Faiqa Fitriani menjelaskan bahwa pembiayaan hijau serupa dengan skema pembiayaan konvensional, namun khusus ditujukan untuk proyek-proyek yang menjawab isu lingkungan.

Instrumen pembiayaan hijau beragam, mulai dari obligasi hijau (green bond), SDG bond, pinjaman hijau (green loan), hingga sustainability-linked loan (SLL). Instrumen ini bertujuan mendukung sektor-sektor keberlanjutan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan pembangunan ramah lingkungan (green building).

“Dukungan terhadap energi terbarukan dan efisiensi energi pada akhirnya dapat menurunkan emisi, sektor green building khusus proyek atau aset yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Faiqa juga menyoroti perkembangan tren pembiayaan hijau di Indonesia. Di Indonesia, penerapan pembiayaan hijau terus berkembang sejak 2018, terutama melalui green loan dan sustainability-linked loan (SLL).

Menariknya, permintaan terhadap SLL kini lebih meningkat dibandingkan green loan, berkat insentif dari kreditur bagi debitur yang mencapai target keberlanjutan yang ditetapkan sebelumnya.

Banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang mulai menerapkan sustainable finance, baik sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi maupun sebagai strategi peningkatan reputasi perusahaan.

“Perbankan, lembaga jasa keuangan, serta beberapa perusahaan terbuka diwajibkan untuk menjalankan sustainable finance. Salah satunya demi kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan reputasi perusahaan, menunjukkan komitmen perusahaan ke arah sustainability, serta peningkatan suplai ke perusahaan sustainable finance,” jelas Faiqa.

Meski menjanjikan manfaat jangka panjang, implementasi pembiayaan hijau juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi biaya awal yang relatif tinggi.

“Biaya awal cukup besar, tetapi ketika melihat jangka panjang justru bisa mengefisiensikan pengeluaran perusahaan,” ujarnya.

Selain itu, kesadaran dari masyarakat dan internal perusahaan terhadap sustainable finance masih tergolong rendah karena konsep ini tergolong baru dan berkembang.

Salah satu aspek utama yang membedakan pembiayaan hijau dengan skema konvensional adalah perlunya perusahaan memiliki kerangka kerja (framework) yang jelas terkait penggunaan dana, tata kelola yang baik agar dana digunakan sesuai dengan peruntukannya, serta kewajiban melakukan pelaporan setidaknya sekali dalam setahun.

“Perusahaan harus memiliki framework yang menjelaskan penggunaan dana, tata kelola untuk memastikan kepatuhan, serta pelaporan tahunan untuk transparansi,” pungkasnya.

Tentang LindungiHutan

Dalam webinar ini, memberikan edukasi bagi para profesional terkait perhitungan emisi gas rumah kaca bagi perusahaan dalam mitigasi krisis iklim.

Menurut data Climate Watch tahun 2019, Indonesia menduduki posisi ke-8 dalam daftar 10 negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia dengan jumlah sebesar 1.002,4 metrik ton. Sebagian besar berasal dari sektor listrik dan panas bumi berbasis bahan bakar fosil. Data ini menggambarkan urgensi aksi lingkungan di Indonesia, mengingat sektor kehutanan belum termasuk dalam perhitungan emisi tersebut.

Sejak Perjanjian Paris tahun 2015, negara-negara di seluruh dunia telah berkomitmen untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C pada 2030. Ghivarly Addarquthni menekankan bahwa langkah dekarbonisasi di berbagai sektor, termasuk kontribusi dari perusahaan, sangat diperlukan agar Indonesia dapat berperan aktif dalam target pengurangan emisi global.

Ghivarly juga membahas GHG Protocol, standar global yang menyediakan panduan bagi perusahaan untuk mengukur dan melaporkan emisinya. Standar ini mengategorikan emisi dalam tiga scope:

1. Scope 1: mencakup emisi langsung dari aktivitas perusahaan, seperti fasilitas dan transportasi perusahaan.

2. Scope 2: mencakup emisi dari energi yang digunakan oleh perusahaan.

3. Scope 3: mencakup emisi tidak langsung yang berasal dari rantai perusahaan, termasuk aktivitas hulu dan hilir.

Menurut Ghivarly, perusahaan diharapkan mampu menghitung emisi dalam scope 1 dan 2.

“Fokus utama perusahaan sekarang harus bisa menghitung scope 1 dan 2 dari emisinya masing-masing. Karena ini perhitungan dasar yang mudah dipahami,” ucap Ghivarly.

Ghivarly menjelaskan bahwa emisi dari scope 3 sering kali menyumbang hingga 75% dari total emisi perusahaan. Oleh sebab itu, penting untuk memasukkan dalam perhitungan meskipun cukup kompleks, karena mencakup perhitungan emisi perusahaan dari hulu ke hilir.

“Bahkan 75% dari total emisi yang mereka keluarkan datang dari scope 3. Walaupun cukup kompleks, namun ini perlu diperhitungkan karena kontribusinya signifikan,” ungkap Ghivarly.

Ia juga mendorong perusahaan untuk melakukan perhitungan emisi scope 1 dan 2 secara bertahap dan konsisten dalam kurun waktu satu tahun. Bertujuan untuk mengoptimalkan peran sektor bisnis dalam mendukung target dekarbonisasi global.

Tentang LindungiHutan

LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 895 ribu pohon telah ditanam bersama 574 brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 50 lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti The Green CSR, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.

“Kita ingin sosialisasi dan edukasinya sampai ke seluruh masyarakat bahwa instrumen ini, kalau untuk investasi, masih tergolong instrumen dengan tingkat spekulasi dan risiko yang cukup tinggi,” ujar Hasan saat peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) dan The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024.

Laporan terbaru dari CoinGecko menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan jumlah investor ‘crypto degen’ terbanyak, dengan 3,96% dari total transaksi spekulatif global. Istilah crypto degen, atau singkatan dari degenerate, merujuk pada investor yang sering berinvestasi dalam aset kripto berkapitalisasi kecil dengan risiko tinggi dan bersifat spekulatif. Di peringkat pertama, Amerika Serikat mendominasi dengan 16,83% dari total transaksi spekulatif global, disusul Inggris (6,16%), Filipina (5,07%), dan Prancis (4,40%).

Selain itu, data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa beberapa aset kripto favorit di Indonesia, seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan Pepe (PEPE), mencerminkan minat investor terhadap aset yang fluktuatif dan berisiko tinggi, terutama PEPE yang dikenal sebagai salah satu aset berisiko.

Tren Kripto Berisiko Tinggi

VP Marketing & PR Tokocrypto, Rieka Handayani, menyampaikan pandangannya mengenai tingginya jumlah crypto degen di Indonesia. “Tren ini menunjukkan bahwa banyak investor di Indonesia yang memiliki minat besar terhadap aset kripto berisiko tinggi,” katanyai. Menurutnya, daya tarik terhadap aset-aset ini didorong oleh potensi keuntungan besar dalam waktu singkat, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait rendahnya pemahaman tentang risiko yang melekat pada investasi tersebut.

“Di Tokocrypto, kami berupaya tidak hanya menyediakan akses terhadap berbagai aset kripto, tetapi juga mengedukasi pengguna tentang cara berinvestasi secara bertanggung jawab. Kami menekankan pentingnya diversifikasi dan manajemen risiko dalam setiap strategi investasi,” tambahnya.

Rieka juga menjelaskan bahwa salah satu cara Tokocrypto mendorong edukasi adalah melalui program-program yang memperkenalkan konsep risiko dan imbal hasil kepada investor pemula. “Kami ingin investor memahami bahwa meskipun potensi imbal hasil bisa besar, risikonya juga tinggi, terutama pada aset-aset spekulatif. Melalui program seperti Tokocrypto Lite dan fitur-fitur edukasi di platform kami, kami berharap bisa memberikan pengalaman investasi yang lebih aman dan terinformasi,” jelas Rieka.

Kuatkan Kolaborasi Edukasi

Meskipun tren investasi spekulatif ini masih kuat, Hasan Fawzi dari OJK juga menekankan pentingnya pengawasan regulasi untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman di Indonesia. Ia menambahkan, “Kami berharap pelaku industri kripto dapat bersinergi dengan kami dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan membantu mengurangi tren investasi spekulatif yang berlebihan.”

Peningkatan literasi keuangan ini diharapkan dapat menekan angka investasi berisiko tinggi dan memperkenalkan masyarakat pada berbagai opsi investasi yang lebih berimbang. Di masa depan, OJK dan pelaku industri kripto seperti Tokocrypto akan terus bekerja sama untuk membangun ekosistem yang lebih transparan, aman, dan sesuai dengan kebutuhan investor yang semakin cerdas.

Tokocrypto telah mengambil langkah konkret dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program, termasuk Tokocrypto Academy. Sepanjang 2024, program ini telah mencapai lebih dari 40.000 peserta di 30 kota, 15 universitas, dan 30 komunitas besar di Indonesia.

Tentang Tokocrypto

Tokocrypto bertujuan untuk menjadi bursa aset digital terkemuka di Asia Tenggara dengan menyediakan platform yang mudah, sederhana, instan dan aman bagi pelanggan untuk bertransaksi dengan nyaman. Informasi lebih lanjut, kunjungi: www.tokocrypto.com.

LindungiHutan telah menyelenggarakan webinar bertajuk “Inovasi Keuangan untuk Ekonomi Hijau – Mengadopsi Obligasi Hijau dan Kredit Karbon” pada 31 Oktober 2024. Turut mengundang Dessi Yuliana selaku CEO CarbonX dan Parlin O. W. Tambunan selaku Senior Analyst Pengembangan Carbon Trading Bursa Efek Indonesia (IDXCarbon) untuk berbagi pengetahuan tentang instrumen pembiayaan hijau dan pasar karbon Indonesia.

Dessi Yuliana menjelaskan bahwa konsep green bond atau obligasi hijau mirip dengan obligasi tradisional. Namun, obligasi hijau khusus diperuntukkan pada proyek-proyek berkelanjutan.

“Jadi sama antara obligasi tradisional sama hijau. Obligasi hijau hanya boleh dipakai untuk sektor-sektor hijau, misalnya renewable energy, untuk konservasi hutan, water management, dan lain-lain” ujar Dessi.

Seiring perkembangan waktu, obligasi hijau ini tidak hanya berfokus pada proyek hijau, tetapi digunakan juga untuk mendukung aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perusahaan.

Adanya obligasi hijau dapat meningkatkan pembiayaan hijau untuk infrastruktur dan inovasi, mendorong tanggung jawab korporat dan praktik berkelanjutan, serta menutup kesenjangan pembiayaan di pasar berkembang.

Parlin O. W. Tambunan dari IDXCarbon membahas tentang perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2022. Peraturan tersebut menggolongkan unit karbon yang bersifat wajib allowance trading dan carbon credit. Mekanisme kredit karbon menggunakan SPE GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) sedangkan allowance trading menggunakan PTBAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi.

Tujuan kredit karbon adalah membantu perusahaan untuk menekan emisi karbon yang dihasilkan. Terlebih pemerintah Indonesia telah membuat peraturan penurunan emisi karbon bagi perusahaan.

“Sebenarnya sudah banyak tekanan untuk perusahaan-perusahaan melakukan penurunan emisi. Misalnya dari pemerintah yang memiliki target NDC, mulai banyak investor yang melihat perusahaan untuk investasinya. Investor ingin perusahaan-perusahaan yang peduli lingkungan,” ungkap Parlin.

Parlin juga menjelaskan bahwa perdagangan karbon di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pasar utama, yaitu Primary Market dan Secondary Market.

Pada jenis primary market unit karbon diciptakan oleh proyek-proyek yang disetujui dan diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proyek ini bisa berupa konservasi hutan, energi terbarukan, dan proyek pengurangan emisi lainnya. Sedangkan secondary market, karbon tersebut didistribusikan melalui Bursa Karbon Indonesia yang resmi diluncurkan pada 2023. Perusahaan dapat melakukan proses jual beli unit karbon sebagai bagian dari strategi pengimbangan emisi mereka melalui IDXCarbon.

