Widya Robotics, perusahaan teknologi asal Yogyakarta yang mengembangkan solusi berbasis LiDAR dan kecerdasan buatan, mencatat sedikitnya 96 unit Widya Load Scanner kini beroperasi di 19 provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Sebaran ini membentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Merauke di ujung timur Papua.

Widya Load Scanner adalah sistem pengukuran volume muatan truk dan dump truck berbasis teknologi LiDAR yang digunakan di sektor tambang dan konstruksi. Alat ini bekerja dengan cara memindai permukaan material saat truk masih bermuatan, kemudian memindai kembali kondisi bak truk setelah kosong. Selisih dari dua hasil pindaian tersebut menghasilkan volume aktual muatan yang diangkut, tanpa perlu proses manual yang rawan kesalahan atau manipulasi.

Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah unit terbanyak, yaitu 14 unit, disusul Sumatera Selatan dengan 12 unit, dan Jambi serta Banten yang masing-masing memiliki 10 unit. Di wilayah pertambangan Kalimantan, alat ini juga tersebar cukup merata, dengan Kalimantan Timur mencatat 9 unit dan Kalimantan Tengah 4 unit. Sementara di kawasan timur Indonesia, unit ini bahkan sudah menjangkau Merauke dengan 2 unit yang aktif digunakan.

Yang membuat teknologi ini berbeda dari sistem serupa di pasaran adalah proses sertifikasi independennya. Tingkat akurasi Widya Load Scanner, yang mencapai hingga 98 persen, telah diverifikasi oleh PT Sucofindo, lembaga inspeksi dan sertifikasi milik negara yang selama ini dikenal sebagai rujukan pengujian di berbagai sektor industri di Indonesia. Sertifikasi ini penting karena data volume muatan yang dihasilkan tidak lagi sekadar klaim teknis dari produsen, melainkan angka yang sudah melalui uji pihak ketiga dan dapat dipertanggungjawabkan secara bisnis maupun hukum.

CEO Widya Robotics, Alwy Herfian, mengatakan penyebaran teknologi ini ke berbagai wilayah menunjukkan kebutuhan industri ekstraktif dan konstruksi Indonesia terhadap sistem pengawasan yang transparan dan bisa diandalkan.

“Selama ini, banyak perusahaan tambang dan konstruksi masih mengandalkan penaksiran manual untuk menghitung volume muatan, dan itu membuka celah kesalahan sekaligus potensi kecurangan. Dengan Load Scanner, semua pihak punya angka yang sama dan bisa dipercaya, karena hasilnya sudah lewat sertifikasi independen. Kami senang teknologi buatan anak negeri ini bisa dipakai dari Sumatra sampai Merauke, dan ini jadi bukti bahwa solusi lokal juga mampu bersaing di industri berat,” ujar Alwy.

Ia menambahkan, penggunaan Widya Load Scanner sejauh ini banyak diadopsi oleh perusahaan konstruksi dan BUMN karya, mengingat sektor ini kerap menghadapi tantangan dalam memastikan akurasi laporan volume material di lapangan, terutama pada proyek berskala besar yang melibatkan ratusan hingga ribuan rit truk setiap harinya.

Widya Load Scanner sendiri tersedia dalam dua versi, yaitu versi portable yang mudah dipindahkan untuk proyek jangka pendek seperti pembangunan jalan, dan versi static yang dipasang permanen di lokasi tetap seperti tambang atau batching plant. Setiap proses pemindaian hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit, sehingga tidak mengganggu ritme operasional truk di lapangan.

Dengan cakupan yang terus meluas ke berbagai wilayah, Widya Robotics menyatakan akan terus mengembangkan teknologi ini agar semakin adaptif terhadap kondisi lapangan di Indonesia, termasuk area dengan cuaca ekstrem dan medan yang sulit dijangkau.

