JAKARTA, CILACAP.INFO – Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “IKN Sebagai Model Kota Masa Depan: Tata Kelola, Pengadaan Pembangunan dan Transformasi Infrastruktur Teknologi” pada Kamis, 17 September 2026, pukul 08.00 sampai 12.35 WITA di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Forum ini mempertemukan regulator, penegak hukum, dan otoritas pembangunan untuk membahas penguatan tata kelola, pengadaan, serta transformasi teknologi demi mewujudkan IKN sebagai kota cerdas yang berkelanjutan.
Latar Belakang dan Tujuan
Pembangunan IKN mempertemukan agenda infrastruktur, reformasi tata kelola, ekonomi masa depan, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem. Sebagai kota cerdas berkelanjutan yang dirancang menuju Forest City, Sponge City, dan Smart City, IKN menuntut layanan publik terintegrasi, keputusan pembangunan yang selaras dengan rencana induk, serta tata kelola data dan keamanan siber yang kuat.
FGD digelar untuk menyatukan pemahaman antar pemangku kepentingan mengenai tiga hal yang saling terkait, yakni tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengadaan barang/jasa yang menghasilkan nilai manfaat, dan transformasi infrastruktur teknologi yang berkelanjutan. Forum menegaskan bahwa kecepatan pembangunan dan kepastian hukum bukan dua tujuan yang dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan sejak tahap perencanaan.
Pokok Bahasan dan Paparan Narasumber
Diskusi menghadirkan empat narasumber dari unsur asosiasi, otoritas pembangunan, penegak hukum, dan lembaga pengadaan nasional.
Sutardi, B.Bus & B.Com (Hons), Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN), menyoroti peran katalog elektronik dalam mempercepat transaksi pengadaan pembangunan IKN sekaligus menjaga akuntabilitasnya.
Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, memaparkan visi IKN sebagai kota cerdas berkelanjutan yang mencakup enam domain, 21 subdomain, dan 67 smart features, dengan dukungan infrastruktur digital seperti Nusantara Command Center dan ekosistem pusat data.
Dr. Sila Pulungan, S.H., M.Hum., Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menegaskan kepastian hukum sebagai infrastruktur pembangunan yang tak kasat mata. Ia menguraikan peran bidang DATUN Kejaksaan dalam memitigasi risiko tata kelola dan pengadaan secara preventif, agar hukum hadir sejak tahap awal dan bukan hanya ketika masalah telah terjadi.
Patria Susantosa, S.Si., M.Si., Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, menjelaskan arah pengadaan digital terkini melalui Perpres 46/2025 dan PerLKPP 2/2026, dengan penekanan pada value for money, penguatan produk dalam negeri, serta katalog elektronik yang akuntabel dari hulu ke hilir.
Tampilkan Semua
