Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa WEF Nexus sangat penting bagi kehidupan manusia, dan keterkaitan di antara ketiganya sebenarnya bukanlah hal yang baru. Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa “Sepanjang sejarah, kemampuan mengelola air, energi, dan pangan telah menentukan kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Kita diingatkan bahwa dengan industrialisasi dan peningkatan penduduk yang telah menciptakan tekanan terhadap sumber daya kita yang terbatas, kita perlu bertransformasi dengan mengubah pengelolaan air-energi-pangan yang silo-silo menjadi tata kelola yang terintegrasi.” Asta Cita 2 dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa swasembada pangan, energi, dan air merupakan pilar penting kemandirian nasional. Peluncuran Peta Jalan WEF Nexus Indonesia diharapkan memperkuat komitmen serta implementasi lintas pemangku kepentingan.

Minister-Counsellor (Pembangunan) UK FCDO Peter Rajadiston juga menyambut peluncuran Peta Jalan WEF Nexus. “Peluncuran Peta Jalan WEF Nexus bukan sekadar pencapaian teknis tetapi juga menandakan komitmen Indonesia untuk menempatkan pemikiran sistem di pusat perencanaan nasional. Dengan mengintegrasikan sistem air, energi, dan pangan dengan tujuan iklim, Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan dan pertumbuhan dapat berjalan beriringan,” jelas Peter Rajadiston.

Pendapat yang sama dan memperkuat juga disampaikan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella. “UNDP memandang Nexus Air–Energi–Pangan sebagai pendekatan tata kelola strategis yang memperkuat institusi, mengurangi risiko sistemik, dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien serta bertanggung jawab. Seiring Indonesia melangkah menuju Indonesia Emas 2045, Peta Jalan ini memberikan arah untuk pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan—melindungi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang,” ujar Sara Ferrer Olivella.

Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, Peta Jalan ini menjadi panduan operasional yang nyata bagi instansi pemerintah, komunitas lokal, dan mitra pembangunan untuk secara kolaboratif membangun sistem yang tangguh serta rendah karbon di seluruh negeri. Hasil pelaksanaannya diharapkan dapat memperkuat langkah bersama menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Laporan berjudul ” The Next Great Divergence : Why AI May Widen Inequality Between Countries” (Divergensi Besar Berikutnya: Mengapa AI Dapat Memperlebar Ketimpangan Antar Negara) menyoroti bahwa negara-negara memasuki era AI dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Tanpa kebijakan yang tepat, kesenjangan tersebut dapat meningkat dan menghambat kemajuan pembangunan.

Kawasan Asia dan Pasifik, rumah bagi 55% populasi dunia, berada di pusat transisi AI. Kawasan ini mencakup lebih dari separuh pengguna AI global, didukung oleh pesatnya inovasi, termasuk dominasi Tiongkok dalam 70% paten AI dan berkembangnya lebih dari 3.100 perusahaan AI baru di enam negara. AI diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB tahunan kawasan sekitar 2 poin persentase dan menambah hampir 1 triliun dolar AS bagi ASEAN dalam dekade mendatang.

“AI berkembang sangat pesat, dan banyak negara masih berada di garis start,” ujar Kanni Wignaraja, Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik. “Pengalaman Asia dan Pasifik menunjukkan betapa cepatnya kesenjangan dapat muncul antara negara yang menguasai AI dan negara yang dikendalikan AI.”

Selama hampir setengah abad terakhir, banyak negara berpenghasilan rendah secara bertahap telah menutup kesenjangan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi melalui kemajuan teknologi, perdagangan, dan pembangunan. “Era konvergensi” ini membawa peningkatan signifikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Laporan tersebut memeringatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang inklusif, AI dapat mengikis konvergensi ini.

Kesiapan digital di kawasan ini masih sangat beragam. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok telah berinvestasi besar dalam infrastruktur dan keterampilan AI, sementara negara lain masih berupaya memperkuat akses dasar dan literasi digital. Perbedaan ini, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur, keterampilan, kapasitas komputasi, dan tata kelola, membatasi kemampuan negara untuk memanfaatkan manfaat AI secara optimal dan justru meningkatkan risiko seperti hilangnya pekerjaan, eksklusi data, serta meningkatnya permintaan energi dan air dari sistem AI yang intensif.

“Kemajuan AI harus berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Ketika sistem AI mendorong meningkatnya kebutuhan akan air dan energi, hal ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan kelestarian bumi. Karena itu, fokus negara-negara pada perencanaan terpadu air–energi–pangan menjadi semakin penting. Dengan menyelaraskan pengembangan AI dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat membangun masa depan AI yang inovatif sekaligus ramah lingkungan,” ujar Sara Ferrer Olivella, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia.

