Dari sisi perbankan, masukan yang mengemuka meliputi percepatan analisis kredit dan penyelesaian dokumen calon debitur, penyelarasan data realisasi dengan BP Tapera, serta penanganan kendala pada tahapan kesiapan rumah, akad, dan pencairan dana. Perbankan juga menyoroti persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), status Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta kepastian perlindungan asuransi untuk pembiayaan dengan tenor panjang. Optimalisasi jaringan pemasaran dan perluasan jangkauan calon penerima manfaat juga dinilai penting untuk meningkatkan penyaluran.
Sementara itu, asosiasi pengembang mendorong pembaruan data stok rumah siap huni, evaluasi persebaran target berdasarkan kapasitas daerah, dan penyelesaian hambatan perizinan yang memengaruhi kesiapan proyek. Pengembang turut menyampaikan tantangan kenaikan harga tanah, bahan bangunan, dan biaya logistik. Masukan lainnya mencakup pentingnya informasi pemasaran yang akurat, penguatan dukungan pemerintah, serta strategi berbeda untuk proyek yang siap akad, masih dalam pembangunan, atau menghadapi kendala. Rapat juga membahas peluang peningkatan penyaluran rumah susun subsidi dan pemanfaatan skema pengalihan kepemilikan sesuai ketentuan.
Melalui rapat evaluasi ini, Kementerian PKP dan BP Tapera mendorong seluruh ekosistem perumahan memperkuat koordinasi dan memastikan setiap kendala ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret serta terukur. Dengan dukungan perbankan, pengembang, dan asosiasi, percepatan realisasi FLPP diharapkan semakin optimal hingga akhir 2026, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.
Tampilkan Semua
