BALI, CILACAP.INFO — Jika hari pertama Bali Tech Week menyoroti fondasi infrastruktur digital Indonesia, hari kedua membahas bagaimana memastikan ekonomi digital tetap aman, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai jangka panjang.
Agenda utama hari kedua mencakup AI, Cybersecurity and Innovation Exchange (AICX), HUB.ID Global Summit, serta pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dengan Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengenai perlindungan anak di ruang digital.
AI dan Keamanan Siber: Dua Sisi dari Transformasi Digital
AI, Cyber & Quantum Experience (AICX) 2026, yang diselenggarakan ITSEC Asia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, menjadi salah satu forum utama di Bali Beach Convention Center. Mengusung tema “AI, Cyber & Quantum: Indonesia’s Next Chapter”, acara ini menghadirkan lebih dari 600 peserta dan 25 pembicara dari pemerintah, industri, regulator, dan akademisi.
Ketika bisnis semakin bergantung pada AI, komputasi awan, dan sistem yang saling terhubung, keamanan siber bukan lagi sekadar biaya teknologi informasi, melainkan bagian penting dari daya saing ekonomi. AI dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga membawa risiko jika tidak disertai pengelolaan data, pengaturan akses, pengamanan sistem, dan pengawasan yang memadai.
Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, menekankan bahwa keputusan mengenai AI dan keamanan siber berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis, daya saing, dan kepentingan nasional. Karena itu, pimpinan perusahaan perlu menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian dari strategi, bukan hanya menyerahkannya kepada tim teknologi informasi.
Perusahaan perlu mempertimbangkan keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan sejak awal, terutama saat AI digunakan untuk mengolah data pelanggan, mendukung transaksi keuangan, atau menjalankan fungsi penting bisnis.
Tantangan Pemerintah: Membangun Ekosistem AI yang Tepercaya
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyoroti pentingnya memperkuat kemampuan dalam negeri melalui pengembangan tenaga ahli AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, dan tenaga pendidik. Mengadopsi teknologi mungkin relatif mudah, tetapi membangun keahlian untuk mengoperasikan, menyesuaikan, mengamankan, dan mengawasinya membutuhkan proses panjang.
Tanpa sumber daya manusia yang memadai, perusahaan Indonesia berisiko terus bergantung pada sistem dan tenaga ahli dari luar negeri sehingga manfaat ekonomi bagi industri dan pekerja lokal menjadi terbatas.
Edwin juga menekankan kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Tata kelola AI mencakup perlindungan data, pertanggungjawaban atas keputusan otomatis, kesiapan tenaga kerja, standar keamanan siber, serta kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan regulasi dan inovasi: aturan yang jelas memberi kepastian dan perlindungan, sementara kebijakan yang terlalu kaku dapat menghambat investasi dan pengembangan kemampuan nasional.
Ketahanan Siber sebagai Tanggung Jawab Nasional
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menegaskan bahwa pengembangan AI dan transformasi digital harus disertai penerapan keamanan siber sejak tahap awal.
Tampilkan Semua