Perempuan dan pemuda menghadapi kerentanan tertentu. Pekerjaan yang dilakukan perempuan hampir dua kali lebih rentan terhadap otomatisasi, dan lapangan kerja generasi muda telah berkurang di bidang-bidang yang didominasi AI, terutama bagi mereka yang berusia 22–25 tahun, sehingga mengancam awal karier mereka. Di Asia Selatan, prosentase perempuan yang memiliki ponsel lebih rendah (hingga 40% lebih rendah) dibandingkan laki-laki. Selain itu, masyarakat perdesaan dan masyarakat adat seringkali tidak tercakup dalam sistem data AI, sehingga meningkatkan risiko bias dalam algoritma AI dan eksklusi dari layanan esensial.

Di tengah tantangan tersebut, AI juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan tata kelola publik. Platform Traffy Fondue di Bangkok telah memproses hampir 600.000 laporan warga, sementara layanan Moments of Life di Singapura memangkas waktu pengurusan dokumen secara drastis. Di Beijing, teknologi digital twin dimanfaatkan untuk perencanaan kota dan mitigasi banjir.

Namun hanya sedikit negara yang memiliki regulasi AI yang komprehensif. Pada 2027, lebih dari 40% pelanggaran data terkait AI diproyeksikan berasal dari penyalahgunaan AI generatif, menegaskan perlunya kerangka tata kelola yang lebih kuat.

“Penentu utama di era AI adalah kapabilitas,” ujar Philip Schellekens, Chief Economist UNDP untuk Asia dan Pasifik. “Negara-negara yang berinvestasi untuk keterampilan, kapasitas komputasi, dan sistem tata kelola yang baik akan mendapatkan manfaat, sementara yang lain berisiko tertinggal jauh.” Laporan ini membahas tentang cara mengubah risiko itu menjadi jalan menuju kemajuan bersama.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Lokakarya yang berlangsung di kantor BAPPENAS ini merupakan bagian dari Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF), inisiatif regional yang didanai Pemerintah Jepang dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE). Proyek ini mendukung negara-negara ASEAN dalam memahami kondisi serta nilai ekonomi ekosistem pesisir dan e, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem tersebut.

Sebanyak 30 pakar teknis dari 11 Negara Anggota ASEAN hadir untuk membahas metode pengumpulan data, meninjau pendekatan ilmiah, dan memfinalisasi penyusunan 11 national Blue Carbon Profiles serta 11 national Blue Finance Profiles, lengkap dengan dua profil regional. Profil-profil tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026 dan akan memberikan panduan bagi pemerintah dalam memahami aset karbon biru, kebutuhan pembiayaan, serta peluang kebijakan untuk memperkuat perlindungan pesisir, strategi iklim, dan investasi di sektor ekonomi biru berkelanjutan.

Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan gambut merupakan aset alam bernilai tinggi namun rentan. Ekosistem ini berperan penting dalam menyimpan karbon, mendukung perikanan, melindungi garis pantai dari erosi, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, tekanan dari alih fungsi lahan, polusi, dan dampak perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Melalui ABCFP, ASEAN berupaya mengatasi kesenjangan pengetahuan dan pendanaan dengan memetakan potensi ekosistem biru, mengidentifikasi kebijakan pendukung, dan merumuskan jalur pembiayaan publik, swasta, dan inovatif.

Membuka lokakarya atas nama ASEAN sebagai Shepherd ACTF-BE, Dr. Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan BAPPENAS, menegaskan pentingnya penguatan karbon biru dan pembiayaan biru dalam agenda ekonomi biru ASEAN. “Lokakarya ini menunjukkan bagaimana Negara-Negara Anggota ASEAN dapat bekerja bersama untuk memperkuat basis pengetahuan dan mengembangkan pendekatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Chujo Kazuo, Menteri/Wakil Kepala Misi, Kantor Misi Jepang untuk ASEAN, menegaskan kembali kemitraan strategis Jepang dengan ASEAN serta komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Ia menyampaikan, “Jepang sangat menghargai kolaborasi dengan mitra regional dan para ahli lokal. Kami percaya bahwa keahlian harus berpijak pada pengetahuan lokal dan kebijakan harus dibangun melalui kepemilikan regional.” Ia menambahkan, “Pekerjaan ke depan memang kompleks, namun dampaknya sangat transformatif. Melalui proyek ini, kita mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, dan menjaga kemakmuran serta keamanan kawasan.”

Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, menyoroti kuatnya kolaborasi regional dalam proses penyusunan profil tersebut. Ia menyampaikan, “Inisiatif ini melibatkan 98 pakar dari 35 lembaga akademik dan penelitian di ASEAN dan Timor-Leste. Komunitas ilmiah sebesar ini sangat penting bagi kawasan, dan jejaring yang terbentuk melalui proses ini diharapkan dapat terus mendukung ACTF-BE dalam menjalankan tugas dan fungsinya.” Ia juga menekankan tujuan utama lokakarya, “Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kerja untuk menyempurnakan draft, memperkuat asumsi, serta mengidentifikasi keterkaitan antara analisis karbon dan pembiayaan, sambil memahami pola dan tren di tingkat regional.”

Sepanjang lokakarya, peserta berdiskusi mengenai integrasi data, metode valuasi, dan kerangka pembiayaan untuk memastikan produk akhir menjadi alat praktis bagi pengambilan keputusan nasional dan regional.

