Sistem digital kini menopang sektor perbankan, telekomunikasi, logistik, manufaktur, kesehatan, dan layanan pemerintah. Serangan siber dapat mengganggu kegiatan usaha, melumpuhkan layanan penting, membocorkan informasi sensitif, serta mengikis kepercayaan publik.
AICX juga membahas potensi dampak komputasi kuantum terhadap metode enkripsi yang digunakan saat ini. Meski teknologi tersebut masih berkembang, organisasi yang mengelola informasi sensitif untuk jangka panjang perlu mempertimbangkan implikasinya terhadap keamanan sistem.
Bagi Indonesia, prioritasnya adalah membangun keahlian nasional untuk memahami risiko, menentukan investasi secara tepat, dan menjaga infrastruktur digital penting tetap tangguh. Hal ini membutuhkan kerja sama regulator, lembaga keamanan siber, penyedia teknologi, perguruan tinggi, dan perusahaan penyedia layanan penting.
HUB.ID: Menghubungkan Inovasi dengan Peluang Bisnis
Jika AICX membahas prasyarat adopsi teknologi yang aman, HUB.ID Global Summit menyoroti cara menghubungkan startup dengan modal, pelanggan, dan mitra strategis. Program dua hari ini dimulai pada 20 Oktober, mempertemukan startup, perusahaan modal ventura, dan korporasi melalui penjajakan kemitraan bisnis. Menurut Komdigi, lebih dari 900 pertemuan bisnis resmi telah dijadwalkan selama Bali Tech Week.
Jumlah pertemuan yang dijadwalkan menjadi awal yang menjanjikan, tetapi keberhasilan HUB.ID pada akhirnya perlu diukur melalui kemitraan, investasi, dan kontrak bisnis yang benar-benar terwujud. Tantangan Indonesia berikutnya adalah membantu startup membangun bisnis berkelanjutan dan menjangkau pasar di luar negeri.
Indonesia dan Malaysia Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan pidato utama dan bertemu dengan Meutya Hafid untuk membahas keamanan digital serta peluang kerja sama. Perlindungan anak menjadi salah satu agenda utama seiring meningkatnya risiko eksploitasi daring, konten berbahaya, dan paparan terhadap platform yang belum tentu sesuai usia.
Malaysia telah mengambil langkah melalui Online Safety Act dan ketentuan perlindungan anak, termasuk persyaratan pembatasan serta verifikasi usia akun media sosial. Indonesia juga mengembangkan kerangka regulasi melalui PP TUNAS untuk memperkuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak.
Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama antarlembaga pada tahap implementasi dan menjajaki diskusi trilateral dengan Singapura. Fahmi menyebut pertemuan tersebut berpotensi berlangsung pada Desember, dengan mempertimbangkan kesesuaian jadwal.
Kerja sama regional dapat membantu negara-negara Asia Tenggara menghadapi platform global yang beroperasi lintas batas. Namun, kebijakan perlindungan juga perlu mempertimbangkan privasi, keamanan data, dan aksesibilitas. Pertukaran pengalaman dapat memperkuat penerapan aturan tanpa menganggap satu pendekatan cocok untuk seluruh negara ASEAN.
Kepercayaan Digital Semakin Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi
Keamanan siber dan perlindungan anak menyasar persoalan berbeda, tetapi keduanya bertumpu pada prinsip yang sama: ekonomi digital membutuhkan kepercayaan. Perusahaan akan berhati-hati menggunakan AI jika tidak yakin dapat melindungi informasi dan operasionalnya. Konsumen dapat mengurangi penggunaan layanan digital karena khawatir terhadap penipuan atau penyalahgunaan data, sementara orang tua menginginkan lingkungan daring yang aman bagi anak.
Tampilkan Semua