Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna bersama Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur SDM dan Umum A. Miftahuddin Amin, turut serta memantau penguatan operasional KDKMP di Jombang dan Kediri, Jawa Timur, serta Jakarta.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap 10.070 titik KDKMP dengan melibatkan jajaran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Rapat tersebut membahas percepatan pasokan barang subsidi bantuan pemerintah, pemantauan serentak 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional di lapangan. “Saya dan Direktur Utama Agrinas ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya.

Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan barang subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, menjadi salah satu fokus utama untuk mendukung kegiatan usaha koperasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Penguatan ekosistem pangan nasional merupakan bagian dari upaya Holding Perkebunan Nusantara, mendukung agenda strategis pemerintah. Keterlibatan jajaran Direksi PTPN dalam pemantauan KDKMP menjadi bagian dari koordinasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pemerintah. Sinergi antarlembaga dan pemangku kepentingan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan kesiapan sarana dan kebutuhan operasional koperasi.

Pemerintah juga menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko tersebut akan memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti berbagai kendala agar KDKMP dapat beroperasi serta melayani kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut menyasar lingkungan masyarakat di Dusun 8 serta kompleks perumahan karyawan Unit Riset Sungei Putih. Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT RPN, sebagai anak usaha PTPN Group dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat maupun karyawan beserta keluarga di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan turut mendapat pendampingan dari Babinsa Desa Sei Putih Koramil 0204-18/Galang, Ishaq Sirait, serta petugas kesehatan dari Puskesmas Galang, Nursusila Hayati. Nursusila menjelaskan bahwa fogging merupakan salah satu langkah untuk membantu menekan populasi nyamuk dewasa secara cepat, khususnya dalam kondisi yang membutuhkan penanganan segera.

“Fogging merupakan salah satu langkah untuk menurunkan populasi nyamuk dewasa secara cepat. Namun, masyarakat tetap perlu menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 8 Desa Sei Putih, Agus Salim, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara pemerintah desa dan PT RPN dalam upaya pencegahan DBD di lingkungan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk antisipasi terhadap bahaya DBD sekaligus inisiatif kolaborasi antara pemerintah desa dengan pihak Unit Riset Sungei Putih yang wilayahnya berdampingan dengan masyarakat,” kata Agus.

Menurutnya, kedekatan wilayah antara Desa Sei Putih dan Unit Riset Sungei Putih menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sinergi untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan lingkungan bersama.

Kepala Unit Riset Sungei Putih, Pusat Penelitian Karet PT RPN, Aprizal Alamsyah menyampaikan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen PT RPN dalam menjalankan TJSL, khususnya melalui dukungan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

“Pencegahan DBD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan kepedulian dan kerja sama seluruh pihak. Karena itu, Unit Riset Sungei Putih berupaya mengambil bagian dalam kolaborasi ini,” ujarnya.

Meski demikian, fogging bukan merupakan satu-satunya langkah dalam mencegah penyebaran DBD. Upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras dan menutup tempat penampungan air, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi genangan air tetap menjadi bagian penting dalam pencegahan DBD.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan fogging. Yang paling penting adalah menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PT RPN bersama Pemerintah Desa Sei Putih, Puskesmas Galang, Babinsa, dan masyarakat terus mendorong upaya pencegahan DBD secara kolaboratif. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat Desa Sei Putih serta karyawan dan keluarga di lingkungan Unit Riset Sungei Putih. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi PT RPN dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar serta menghadirkan manfaat nyata melalui pelaksanaan TJSL di wilayah operasional perusahaan.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES.

Mengusung tema “Shaping the Future of Digital & Financial Innovation in Indonesia” dengan semangat “From Emerging Technology to Investable Growth”, forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan transformasi digital, pengembangan inovasi teknologi, serta penguatan ekosistem investasi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Transformasi Digital PTPN III (Persero), Prasetyo Mimboro, memaparkan keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan Sistem Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI), sebuah platform digital terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, pemantauan kinerja, serta pengukuran dampak implementasi teknologi informasi di seluruh entitas PTPN Group.