ABCFP merupakan bagian dari inisiatif Japan–ASEAN Blue Economy Cooperation yang lebih luas, yang bertujuan memperkuat kolaborasi regional, memperluas solusi iklim berbasis alam, dan mendukung pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan tangguh di ASEAN.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Kegiatan ini merupakan bagian dari Proyek Tsunami regional UNDP-Pemerintah Jepang, yang sejak 2017 telah mendukung sekolah dan komunitas di Asia-Pasifik, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami.

Belajar Sambil Beraksi

Peserta yang terbagi menjadi 20 tim memulai Tsunami Preparedness Race dari Kantor Kelurahan Serangan dan menempuh enam pos tantangan hingga mencapai Tempat Evakuasi Sementara (TES). Di setiap pos, peserta diuji melalui berbagai permainan edukatif, mulai dari mengenali tanda-tanda alam hingga menerjemahkan pesan peringatan dini dari BMKG, semuanya dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi tsunami.

Sementara itu, siswa TK dan SD mengikuti lomba menggambar dan mewarnai bertema kesiapsiagaan tsunami di TES, sebagai cara menyenangkan untuk menanamkan kesadaran bencana sejak dini.

“Kami sangat senang karena bisa ikutan lomba ini dan berpartisipasi di permainan-permainannya bareng-bareng dengan teman-teman kami. Kami belajar tentang tsunami, termasuk tanda-tandanya dan bagaimana caranya untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi supaya aman,” cerita Farel, Gung Rizky, dan Randy, siswa dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Kota Denpasar.

Warisan Kepemimpinan Jepang dalam Kesiapsiagaan Tsunami

Hari Kesadaran Tsunami Sedunia, yang diusulkan oleh Jepang dan ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015, terinspirasi dari pengalaman panjang Jepang dalam menghadapi tsunami. Peringatan ini mendorong kepemimpinan global dalam sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, dan prinsip Membangun Lebih Baik (Build Back Better).

Setiap tahunnya Hari Kesadaran Tsunami Sedunia diperingati di seluruh dunia melalui acara publik, latih tubi dan kampanye edukatif yang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko tsunami dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan supaya aman. Di Jepang, sebuah Konferensi Tingkat Tinggi Siswa Menengah Atas (High School Students Summit) pada Hari Kesadaran Tsunami Sedunia akan diselenggarakan pada tanggal 27–28 November 2025 di Kota Sendai, yang dihadiri oleh para pelajar di seluruh dunia. Melalui upaya mempelajari kesiasiagaan, respons, dan pemulihan bencana, acara ini bertujuan untuk menumbuhkan pemimpin di bidang pengurangan risiko bencana pada generasi berikutnya dan meningkatkan pertukaran internasional.

Baik di Jepang maupun Indonesia, pesannya sama: pengetahuan, kesiapsiagaan, dan aksi bersama adalah kunci untuk menyelamatkan kehidupan dan membangun ketangguhan di masa depan.

Proyek Tsunami Regional UNDP–Pemerintah Jepang

Proyek Tsunami regional UNDP, didukung oleh Pemerintah Jepang, menggunakan sekolah sebagai titik masuk untuk memperkuat ketangguhan masyarakat. Sejak 2017, proyek ini telah mendukung sekitar 800 sekolah di Asia-Pasifik, menjangkau lebih dari 220.000 siswa, guru, dan anggota masyarakat melalui latihan evakuasi.

Di Bali, UNDP bekerja bersama BPBD dan FPRB dalam memfasilitasi kemitraan yang inovatif. Di Tanjung Benoa, sepuluh hotel telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan pemerintah setempat dan sekolah-sekolah terdekat untuk berfungsi sebagai tempat evakuasi vertikal saat terjadi bencana.

“Jepang tetap berkomitmen untuk bekerja bersama dengan UNDP dan mitra-mitra lainnya untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan aman dari bencana,” ujar Itsuki Nishizawa, Investment and Trade Attaché, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

Masyarakat yang Siap Siaga

Tsunami Amazing Race di Serangan membuktikan bahwa sekolah, masyarakat, dan pemerintah dapat bekerja sama membangun budaya kesiapsiagaan. Melalui kolaborasi UNDP bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Pemerintah Jepang, Kelurahan Serangan menjadi contoh bagaimana pembelajaran bersama dan partisipasi lokal dapat menyelamatkan kehidupan.

Bapak I Putu Suta Wijaya (Suta), Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali, berpesan, “Saya berharap pembelajaran yang kita lakukan hari ini diingat oleh anak-anak. Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Anak-anak belajar secara langsung, dan itu yang membuatnya berbeda. Semoga kegiatan ini membantu mereka untuk mengingat dan mengimplementasikan apa yang telah mereka pelajari.”

Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet seluler dan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai 1.945 miliar Dolar AS dalam e-commerce saja pada tahun 2030, teknologi digital memiliki potensi signifikan untuk mempercepat kemajuan Indonesia menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, peralihan dari platform digital yang terfragmentasi ke sistem tunggal yang interoperabel, aman, dan terukur memerlukan perubahan teknis, kelembagaan, dan budaya yang signifikan.

Inti dari transformasi digital Indonesia adalah penggunaan pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mengintegrasikan proses identifikasi digital, protokol autentikasi, dan pertukaran data. DPI memastikan pelayanan seperti perlindungan sosial, kependudukan dan catatan sipil, serta kesehatan dapat diakses dengan mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menyambut baik kolaborasi ini, dengan mengatakan, “Inisiatif ini bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui integrasi dan efisiensi untuk memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan satu sistem digital ini, kita memangkas birokrasi dan memastikan pelayanan publik, khususnya bantuan sosial, sampai ke orang yang tepat pada waktu yang tepat.”

Melalui kemitraan ini, DEN dan UNDP akan berupaya untuk menyelesaikan sistem perlindungan sosial digital, meningkatkan kesadaran tentang satu sistem digital, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, dan memperluas ke next service DPI use-case, yang berpotensi menyederhanakan akses ke pelayanan publik, memungkinkan pembuatan kebijakan berbasis data, serta meningkatkan akuntabilitas dan pendapatan bagi Indonesia.

UNDP Indonesia, bersama UNDP Bangkok Regional Hub, akan memberikan dukungan konsultasi strategis, bantuan teknis melalui para ahli nasional dan internasional, serta memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan lokal saat ini.

“Kemitraan ini menandai milestone penting,” kata Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura. “Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, namun juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Kami bangga mendukung kepemimpinan DEN melalui inisiatif Digital Nusantara untuk membuka potensi penuh infrastruktur publik digital demi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel.”

“Dengan membangun tulang punggung sistem digital yang aman dan interoperabel, dimulai dengan bantuan sosial, kita menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Pengintegrasian ini memungkinkan penyelenggaraan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel, mendukung visi Presiden untuk ekonomi yang modern, inklusif, dan tangguh,” kata Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto.

Meskipun tahap awal berfokus untuk membantu pemerintah mengintegrasikan sistem perlindungan sosial, pendekatan ini pada akhirnya dapat diterapkan pada pelayanan penting lainnya, seperti catatan sipil, kesehatan, atau platform pembayaran nasional. Upaya ini dapat membuka jalan bagi pelayanan publik yang lebih mudah diakses, andal, dan berpusat pada masyarakat di seluruh Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Dirilis secara global pada Mei 2025, HDR mencatat perlambatan global dalam kemajuan pembangunan manusia dan meningkatnya kesenjangan antara negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan rendah. Namun, hal itu juga menekankan potensi inovasi, terutama di bidang seperti kecerdasan buatan (AI), untuk membantu mendorong kemajuan dan menciptakan kemungkinan baru bagi masyarakat di seluruh dunia.

Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Menteri Bidang Perekonomian dan Transformasi Digital, BAPPENAS, menyebutkan, “AI bukanlah gelombang inovasi disruptif pertama yang dihadapi dunia, dan juga bukan yang terakhir. Sejarah telah menunjukkan kepada kita melalui revolusi pertanian dan industri, dan sekarang era digital, bahwa pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang teknologi itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengaturnya. Kunci transformasi yang adil terletak pada kebijakan yang inklusif dan tata kelola yang adaptif. Itulah sebabnya Indonesia secara aktif mengembangkan strategi AI nasional, yang mencerminkan nilai-nilai kita, menangani prioritas pembangunan kita, dan memastikan tak seorangpun tertinggal.”

Dialog tersebut mempertemukan lebih dari 60 perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, pemuda, dan mitra pembangunan. Dirancang sebagai diskusi yang dinamis dan interaktif, sesi tersebut membahas tiga tema inti: i) bagaimana memanfaatkan AI untuk memajukan pembangunan yang inklusif, ii) etika dan tata kelola AI dan transformasi digital, dan iii) bagaimana AI akan membentuk masa depan pekerjaan di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

“Digitalisasi dan AI sedang memengaruhi masyarakat. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita dapat memastikan transformasi ini menghasilkan hasil yang lebih inklusif dan adil” kata Sujala Pant, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia. “Laporan ini mendorong kita untuk melihat AI tidak hanya sebagai alat, tetapi sebagai tanggung jawab, untuk merancang kebijakan yang berpusat pada manusia.”

Indonesia terus membuat langkah maju dalam pembangunan manusia. Dalam peringkat pembangunan manusia 2025, Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 193 negara, naik dari peringkat ke-114 pada 2023/24, dengan skor IPM sebesar 0,728, yang menempatkannya dalam kategori “pembangunan manusia yang tinggi”. Posisi ini mencerminkan peningkatan yang berkelanjutan di berbagai bidang utama seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kemajuan yang konsisten menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempersempit ketimpangan pembangunan.

