Adapun wilayah penerima bantuan TJSL tersebut meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, serta Kota Tasikmalaya. Bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Program TJSL yang dilaksanakan KAI Daop 2 Bandung mencakup berbagai sektor strategis, di antaranya renovasi sarana ibadah, pembangunan jalan, kegiatan pendidikan, bantuan kegiatan keagamaan, serta program penghijauan. Seluruh bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup di lingkungan sekitar.

Manager Humasda KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menyampaikan bahwa program TJSL merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional kereta api. “KAI tidak hanya berfokus pada layanan transportasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta dalam pembangunan masyarakat. Melalui program TJSL ini, kami berharap kehadiran KAI dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Kuswardojo.

Lebih lanjut, Kuswardojo menambahkan bahwa pelaksanaan TJSL juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang dilintasi jalur kereta api.

“Kami ingin memastikan bahwa operasional KAI dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, program TJSL terus kami jalankan secara konsisten dan tepat sasaran,” tambahnya.

Memasuki tahun 2026, KAI Daop 2 Bandung terus menjalankan program TJSL. Pada Triwulan I 2026, total bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp232.854.600,- yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.

Penyaluran bantuan pada awal tahun 2026 ini difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan usaha bagi masyarakat, bantuan bencana alam, serta dukungan terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

KAI Daop 2 Bandung berharap program TJSL yang terus berkelanjutan ini dapat memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dengan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik dan berdaya.

Ke depan, KAI Daop 2 Bandung akan terus berupaya meningkatkan kontribusi sosialnya melalui berbagai program TJSL yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi perusahaan menggerakkan transportasi bekelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bagian dari respons cepat tersebut, PTPP mengerahkan lebih dari 46 personel lapangan yang didukung berbagai alat berat, antara lain excavator, bulldozer, crane 60 ton, dump truck, hingga chainsaw. Seluruh sumber daya ini dikerahkan ke titik-titik paling terdampak di kedua provinsi untuk memastikan pekerjaan penanganan dapat berjalan secara paralel dan efektif.

Kerusakan infrastruktur di Aceh tercatat cukup kompleks dan tersebar. Pada ruas Bireuen – Bener Meriah – Takengon sepanjang 103 kilometer, akses terputus akibat rusaknya Jembatan Teupin Mane serta sejumlah jembatan lain, di antaranya Jembatan Enang-Enang, Weihni Rongka, Weihni Rongka II, Jamur Ujung, dan Alue Kulus. Selain itu, longsor besar terjadi di beberapa titik, yakni STA 15+700, 19+800, 22+100, dan 49+000.

Dalam keadaan darurat tersebut, PTPP menyelesaikan pemasangan jembatan Bailey sebagai jembatan darurat pengganti jembatan Teupin Mane dalam waktu 12 Hari, adapun jembatan ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah, Takengon, dan wilayah tengah Aceh. Akses ini vital untuk mobilitas orang dan barang antar wilayah seperti hasil perkebunan sayur dan buah. Jembatan ini juga merupakan bagian dari jalur darat penting yang menghubungkan Medan (Sumatera Utara) dan Banda Aceh (Aceh) melalui Bireuen. Pulihnya jembatan artinya konektivitas antarkota/provinsi kembali berfungsi.

Sementara itu, pada ruas utama Aceh Tamiang – Medan, dua titik longsor dengan total panjang sekitar 405 meter telah ditangani melalui penggalian, pembersihan material longsor, serta pembentukan jalur sementara. PTPP memastikan jalur ini kembali dapat dilalui dua arah secara bertahap sejak 5–15 Desember 2025.

Di Provinsi Sumatera Utara, penanganan difokuskan pada sejumlah ruas strategis, antara lain Batas Aceh Saragih–Manduamas–Barus, Sibolga–Barus, Tarutung–Sipirok, hingga Padang Sidempuan. Tercatat 11 titik longsor serta beberapa jembatan terdampak, termasuk Jembatan Aek Sibundong yang menjadi akses penting antarwilayah.

Seluruh lokasi saat ini berada dalam tahap pembersihan material, galian, penimbunan, perapian badan jalan, serta proteksi lereng untuk memastikan konektivitas kembali stabil dan aman, baik bagi masyarakat maupun kendaraan logistik. Progres signifikan telah terlihat di sejumlah titik, seperti STA 12+400, STA 4+400, kawasan Hajoran, serta ruas Sibolga–Sorkam–Barus, berkat pelaksanaan pekerjaan lapangan secara paralel.

Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa seluruh upaya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan empati. “Kami memahami bahwa infrastruktur bukan sekadar jalan dan jembatan. Ini adalah akses bagi masyarakat untuk kembali ke rumah, menuju sekolah, mencari penghidupan, dan mendapatkan bantuan. Karena itu, tim PTPP bekerja tanpa henti di lapangan agar jalur-jalur utama dapat kembali berfungsi dengan aman,” ujar Joko.

Upaya tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur yang dilakukan PTPP di Aceh dan Sumatera Utara merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Melalui  program ini, PTPP berkomitmen untuk hadir secara aktif dalam situasi darurat, membantu memulihkan akses dasar yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, mulai dari jalur evakuasi, distribusi logistik, hingga mobilitas warga untuk kembali beraktivitas secara aman.

“Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.

–SELESAI–

Tentang PT PP (Persero) Tbk

PT PP (Persero) Tbk (kode emiten: PTPP) merupakan salah satu perusahaan konstruksi dan terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1953. Saat ini, PTPP memiliki 7 (tujuh) lini bisnis yang terintegrasi mulai dari Upstream, Middlestream sampai dengan Downstream, yang meliputi: Energi, Properti, Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Engineering, Procurement and Construction (EPC), Peralatan Berat dan Pracetak. PTPP memiliki jejak rekam yang solid dan berhasil memenangkan penghargaan atas proyek-proyek konstruksi Pelabuhan, Pembangkit Listrik, Airport, Bendungan, dan Gedung di Indonesia.

PTPP merupakan pionir untuk konsep Eco-Friendly Green Building di Indonesia yang telah memenangkan beberapa penghargaan lokal dan internasional atas hasil karyanya. PTPP mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2010, dengan kepemilikan publik sebesar 49%. Pada tahun 2015, PTPP mencatatkan saham entitas anak PT PP Properti Tbk (kode emiten: PPRO) di Bursa Efek Indonesia sebanyak 35%.

Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan, PTPP berekspansi di sektor Energi dan Infrastruktur di tahun 2016. Pada tahun 2017, entitas anak yang bergerak sebagai kontraktor berbasis peralatan berat PT PP Presisi Tbk (kode emiten: PPRE) melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 23% saham ke publik.

Untuk menghadapi era Industry 4.0, PTPP melakukan strategi operasional excellence dengan menerapkan sistem informasi yang handal, yaitu ERP sebagai enterprise system utama yang didukung berbagai aplikasi penunjang operasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan perusahaan kedepan. PTPP juga menerapkan penggunaan Building Information Modeling (BIM) serta penguasaan teknologi baru lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi dan efisiensi serta menjadi perusahaan yang unggul serta excellence.