan atau total housing and commuting cost. BRIN merekomendasikan empat langkah strategis, yaitu pengembangan ekosistem hunian pekerja, FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan hasil dan keberlanjutan hunian setelah dihuni.
Menanggapi hasil kajian tersebut, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kresna, mengusulkan pengembangan konsep incremental housing atau rumah tumbuh. Skema ini memungkinkan pekerja membeli tanah terlebih dahulu dan membangun rumah secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi. Ia juga mendorong perhatian khusus terhadap pekerja alih daya serta optimalisasi pemanfaatan lahan kawasan industri untuk penyediaan hunian pekerja.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan, Widodo Ramadyanto, menekankan pentingnya efektivitas dukungan APBN melalui FLPP. Menurutnya, keberhasilan subsidi tidak cukup dilihat dari jumlah rumah yang dibangun atau pembiayaan yang disalurkan, tetapi harus memastikan rumah benar-benar dihuni, terjangkau, dan dekat dengan aktivitas pekerjaan. Data kajian di Pulogadung menunjukkan 47 persen pekerja tinggal lebih dari 20 kilometer dari tempat kerja, sementara 71,78 persen hanya mampu mencicil di bawah Rp1 juta per bulan.
Tampilkan Semua