Dengan populasi muda yang paham teknologi dan infrastruktur digital yang berkembang pesat, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk menunjukkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, dengan menempatkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di pusat inovasi. Untuk membuka potensi ini, dialog tersebut menyoroti pentingnya memperluas akses yang adil ke infrastruktur digital, memperkuat literasi digital, dan membangun kerangka kerja yang jelas dan etis untuk penggunaan AI yang aman.

Berdasarkan hal ini, diskusi tersebut mengeksplorasi tiga dimensi penting dari dampak AI pada pembangunan manusia. Pertama, peserta membahas potensi AI untuk transformasi pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, yang mencerminkan beragam kebutuhan dan realitas lokal. Kedua, laporan ini menggarisbawahi perlunya tata kelola yang etis dan penyesuaian budaya karena banyak sistem AI dibentuk oleh perspektif negara-negara dengan IPM tinggi, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan konteks Indonesia yang beragam. Terakhir, masa depan pekerjaan muncul sebagai area yang menjadi perhatian dan minat khusus, di mana potensi AI untuk meningkatkan produktivitas harus diimbangi dengan kebijakan dan investasi proaktif yang membekali semua warga, terutama pekerja muda dan informal, dengan keterampilan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam ekonomi yang didorong AI.

Wawasan para ahli menggemakan hasil survei AI dan Pembangunan Manusia global yang dilakukan di 21 negara termasuk Indonesia, yang mengungkapkan bahwa meskipun ada optimisme yang meluas tentang potensi AI untuk meningkatkan kesejahteraan, ada juga kekhawatiran yang berkembang atas akses yang tidak merata, kurangnya regulasi, dan risiko semakin dalamnya kesenjangan sosial. Laporan tersebut menyerukan pendekatan baru terhadap pembuatan kebijakan, yang memprioritaskan inklusi, akuntabilitas, dan ketahanan jangka panjang dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat. Inti dari pesannya jelas: AI harus diperlakukan bukan hanya sebagai perkembangan teknologi, tetapi sebagai pilihan masyarakat, dan keputusan yang dibuat sekarang akan membentuk masa depan pembangunan selama beberapa dekade mendatang.

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan manusia di Indonesia dalam mengantisipasi kebangkitan AI, “AI yang tidak berpusat pada manusia, AI tanpa inklusi, adalah AI yang gagal. Mari kita pastikan teknologi berdiri di atas pilar keadilan, persatuan, dan kebenaran, yang memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Dari nilai-nilai kemanusiaan muncul kearifan teknologi; dari desain yang etis, kemajuan yang berkelanjutan.”

Laporan Pembangunan Manusia 2025 tersedia di https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025

About UNDP Indonesia UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terdepan yang berjuang untuk mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Bekerja dengan jaringan pakar dan mitra kami yang luas di 170 negara, kami membantu negara-negara untuk membangun solusi terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. Pelajari lebih lanjut di undp.org atau ikuti di @UNDP.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Inisiatif yang didukung oleh United Nations Development Programme – UNDP Indonesia ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan minyak kelapa sawit dan kakao yang berketahanan, memastikan perdagangan komoditas pertanian yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani kecil. Peluncuran program FAST dihadiri oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel, dan Wakil Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sujala Pant.

“Inggris bangga bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan UNDP meluncurkan program FAST, yang memperkuat komitmen kami terhadap produksi komoditas pertanian berkelanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap hutan dan lingkungan. Melalui inisiatif seperti FAST, kami mendukung petani-petani kecil, mendorong perdagangan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan ekonomi di sektor pertanian, guna meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan hijau,” kata Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

“Inisiatif ini merupakan bukti nyata komitmen Inggris untuk memperdalam kemitraan dengan Indonesia seiring kami menciptakan fondasi kuat yang dibutuhkan untuk Kemitraan Strategis yang baru antara Inggris dan Indonesia, sebagaimana disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Keir Starmer di London tahun lalu,” tambahnya.

FAST akan memfasilitasi kolaborasi multipihak, mengintegrasikan reformasi kebijakan, insentif pasar dan pengembangan kapasitas bagi para petani kecil. Program ini akan mendukung Indonesia untuk menyelaraskan sektor pertaniannya dengan kerangka keberlanjutan global, memperkuat ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan untuk komoditas ekspor utamanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya mengatakan, “FAST merupakan inisiatif strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan kakao yang berkelanjutan. Kemitraan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan dan kesejahteraan petani kecil. Industri kelapa sawit dan kakao berkontribusi dalam menjaga ketahanan ekonomi serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat. Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan perkebunan kelapa sawit dan kakao yang berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, adaptasi iklim yang tangguh dan berkelanjutan, serta memperkuat industri kelapa sawit dan kakao dalam negeri.”

Program FAST dibangun seiring dengan kepemimpinan bersama Inggris dan Indonesia dalam perdagangan komoditas berkelanjutan, melengkapi peran kedua negara sebagai ketua bersama Dialog Hutan, Pertanian, dan Perdagangan Komoditas (Forest, Agriculture, and Commodity Trade – FACT) sejak COP26. Kerja sama multinegara ini mendorong diskusi terbuka antara negara produsen dan konsumen untuk mengembangkan rantai pasokan global yang berkelanjutan untuk komoditas seperti minyak sawit, kayu dan kakao.

“Program FAST menandai langkah penting menuju terwujudnya visi Indonesia untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Dengan memperkuat rantai nilai pertanian utama seperti minyak kelapa sawit dan kakao, kami memajukan praktik pertanian yang bertanggung jawab, meningkatkan penghidupan petani kecil, dan menjaga ekosistem yang vital. Di UNDP, kami menyadari bahwa transformasi sistem pangan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan, mendorong ketahanan ekonomi jangka panjang, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Melalui Program FAST, kami bangga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris, dan mitra lainnya untuk mendorong perubahan sistemik—menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Sujala Pant, Wakil Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia.

Sebagai bagian dari proyek ASEAN Blue Economy Innovation, yang didanai oleh Pemerintah Jepang dan dilaksanakan oleh UNDP di kantornya di Jakarta, dan dilaksanakan di bawah Komite Koordinasi ASEAN untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, acara Expo and Business Matching tersebut menyediakan platform strategis untuk investasi di sektor ekonomi biru yang tengah berkembang pesat di kawasan ini.

Acara ini menampilkan 60 pemenang ASEAN Blue Innovation Challenge (ABIC), sebuah kompetisi yang diselenggarakan di bawah proyek ASEAN Blue Economy Innovation. Para pemenang mewakili sepuluh negara ASEAN dan Timor-Leste, dan dipilih dari lebih dari 1.300 peserta yang mengusulkan solusi inovatif untuk memajukan ekonomi biru. Solusi tersebut antara lain teknologi AI yang mendeteksi penyakit mematikan pada ikan, menyelamatkan petambak ikan dari kerugian yang signifikan; budidaya rumput laut untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan, dan penyerapan karbon; serta teknologi yang mengubah sampah plastik dari laut dan sungai menjadi bahan bakar.

“Menurut World Economic Forum, pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan di lautan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang melebihi 15 triliun Dolar AS, yang mencakup sekitar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global. Ekonomi biru memegang peranan penting bagi ASEAN, mengingat lebih dari 66% dari total wilayah kawasan ini ditutupi oleh lautan dan samudra. Hal ini menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk memanfaatkan potensi ekonomi biru secara bertanggung jawab, memastikan manfaat ekonomi diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dan keadilan sosial,” kata Satvinder Singh, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Menyadari potensi ekonomi biru dan pengaruhnya terhadap lanskap ekonomi ASEAN, inisiatif ASEAN Blue Economy Innovation dilaksanakan di waktu yang tepat, memungkinkan kita untuk menemukan banyaknya bakat di ASEAN yang akan berkontribusi pada konservasi dan kemajuan ekonomi biru di kawasan ini,” tambahnya.

Ekonomi biru merupakan prioritas strategis bagi ASEAN, yang memainkan peran penting dalam memajukan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di kawasan ini. Sejalan dengan ASEAN Blue Economy Framework yang diadopsi pada tahun 2023, proyek ASEAN Blue Economy Innovation menekankan penggunaan sumber daya laut dan air tawar yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga ekosistem. Acara Expo and Business Matching bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mendorong inovasi guna mencapai tujuan tersebut.

Dengan berfokus pada investasi berkelanjutan, expo ini telah menarik minat investor, termasuk dari Jepang, yang mencari high-impact ventures yang sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menghubungkan wirausahawan dengan investor, mitra bisnis, dan pembuat kebijakan, acara ini menciptakan peluang pembiayaan dan kolaborasi strategis untuk meningkatkan solusi inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan di ASEAN.

“Tahun 2023 menandai 50 tahun persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang, dan kami telah merumuskan ASEAN-Japan Economic Co-creation Vision. Salah satu dari empat pilarnya adalah ‘Promoting Open Innovation beyond Borders’. Tahun ini, Jepang akan terus memberikan dukungan dalam mengatasi tantangan penting di bidang ekonomi dan keuangan biru di negara-negara ASEAN dan Timor Leste,” kata Kiya Masahiko, Duta Besar Jepang untuk ASEAN, yang menggarisbawahi dedikasi Jepang untuk membina inovasi yang dipimpin ASEAN. “Acara ini bukan hanya platform untuk memamerkan solusi inovatif tetapi juga kesempatan untuk menjalin kemitraan baru dan mendorong dampak inovasi bersama. Kami harap upaya ini akan ditingkatkan melalui kerja sama dengan sektor swasta Jepang,” tambahnya.

Sesi utama acara tersebut adalah pitch-fest, di mana 60 inovator mempresentasikan solusi inovatif mereka dalam tiga bidang penting: perikanan berkelanjutan, pariwisata biru, polusi plastik, dan isu iklim. Acara tersebut juga menampilkan sesi Business Matching and Networking, yaitu platform yang menghubungkan para inovator dengan calon investor, pemimpin industri, dan pembuat kebijakan untuk menjajaki peluang pendanaan, perluasan pasar, dan dukungan regulasi. Selain itu, pameran ABIC Winners’ Innovation Showcases menampilkan teknologi, produk, dan prototipe inovatif yang ditujukan untuk mengatasi tantangan keberlanjutan di sektor kelautan dan pesisir.

