JAKARTA, CILACAP.INFO – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Bank bjb memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Barat melalui Kolaborasi Sosialisasi Program Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten Subang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat membutuhkan kerja bersama seluruh pihak dalam ekosistem perumahan. Menurutnya, optimalisasi program tidak hanya dilakukan dari sisi pembiayaan, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan pasokan rumah dan kebutuhan masyarakat.
“Supply dan demand semuanya harus disisir. Tentu ini harus teamwork, bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan,” ujar Maruarar.
Maruarar juga mendorong Bank bjb untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendukung program pembiayaan perumahan, mengingat besarnya potensi kebutuhan rumah subsidi di Jawa Barat. Ia menilai jaringan Bank bjb yang luas menjadi modal penting untuk memperbesar akses masyarakat terhadap pembiayaan hunian.
“Saya pernah menemukan masa-masa Bank Jabar itu juara satu. Saya doakan Bank Jabar bisa nomor satu lagi,” katanya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam wawancara usai kegiatan menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Bank bjb menjadi bagian penting dalam memperkuat penyaluran program FLPP dan memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR.
“Bank bjb merupakan salah satu mitra strategis BP Tapera dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi FLPP. Sinergi ini menjadi bagian penting untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Heru.
Heru menjelaskan, berdasarkan data backlog kepemilikan rumah tahun 2026, Jawa Barat masih memiliki 2.025.120 rumah tangga atau sebesar 14,21 persen yang belum memiliki rumah. Sementara Kabupaten Subang mencatat backlog kepemilikan sebanyak 17,98 ribu rumah tangga atau sebesar 3,76 persen.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah terus memperkuat program perumahan melalui berbagai kebijakan, seperti peningkatan kuota FLPP menjadi 350 ribu unit pada 2026, relaksasi SLIK OJK, pembebasan pajak PBG dan BPHTB, hingga perluasan tenor pembiayaan rumah subsidi hingga 40 tahun.
BP Tapera mencatat realisasi penyaluran FLPP tahun 2026 telah mencapai 166.938 unit rumah senilai Rp20,79 triliun. Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan kontribusi penyaluran tertinggi sebanyak 39.140 unit rumah.
Tampilkan Semua