Ia juga mengungkapkan bahwa bursa karbon Indonesia telah memfasilitasi transaksi karbon dengan total volume perdagangan mencapai 904.770 ton dan nilai transaksi 50 miliar rupiah.

“Untuk proyeknya saat ini ada tiga dan kebetulan sektor energi semua. Di Lahendong ini pembangkit listrik bertenaga geothermal (panas bumi), ada juga yang berbahan bakar gas bumi, dan yang terakhir ini yang pembangkit listrik bertenaga minihidro di Gunung Wugul. Saat ini total pengguna jasa atau pihak yang bisa bertransaksi di kami ada 91 pihak,” jelas Parlin.

Tentang LindungiHutan

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui pembiayaan berkelanjutan dan strategi pengelolaan emisi secara internal. Namun, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memahami dan menerapkan metode penghitungan serta pelaporan emisi yang tepat.

LindungiHutan mengundang Anda untuk bergabung dalam webinar Green Skilling. Sesi ini, akan membahas tentang “Simplifying Greenhouse Gas (GHG) Calculations and Reporting for Finance Professionals”. Webinar, akan diselenggarakan pada Selasa, 12 November 2024 pukul 15.00-17.00 WIB.

Dengan mengundang seorang ESG Specialist di East Ventura, Ghivarly Addarquthni. Ia, pernah memimpin proyek-proyek seperti pengembangan kalkulator GHG berbasis web untuk perusahaan dari berbagai sektor dan terlibat dalam perancangan program kompetisi Climate Impact Innovation Challenge 2024. Sebelumnya, ia juga bekerja di PwC Southeast Asia Consulting sebagai Associate bidang keberlanjutan dan perubahan iklim.

Narasumber lainnya akan turut hadir sebagai pembicara menjelaskan terkait Protokol Gas Rumah Kaca (GHG) dan metode perhitungannya. Informasi ini akan ditampilkan melalui Instagram LindungiHutan.

Topik Pembahasan

Bersama para ahli, webinar ini akan membahas:

1. Pengenalan Protokol Gas Rumah Kaca (GHG): Dasar-dasar emisi scope 1, 2, dan 3, serta kontribusi perusahaan dalam pengumpulan data GHG.

2. Metode Perhitungan GHG

3. Strategi Mitigasi Praktis: Studi kasus strategi mitigasi GHG sederhana dan efisien di sektor keuangan.

Dengan wawasan yang diperoleh dari webinar ini, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban regulasi, meningkatkan transparansi, dan daya saing di pasar global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

Daftar Webinar Sekarang!

Webinar ini adalah kesempatan emas untuk Anda mendapatkan pemahaman lebih tentang mengelola emisi rumah kaca dalam operasional perusahaan. Selain itu, akan mendapatkan hadiah bagi yang beruntung, sertifikat, dan grup diskusi online.

Untuk pendaftaran, kunjungi http://tinyurl.com/greenskilling1213. Mari mengambil langkah, menuju Indonesia hijau dan berkelanjutan!

Tentang LindungiHutan

LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 886 ribu pohon telah ditanam bersama 566 brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 50 lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti The Green CSR, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.

LindungiHutan telah menggelar webinar bertajuk “Gajahlah Way Kambas” yang didukung oleh ASEAN Foundation dalam program ASEAN Social Enterprise Development Programme 3.0 (ASEAN SEDP 3.0) (10/10).  Webinar ini menghadirkan dua pakar konservasi, yaitu Humas Taman Nasional Way Kambas, Sukatmoko, dan Koordinator Lapangan Wildlife Conservation Society Indonesia Program (WCS-IP), Sugiyo.

Keduanya, memaparkan situasi terkini dan tantangan dalam pelestarian gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Dalam webinar tersebut, pakar konservasi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat dalam menjaga populasi gajah serta melestarikan ekosistem.

Penurunan Populasi dan Tantangan Konservasi Gajah Sumatera

Sukatmoko mengungkapkan adanya penurunan populasi gajah Sumatera pada periode 2010-2020. Melalui survei DNA kotoran gajah di tahun 2010, diperkirakan terdapat 240 individu gajah Sumatera di TNWK. Sementara itu, melalui perhitungan langsung pada tahun 2020, jumlahnya hanya sekitar 180-200 individu.

“Dalam kurun waktu 10 tahun ada penurunan populasi. Perburuan gajah masih menjadi salah satu ancaman serius di kawasan ini,” jelas Sukatmoko.

Taman Nasional Way Kambas memiliki 66 ekor gajah jinak, dimana sebanyak 33 gajah jinak berada di pusat konservasi gajah. Sementara itu, sisanya tersebar di 4 Camp Elephant Response Unit (ERU) untuk mitigasi konflik gajah dengan manusia.

Meskipun tidak ada permukiman di dalam TNWK, kegiatan ilegal seperti perburuan liar menggunakan jerat masih sering terjadi di sekeliling kawasan. Jerat tersebut dipasang untuk satwa liar seperti babi hutan dan rusa, namun secara tidak sengaja juga menjerat para gajah.

Sukatmoko kemudian menyoroti kasus Erin, seekor anak gajah yang harus kehilangan belalainya akibat terkena jerat.

“Karena terjerat diujung belalainya, kemudian infeksi, dan tidak bisa pulih kembali. Dokter akhirnya mengambil keputusan untuk mengamputasi belalai anak gajah tersebut (Erin). Kehilangan belalai yang berfungsi sebagai tangan itu telah menyebabkan Erin kesulitan untuk makan dan minum,” tambahnya.

Sugiyo juga menambahkan bahwa sekitar 78% gajah Sumatera di Indonesia hidup di luar kawasan konservasi. Mayoritas hidup gajah berada di dekat manusia. Oleh karena itu, kita perlu  menyeimbangkan kehidupan karena manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain (gajah) yang juga memiliki hak untuk hidup.

Tantangan dalam upaya perlindungan gajah Sumatera adalah masih ada demand terhadap aksesoris yang berasal dari tubuh gajah, sehingga banyak gajah yang diburu dan dibunuh. Peredaran gading di Indonesia, terpantau ada yang bukan berasal dari gajah Sumatera, melainkan spesies gajah dari negara lain.

“Sebagian besar habitat gajah berada di luar kawasan konservasi, sehingga mereka rentan terhadap gangguan akibat perubahan fungsi lahan dan konflik dengan manusia,” ujar Sugiyo.

Tantangan ini diperparah dengan ancaman jerat, listrik, dan racun yang digunakan untuk melindungi ladang masyarakat dari gajah.

Upaya Bersama untuk Perlindungan Gajah

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi gajah Sumatera, mulai dari pemantauan dan monitoring menggunakan GPS Collar, patroli, upaya penegakan hukum, hingga koordinasi komunikasi para pihak untuk menangani konflik gajah. Di Lampung Timur, istilah “konflik gajah” kini diganti dengan istilah “hidup berdampingan,” untuk mendorong toleransi antara manusia dan gajah.

Untuk merespon konflik antara gajah dengan manusia, Balai Taman Nasional Way Kambas melakukan penjagaan kebun bersama masyarakat. TNWK juga melakukan upaya rutin dengan patroli menggunakan gajah jinak dan evakuasi gajah yang terjebak jerat.

Sukatmoko dan Sugiyo sepakat bahwa peran masyarakat sangat penting dalam konservasi gajah. Keterlibatan masyarakat dalam mitigasi konflik dan penanaman nilai hidup berdampingan menjadi kunci keberhasilan dalam perlindungan dan konservasi gajah.

“Masyarakat perlu diberdayakan, ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, dalam hal ini gajah. Ketika masyarakat tidak membakar dan menebang pohon, serta tidak memasang jerat itu bentuk konkret dari partisipasi masyarakat,” ucap Sugiyo.

Selain itu, Sugiyo meminta generasi muda di Indonesia untuk membantu mengkampanyekan upaya perlindungan gajah melalui media sosial.

“Yuk bantu kampanyekan melalui media sosial, bahwa jerat ini darurat bahaya terhadap keselamatan satwa liar, dan membakar hutan itu  turut andil mempercepat proses kepunahan satwa liar,” ajak Sugiyo.