“Hari ini, kita berkumpul dengan para inovator terbaik – 60 pemenang, 27 di antaranya dipimpin oleh perempuan, yang menerima dukungan finansial dan teknis dari UNDP selama enam bulan terakhir. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada ASEAN dan Sekretariatnya serta Pemerintah Jepang atas dukungan dan kepemimpinan mereka. Saat kita menghadapi tantangan dan menjajaki peluang, marilah kita tetap berkomitmen untuk masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan sejahtera – di mana semua orang di ASEAN dan sekitarnya dapat mewujudkan masa depan yang mereka inginkan,” kata Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia.

Diluncurkan pada bulan Mei 2024 di Sekretariat ASEAN, proyek ASEAN Blue Economy Innovation dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan di ASEAN dan Timor-Leste. Inisiatif ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi ribuan masyarakat di kawasan ini dengan menciptakan peluang baru bagi ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan terhadap tantangan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi mereka yang tergantung pada ekosistem laut dan pesisir. Untuk informasi lebih lanjut tentang ASEAN Blue Innovation Challenge dan peluang investasi, kunjungi: https://www.undp.org/indonesia/asean-blue-innovation-challenge.

Press Release ini juga sudah  tayang di VRITIMES.

Dengan dukungan penuh dari Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Jerman, Qatar Fund for Development, dan mitra inti UNDP, Lab ini menjadi salah satu yang terdepan dalam merintis inisiatif pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Untuk merayakan pencapaian ini, Accelerator Lab menyelenggarakan acara “Grassroots to Greatness: Reimagining Community-Driven Innovations for Sustainable Urban Development” pada 7-8 Februari 2025 di M Bloc Space, Jakarta. Acara ini mempertemukan para pembuat kebijakan, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemangku kepentingan sektor swasta untuk merayakan pencapaian, berbagi pelajaran, dan mengeksplorasi inovasi akar rumput demi dampak yang berkelanjutan.

Jaringan Global yang Mendorong Solusi Lokal

Sebagai bagian dari jaringan global UNDP yang beranggotakan 89 lab, Accelerator Lab telah mengatasi tantangan utama dalam pembangunan kota pintar, ketahanan masyarakat, dan aksi iklim. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Sosial, Otoritas Ibu Kota Nasional Nusantara (OIKN), TKN PSL, lembaga pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda DKI Jakarta, mitra dari perguruan tinggi, think-tank, dan entitas PBB lainnya, Accelerator Lab telah mengintegrasikan inovasi akar rumput ke dalam kebijakan nasional.

“Tema acara hari ini sejalan dengan visi Jakarta untuk menjadi Top 20 Global City, yang didorong oleh inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan berkembang pesat berkat kreativitas, ketahanan, dan inovasi akar rumput. Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen penuh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030, dengan keyakinan bahwa keberlanjutan dan inovasi harus berjalan seirama untuk memastikan kota yang layak huni dan berdaya saing global,” kata Andhika Ajie, Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bappeda DKI Jakarta dalam sambutan pembukaannya mewakili Plt. Gubernur DKI Jakarta.

Platform untuk Refleksi, Kolaborasi, dan Penguatan Dampak

Dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, acara ini diawali dengan diskusi panel dan sesi diskusi kelompok, di mana para pemangku kepentingan dari berbagai sektor saling bertukar wawasan dan strategi untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Diskusi ini menyoroti pentingnya inovasi yang digerakkan oleh masyarakat dan perannya dalam membentuk kebijakan nasional.

Pada hari kedua, acara tersebut mencakup sesi yang berfokus pada kaum muda, yang menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan global. Pameran inovasi juga ditampilkan selama dua hari acara berlangsung untuk menampilkan proyek-proyek unggulan Accelerator Lab, yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk terlibat dengan inisiatif-inisiatif yang membantu membentuk masa depan perkotaan Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan ini, acara tersebut menyoroti potensi inovasi akar rumput untuk ditingkatkan melalui kemitraan strategis, yang memperkuat dampaknya di luar komunitas lokal.

“Tema acara hari ini—’Grassroots to Greatness’—mengingatkan kita bahwa solusi tidak selalu datang dari atas ke bawah. Ide-ide yang paling efektif sering kali datang dari mereka yang menghadapi tantangan secara langsung. Merenungi perjalanan Accelerator Lab selama tiga tahun, saya mengajak Anda semua untuk terlibat sepenuhnya dalam diskusi hari ini, baik dalam sesi panel maupun melihat pameran yang ada. Ini adalah kesempatan untuk bertukar wawasan, memperkuat kemitraan, dan mengeksplorasi cara untuk meningkatkan dampak inovasi akar rumput bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,” kata Oliver Hoppe, Wakil Kepala Kerja Sama Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Indonesia.

