JAKARTA, CILACAP.INFO – Melalui penguatan kolaborasi, transparansi, serta percepatan penyelesaian kendala perizinan dan pembangunan, BP Tapera terus mendorong optimalisasi penyaluran FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.
BP Tapera mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun per 17 November 2026 pukul 10.20 WIB. Capaian tersebut setara 59,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit. Untuk mengoptimalkan penyaluran hingga akhir tahun, BP Tapera memperkuat koordinasi dengan perbankan, asosiasi pengembang, dan pemerintah daerah.
Capaian tersebut disampaikan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Rapat Evaluasi Capaian KPR Subsidi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (17/11/2026), di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat.
Heru menjelaskan, penyaluran FLPP pada triwulan I 2026 mengalami penurunan 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berlanjut pada triwulan II dengan penurunan 24,8 persen. Persoalan perizinan dan ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang memengaruhi pembangunan rumah subsidi.
Namun, memasuki triwulan III, kinerja penyaluran mulai menunjukkan pemulihan. Realisasi mencapai 73.477 unit atau meningkat 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Sementara itu, hingga 17 November 2026, penyaluran triwulan IV mencapai 42.015 unit atau tumbuh 25,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan tiga mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan RTRW dan proses perizinan yang sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” jelas Heru.Menurutnya, terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membantu mengurai persoalan perizinan lahan. Sejumlah perizinan pengembang mulai diterbitkan sehingga proses pembangunan rumah subsidi kembali berjalan.
Berdasarkan kinerja bank penyalur, BTN menempati posisi pertama dengan 89.481 unit, disusul Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 49.193 unit dan BRI sebanyak 29.592 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, REI mencatat realisasi tertinggi sebanyak 87.317 unit, APERSI 58.592 unit, dan HIMPERRA 28.405 unit. Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar sebanyak 46.044 unit, diikuti Jawa Tengah 18.928 unit dan Sulawesi Selatan 17.646 unit.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam evaluasi kinerja seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, evaluasi harus mencakup kinerja perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah, hingga BP Tapera.