About Widya Security Widya Robotics adalah perusahaan teknologi asal Yogyakarta yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan dan robotika untuk sektor industri, mulai dari pertambangan, konstruksi, manufaktur, hingga transportasi. Selain Load Scanner, perusahaan ini juga mengembangkan produk lain seperti Gas Monitoring dan Vision Intelligence.

Data ini dipaparkan langsung oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN dalam sebuah forum industri di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Lanskap Keamanan Siber Indonesia yang disusun BSSN, sektor layanan publik, pemerintahan, dan keuangan menjadi yang paling sering menjadi sasaran pelaku kejahatan siber. Ketiga sektor ini menyimpan data pribadi dalam jumlah besar, mulai dari data kependudukan hingga transaksi finansial, sehingga menjadi target empuk bagi peretas yang mencari celah keamanan sistem.

Widya Security, perusahaan penyedia layanan keamanan siber asal Yogyakarta, menilai lonjakan angka ini sejalan dengan meningkatnya urgensi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Masa transisi UU PDP sendiri telah berakhir sejak 17 Oktober 2024, yang berarti setiap pelanggaran terkait pemrosesan dan perlindungan data pribadi kini bisa langsung dikenai sanksi tanpa masa tenggang lagi.

Sanksi yang diatur dalam UU PDP terbilang berat. Denda administratif dapat mencapai dua persen dari pendapatan tahunan perusahaan, sementara sanksi pidana bagi korporasi berpotensi dikalikan sepuluh dari denda dasar sesuai Pasal 70, sehingga total nilainya bisa menembus puluhan miliar rupiah.

Perusahaan yang mengelola data pribadi dalam skala besar, termasuk di sektor keuangan, kesehatan, dan e-commerce, juga diwajibkan menunjuk pejabat pelindungan data pribadi serta melaporkan insiden kebocoran data paling lambat tiga hari setelah diketahui.

Yang menarik, hingga saat ini lembaga pengawas independen yang seharusnya menangani penegakan UU PDP, yaitu Badan Pelindungan Data Pribadi, belum juga terbentuk. Rancangan Peraturan Presiden soal pembentukan badan ini baru diajukan ke Presiden pada Mei 2026, dan operasionalisasinya diperkirakan masih membutuhkan waktu enam hingga dua belas bulan ke depan. Sementara itu, fungsi pengawasan untuk sementara dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

CEO Widya Security, Alwy Herfian, menyebut kondisi ini justru menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk berbenah lebih awal, sebelum pengawasan sepenuhnya berpindah ke lembaga independen.

“Banyak perusahaan masih menunggu sampai ada insiden atau sampai diaudit baru bergerak memperbaiki sistem keamanannya. Padahal, selama Badan PDP belum terbentuk, ini justru waktu yang paling tepat untuk melakukan audit dan pembenahan secara mandiri, sebelum penegakan hukumnya semakin ketat. Kalau menunggu sampai ada kebocoran data dulu baru bertindak, risikonya sudah terlambat, baik dari sisi finansial maupun kepercayaan publik,” ujar Alwy.

Ia menambahkan, layanan seperti Vulnerability Assessment and Penetration Testing atau VAPT yang disediakan Widya Security dirancang untuk membantu perusahaan mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi, server, jaringan, hingga situs web sebelum dieksploitasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses ini juga menjadi salah satu bentuk kepatuhan teknis yang bisa ditunjukkan perusahaan ketika sewaktu-waktu diperiksa terkait UU PDP.

Widya Security sejauh ini telah menangani audit keamanan untuk berbagai klien lintas sektor, mulai dari perbankan, fintech, hingga instansi pemerintah daerah, dengan metodologi pengujian yang merujuk pada standar internasional seperti OWASP dan MITRE ATT&CK.

Tentang Widya Security Widya Security adalah perusahaan yang berfokus pada penyediaan solusi keamanan siber bagi bisnis, dengan pendekatan yang mencakup tiga aspek utama yaitu manusia, proses, dan teknologi.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES