Hingga pertengahan tahun 2026, perusahaan mencatat total penanaman 76.555 bibit pohon di seluruh Indonesia, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Program ini merupakan bagian dari agenda keberlanjutan yang dijalankan perusahaan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara.

Tren penanaman pohon terus meningkat setiap tahunnya sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim.

Pada tahun 2024, perusahaan menanam 8.750 pohon, kemudian meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025.

Memasuki tahun 2026, realisasi penanaman melonjak signifikan hingga mencapai 50.305 pohon.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan skala penanaman ini merupakan langkah konkret perusahaan dalam memperkuat ketahanan ekologi sekaligus memastikan keberlanjutan bisnis berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.

“Jumlah pohon yang terus kami tambah setiap tahunnya, hingga mencapai lebih dari 76 ribu pohon, adalah langkah konkret kami melihat kondisi cuaca dan lingkungan yang semakin tidak menentu. Menanam dalam skala besar mutlak dilakukan, namun menanam saja tentu tidak cukup. Pohon-pohon ini harus dirawat, karena itu dalam setiap pelaksanaannya kami selalu berkolaborasi dan mengajak warga sekitar untuk ikut menjaga agar bibit tersebut bisa tumbuh besar dan optimal,” terang Jatmiko. Perkuat Sanitasi dan Jaga Sumber Air Jatmiko menjelaskan bahwa program penanaman pohon juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kualitas sumber air dan mendukung kegiatan normalisasi sungai di sekitar area perkebunan.

“Pohon dan air bersih itu tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada pohon yang akarnya menahan tanah, tanah itu akan longsor ke sungai menjadi lumpur. Sungainya jadi dangkal, kotor, dan akhirnya bikin banjir. Dengan menanam pohon yang banyak di pinggir bantaran air, erosi tanah bisa dicegah. Hasil akhirnya, air tanah yang sehari-hari dipakai oleh warga untuk mandi, mencuci, dan minum akan menjadi jauh lebih bersih dan sehat,” tegas Jatmiko.

Komitmen penghijauan tersebut juga diwujudkan melalui aksi kolaboratif di tingkat unit.

Pada Senin (22/6/2026), PTPN IV PalmCo bersama Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI), organisasi istri karyawan perusahaan, melakukan penanaman 1.000 bibit pohon di tujuh lokasi berbeda di wilayah Distrik Djaba (Jawa Barat dan Banten).

Kegiatan dipusatkan secara simbolis di Kebun Sukamaju, Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 100 bibit pohon ditanam oleh anggota IKBI, sementara 900 bibit lainnya ditanam secara serentak oleh karyawan perusahaan bersama masyarakat di enam unit kebun lainnya.

Jenis pohon yang ditanam merupakan kombinasi tanaman berkayu keras seperti gaharu, mahoni, jabon, sengon, dan jati, serta tanaman buah-buahan seperti durian, sawo, mangga, alpukat, rambutan, dan nangka.

Ketua IKBI PTPN IV PalmCo, Ida Erlina, mengatakan pemilihan jenis pohon dilakukan agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonominya.

“Pohon-pohon berkayu keras sengaja ditanam di pinggiran sungai atau lahan miring karena akarnya yang kuat sangat berguna untuk mengikat tanah agar tidak mudah longsor, menjaga sumber air warga tetap terjaga. Sedangkan pohon buah-buahan sengaja ditanam di tempat yang mudah dijangkau. Harapan kami, saat pohon-pohon ini berbuah nanti, hasilnya bisa dipetik dan dinikmati langsung oleh warga yang tinggal di sekitar kebun,” jelas Ida.

Ida menambahkan bahwa keterlibatan IKBI dalam penanaman simbolis 100 pohon merupakan bentuk dukungan moril keluarga karyawan terhadap target besar perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kami dari perkumpulan istri karyawan merasa terpanggil untuk ikut turun tangan melengkapi upaya PTPN IV. Menjaga bumi ini bukan cuma tugas korporasi atau pemerintah, tapi juga tugas kita sebagai ibu-ibu di rumah untuk mengajarkan pentingnya menanam pohon dan menjaga kebersihan air kepada generasi anak-anak kita. Semangat inilah yang kami tularkan dalam aksi gotong royong hari ini bersama karyawan dan warga sekitar,” tutup Ida.

Melalui berbagai inisiatif penghijauan tersebut, PTPN IV PalmCo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda keberlanjutan Holding Perkebunan Nusantara melalui pengelolaan perkebunan yang produktif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengingatkan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Penurunan harga tersebut dipicu oleh kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu serta praktik pembelian TBS di bawah harga acuan.

Kondisi ini terutama dirasakan oleh petani swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan, sehingga di sejumlah daerah harga TBS sempat merosot jauh di bawah ketetapan pemerintah.

Dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar.

“Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar,” kata Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan,” tegasnya. Serapan TBS Tetap Berjalan Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo memastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat dan petani mitra tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra.

Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit.

“Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen,” ujarnya.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo Arya Sandhiyudha menambahkan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah.

Menurutnya, keberadaan Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak.

“PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak,” kata Arya. Mekanisme Harga Melindungi Petani Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani.

Skema tersebut dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar.

Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Selain memperoleh kepastian penjualan hasil panen, mereka juga menerima harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah.

Suparman, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengatakan anggota koperasinya tidak mengalami gejolak harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya.

Menurut dia, ketika harga TBS di tingkat petani swadaya sempat turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram pada pekan lalu, anggota koperasi tetap menerima harga sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena posisi kami adalah mitra resmi, kami menggunakan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Gejolak informasi di luaran tidak membawa pengaruh ke dalam,” katanya.

Data Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menunjukkan harga TBS tanaman menghasilkan berusia 10–20 tahun selama Mei berada pada kisaran Rp3.781 hingga Rp3.841 per kilogram.

Kondisi serupa juga dirasakan petani di Riau. Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar.

Koperasi yang mengelola sekitar 731 hektare kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade tersebut tetap memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku.

“Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp600 sampai Rp1.000 per kilogram,” ujarnya.

Menurut Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman maupun proses peremajaan.

“Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil,” katanya.

Turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati.

Di sisi lain, kemitraan yang kuat serta konsistensi serapan TBS oleh Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.

Perusahaan menargetkan penanaman 50.000 pohon sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah operasional, dari Aceh hingga Kalimantan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas bisnis dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan bahwa program ini dirancang tidak sekadar simbolik, melainkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh karyawan hingga ke tingkat unit terkecil.

“Program ‘One Man One Tree’ ini adalah langkah nyata untuk memastikan bumi tetap menjadi penopang kehidupan. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan keberlanjutan di masa depan,” ujar Jatmiko di Medan, Senin (27/4/2026).

Target 50.000 pohon pada 2026 mencerminkan keberlanjutan dan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, PalmCo mencatat penanaman 8.750 pohon, lalu meningkat menjadi 17.500 pohon pada 2025.

Sehingga total hingga tahun ini Perusahaan menyasar lebih dari 76 ribu pohon telah ditanam di berbagai wilayah operasional perusahaan di Indonesia.

Menurut Jatmiko, peningkatan tersebut menunjukkan konsistensi sekaligus eskalasi komitmen perusahaan dalam mendukung pemulihan ekosistem.

Ia menambahkan, kehadiran jajaran direksi dan seluruh manajemen regional di lapangan bertujuan memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain aspek lingkungan, program ini juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kinerja ESG PalmCo di tingkat global. Saat ini, perusahaan disebut berada di peringkat kedua dunia untuk kategori agrikultur.

“Fokus kami adalah menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) serta area kritis lainnya agar tetap terkelola dengan baik,” kata Jatmiko. Fokus Beragam di Daerah Implementasi program penanaman pohon dilakukan secara serentak di tujuh region operasional PalmCo, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi ekologis masing-masing wilayah.

Di Kalimantan Barat, misalnya, penanaman difokuskan pada area yang rentan mengalami degradasi lahan. Ike Septiani, karyawan PTPN IV Regional V, mengatakan bahwa keterlibatan langsung karyawan memberikan rasa tanggung jawab personal terhadap lingkungan.