Meningkatkan Inovasi untuk Masa Depan

Dalam mengatasi tantangan urbanisasi dan iklim Indonesia, UNDP Indonesia telah menunjukkan bahwa inovasi yang digerakkan oleh masyarakat sangat penting bagi masa depan yang berkelanjutan. Accelerator Lab telah mengubah wawasan lokal menjadi solusi yang dapat diskalakan, mendorong kemitraan lintas sektor, dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat terus menginspirasi Indonesia yang tangguh, di mana pembangunan berkelanjutan tumbuh subur dari bawah ke atas.

“Accelerator Lab UNDP Indonesia merayakan perjalanannya selama tiga tahun dengan tonggak penting, yang mencakup berbagai intervensi, termasuk inisiatif kota pintar, ketahanan masyarakat, dan aksi iklim. Dengan menggabungkan digitalisasi dan inovasi sosial dengan kearifan lokal, Accelerator Lab telah menciptakan dampak nyata di tingkat masyarakat dan memengaruhi penyusunan kebijakan dari bawah ke atas,” kata Sujala Pant, Wakil Kepala Perwakilan UNDP Indonesia.

Mulai dari sektor akuakultur berbasis teknologi digital, bioteknologi, solusi alternatif plastik, hingga konservasi karbon biru, acara ini akan menampilkan berbagai inovasi yang dapatmempercepat pertumbuhan ekonomi biru, tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem laut dan air tawar.

Membuka Peluang Investasi dalam Ekonomi Biru

Acara ini menjadi puncak dari ASEAN Blue Economy Innovation Project (ABEI) yang didanai oleh Pemerintah Jepang. Sejalan dengan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN 2023, proyek ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya laut dan perairan pedalaman secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan inklusif di ASEAN dan Timor-Leste.

Diselenggarakan oleh UNDP Indonesia, Sekretariat ASEAN, dan the Mission of Japan to ASEAN, acara ini menjadi wadah pertukaran ide dan eksplorasi kerja sama di sektor kelautan dan perairan. Ketika masyarakat pesisir di ASEAN dan Timor-Leste menghadapi tantangan seperti kenaikan permukaan air laut dan eksploitasi perikanan yang mengancam ketahanan pangan global, solusi inovatif menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Di sinilah investor dan komunitas bisnis memiliki kesempatan unik untuk turut serta dalam perjalanan transformatif ini.

Menampilkan 60 Solusi Inovatif dari ASEAN

ASEAN Blue Innovation Expo & Business Matching akan menghadirkan 60 inovasi terpilih dari startup, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan institusi akademik. Dipilih dari lebih dari 1.300 peserta, para inovator ini saat ini tengah menjalani program inkubasi untuk menyempurnakan produk dan model bisnis mereka.

Solusi yang ditampilkan akan berfokus pada empat tantangan utama dalam ekonomi biru:

• Perikanan dan akuakultur berkelanjutan

• Pengurangan polusi plastik

• Adaptasi terhadap perubahan iklim

• Pariwisata berkelanjutan

Selain sesi pitching dari 60 inovator, acara ini juga menghadirkan sesi dialog inspiratif serta diskusi panel yang dipandu oleh investor dan pemimpin bisnis di sektor ekonomi biru ASEAN.

Mengapa Sekarang?

Ekonomi biru menawarkan pendekatan baru dalam memanfaatkan sumber daya laut dan air tawar untuk pertumbuhan ekonomi. Diperkirakan pada tahun 2030, sektor ini akan berkontribusi sebesar $3 triliun terhadap ekonomi global dan menciptakan 43 juta lapangan kerja. ASEAN, dengan sembilan negara pesisirnya yang kaya akan sumber daya kelautan, berada dalam posisi strategis untuk memimpin transformasi ini.

Dengan meningkatnya kesadaran terhadap ketahanan pangan, netralitas karbon, zero plastic waste, serta percepatan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), saat ini adalah momentum yang tepat untuk berinvestasi dalam ekonomi biru. Para peserta akan mendapatkan wawasan eksklusif tentang sektor berpotensi tinggi ini dan turut membentuk masa depan ekonomi kelautan dan air tawar yang berkelanjutan di ASEAN.

Bagi inovator, bisnis, impact investor, dan pemimpin industri, acara ini bukan sekadar pertemuan biasa, acara ini adalah bagian dari gerakan untuk membangun ekonomi ASEAN yang lebih inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya biru secara bertanggung jawab dan inovatif. Daftarkan diri Anda sekarang dan jadilah yang pertama menemukan inovasi yang akan mengubah industri.

🔗 Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, kunjungi:

https://www.undp.org/indonesia/asean-blue-innovation-challenge

About UNDP Indonesia

UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkemuka dalam upaya mengakhiri ketidakadilan akibat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja sama dengan mitra di 170 negara, UNDP membantu negara-negara untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini. Pelajari lebih lanjut di www.undp.org/Indonesia atau ikuti di @undpindonesia.