Webinar “Gajahlah Way Kambas” menjadi momentum bagi semua pihak untuk semakin peduli terhadap keberadaan gajah Sumatera dan mengambil peran aktif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebagai makhluk dengan peran penting dalam penyebaran benih tanaman dan keseimbangan ekosistem, keberadaan gajah Sumatera juga memberikan manfaat ekonomi (wisata konservasi) dan edukasi bagi masyarakat sekitar.

Tentang LindungiHutan

Dengan mengundang empat pembicara ahli yaitu Adi Ahdiat (Editor Databoks-Katadata), Miftah Faridl (Anggota Aliansi Jurnalis Independen Indonesia), Lusia Arumningtyas (Jurnalis Mongabay.co.id), dan Aditya Widya Putri (Editor Deduktif.id).

Dalam webinar, membahas berbagai tantangan yang dihadapi jurnalis dalam meliput isu-isu lingkungan, cara mengolah data menjadi informasi, hingga menjaga etika dalam peliputan.

Dimulai webinar hari pertama, Adi Ahdiat, memberikan pandangan mengenai peran data dalam dunia jurnalistik. Ia menjelaskan bahwa data memiliki peran sebagai informasi yang kemudian bisa digunakan untuk memahami suatu isu dan membantu dalam pengambilan keputusan.

“Dalam praktik jurnalistik, data merupakan hal-hal yang terukur dan tercatat. Data digunakan untuk mengurangi ketidakpastian, serta bisa dipakai untuk menyusun informasi,” jelas Adi.

Bagi Adi, penting untuk jurnalis dalam menyaring data dari berbagai sumber sehingga publik dapat memahami isu dengan lebih baik.

“Saat mencari data sekunder, kita harus menyisir banyak sumber. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah fokus mencari kata kunci yang diperlukan,” tambahnya.

Selanjutnya, Miftah Faridl, seorang jurnalis yang berfokus pada peliputan lingkungan, menyampaikan peran jurnalis sebagai penghubung antara publik dengan sumber isu. Tantangan terbesar menurut Miftah adalah membangun narasi yang relevan bagi publik luas. Narasi tersebut diharapkan bisa menarik perhatian dan kepedulian semua lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang terdampak langsung oleh isu lingkungan.

“Jurnalis bisa saja tidak berkaitan langsung dengan suatu lokasi atau ‘hot spot‘. Namun, mereka bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan NGO, yang kemudian hasil liputannya ditayangkan kepada publik. Ini menjadi tantangan terberat bagi jurnalis dan NGO, yaitu bagaimana menarasikan apa yang terjadi di lapangan sehingga memiliki kedekatan isu dengan publik secara luas,” jelas Miftah.

Dalam webinar hari kedua, Lusia Arumingtyas, Jurnalis Mongabay.co.id, menekankan pentingnya pendekatan kritis dalam jurnalisme. Menurut Lusia, jurnalis perlu mampu mempertanyakan setiap langkah dalam proses peliputan untuk memastikan bahwa berita yang dihasilkan benar-benar mewakili fakta di lapangan.

“Setelah melihat suatu hal atau kegelisahan, kita bisa me-metakannya dengan metode 5W1H (What, Why, When, Where, Who, dan How). Ketika menemukan sebuah ide, kita harus menjadi seorang yang kritis, dengan mempertanyakan ide kita sendiri,” ungkap Lusia.

Aditya Putri, Editor Deduktif.id, menekankan penerapan etika dalam meliput isu-isu di lapangan.

“Memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan netral. Sebagai jurnalis, kita juga harus memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kurang mampu untuk menyuarakan pendapatnya,” ungkap Aditya.

Ia menambahkan, “Jurnalis harus menghormati hak narasumber terkait informasi, serta menjaga kerahasiaan narasumber”. Menurutnya, menghormati etika jurnalistik adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas jurnalis itu sendiri.

Melalui webinar ini, para jurnalis diharapkan mampu mengedukasi publik serta mendorong tindakan nyata untuk melindungi lingkungan.

Tentang LindungiHutan

LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 848 ribu pohon telah ditanam bersama 547 brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 50 lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti The Green CSR, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.