“Di Kalimantan, vegetasi yang kuat diperlukan untuk menjaga struktur tanah agar tidak mudah rusak. Ini penting agar operasional perkebunan tetap selaras dengan kondisi alam,” ujarnya.

Sementara itu, di Riau, upaya konservasi diarahkan pada perlindungan ekosistem perairan. Candra Syahroni dari PTPN IV Regional III menyebutkan bahwa penanaman dilakukan di sempadan sungai guna mencegah erosi dan menjaga kualitas air.

“Penanaman di sepanjang aliran sungai menjadi prioritas. Kami berharap langkah ini juga menggerakkan masyarakat sekitar untuk ikut menjaga lingkungan,” kata Candra.

Melalui gerakan yang melibatkan ribuan karyawan ini, PalmCo berupaya menempatkan isu keberlanjutan sebagai bagian integral dari operasional perusahaan.

Peringatan Hari Bumi pun tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi momentum untuk memperluas dampak nyata bagi lingkungan.

Tingginya curah hujan yang memengaruhi ritme produksi tidak menghalangi perusahaan untuk tetap membukukan laba pada triwulan I 2026.

Subholding PTPN III (Persero) tersebut mencatat laba sebelum pajak dari komoditas kopi sebesar Rp3,43 miliar pada triwulan I 2026. Capaian ini diraih di tengah keputusan manajemen untuk menunda panen raya guna menjaga kualitas biji kopi.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan kinerja terutama ditopang oleh lonjakan penjualan yang signifikan pada awal tahun.

“Penjualan meningkat cukup tinggi. Di saat yang sama, kami tetap menjaga arus kas operasional agar tetap sehat,” ujar Jatmiko, Selasa (7/4/2026).

Data perusahaan menunjukkan penjualan bersih kopi hampir berlipat ganda secara tahunan. Pada triwulan I 2025, penjualan tercatat Rp10,94 miliar, sementara pada periode yang sama tahun ini meningkat menjadi Rp21,78 miliar.

Kendati demikian, peningkatan penjualan tidak sepenuhnya diikuti lonjakan laba operasional. EBITDA tercatat sebesar Rp3,70 miliar per Maret 2026, sedikit menurun dibandingkan Rp3,82 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, perusahaan menilai kemampuan menghasilkan kas masih relatif terjaga.

Panen Diundur, Mutu Dijaga Di balik capaian finansial tersebut, perusahaan menghadapi tantangan di sisi hulu. Curah hujan tinggi menyebabkan berkurangnya intensitas penyinaran matahari yang dibutuhkan tanaman kopi untuk proses fotosintesis dan pematangan buah.

Akibatnya, buah kopi atau cherry berkembang lebih lambat dari biasanya. Kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah operasional utama.

Di kawasan Java Coffee Estate (JCE) di lereng Dataran Ijen, Jawa Timur, misalnya, curah hujan mencapai 120 milimeter dengan 21 hari hujan sepanjang triwulan pertama. Sementara itu, di wilayah Jambi, tercatat curah hujan 57 milimeter dengan 10 hari hujan.

Manajer KSO Java Coffee Estate, Hastudy Yunarko, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat perusahaan harus mengambil langkah antisipatif.

“Kalau panen dipaksakan saat buah belum matang sempurna, kualitas seduhan kopi akan turun. Itu berisiko terhadap standar mutu produk,” kata Hastudy.

Karena itu, manajemen memutuskan untuk menggeser jadwal panen raya ke Mei 2026 sesuai dengan potensi kematangan kopi cherry merah secara alami. Langkah ini dinilai memberi waktu tambahan bagi buah kopi untuk mencapai tingkat kematangan optimal.

Menurut Hastudy, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga kualitas di tengah tekanan faktor cuaca. “Kami memilih menunggu agar kualitas tetap terjaga saat produk masuk ke pasar,” ujarnya.

Di tengah dinamika iklim yang semakin sulit diprediksi, pelaku industri perkebunan dituntut lebih adaptif. Bagi PTPN IV PalmCo, menjaga keseimbangan antara kuantitas produksi dan kualitas hasil menjadi kunci untuk mempertahankan kinerja sekaligus menjaga daya saing kopi di pasar.