Prasetyo menjelaskan bahwa pengembangan platform tersebut menjadi salah satu langkah strategis perusahaan dalam memastikan setiap inisiatif transformasi digital dapat dikelola secara terukur, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

“PTPN telah berhasil mengembangkan platform Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI) yang memungkinkan perusahaan mengukur dampak dari setiap inisiatif transformasi digital. Melalui platform ini, kami tidak hanya melakukan pengukuran dampak, tetapi juga mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan teknologi informasi di lingkungan korporasi, mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kinerja,” ujar Prasetyo.

Platform PTI dikembangkan sebagai pusat pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari perencanaan program kerja, pengelolaan anggaran, pemantauan indikator kinerja, pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI, hingga pengawasan keamanan siber dan evaluasi implementasi program digitalisasi.

Melalui sistem tersebut, Holding PTPN III dapat memantau perkembangan dan kinerja transformasi digital di seluruh entitas secara lebih komprehensif melalui dashboard terintegrasi. Sistem ini juga memungkinkan proses pelaporan manajemen dilakukan secara berkala, sekaligus mendukung identifikasi risiko dan pengambilan keputusan berbasis data.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa transformasi digital PTPN Group tidak hanya diarahkan pada pengembangan aplikasi, tetapi juga pada penyelarasan proses bisnis antara Holding, Subholding, dan seluruh entitas operasional perusahaan.

Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) PTPN Group periode 2025–2029 yang mengusung arah pengembangan Digital, Sustainability, and Growth, dengan fokus pada penguatan teknologi pertanian atau AgriTech, integrasi sistem, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia digital.

Dalam roadmap tersebut, PTPN Group telah menetapkan 15 use case transformasi digital yang direncanakan untuk dikembangkan selama lima tahun, dengan tujuh inisiatif prioritas pada periode 2025–2026. Sejumlah inisiatif tersebut mencakup pemantauan kesehatan tanaman (health monitoring), optimalisasi panen (harvest optimization), pemantauan operasional pabrik secara real-time, optimalisasi perencanaan transportasi, serta pengembangan dashboard kinerja operasional kebun dan pabrik.

Selain pengembangan berbagai solusi digital, PTPN Group juga memperkuat enam aspek pendukung teknologi (tech enablers), antara lain pengembangan business cockpit platform, pengelolaan data secara komprehensif, optimalisasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP), pengelolaan aset digital, integrasi layanan berbasis API, serta penguatan keamanan siber.

Transformasi tersebut turut didukung melalui pengembangan Digital Academy sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi serta mendukung implementasi digitalisasi secara berkelanjutan.

Keberhasilan pengembangan platform PTI juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan BUMN lainnya. Platform ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai solusi Software as a Service (SaaS) yang dapat dimanfaatkan dalam memperkuat tata kelola teknologi informasi dan pengukuran dampak transformasi digital secara terintegrasi.

Partisipasi PTPN III dalam forum DTIIF 2026 sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung agenda transformasi BUMN yang didorong Danantara Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai.

Melalui pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi, PTPN III terus memperkuat langkah transformasinya menuju World-Class Smart Agri Company, sekaligus mendukung modernisasi sektor perkebunan nasional serta agenda ketahanan pangan dan energi Indonesia.

Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 19 mitra yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, dan asosiasi industri di Jakarta, Selasa, lalu. Salah satu mitra yang terlibat adalah PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), subholding dari PTPN III (Persero).

Kerja sama itu diarahkan untuk memperluas akses pasar ekspor bagi pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah hingga perusahaan perkebunan berskala besar. InaExport yang selama ini lebih banyak menjadi sumber informasi perdagangan dikembangkan sebagai fasilitator transaksi bisnis ke bisnis (B2B).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha Indonesia bukan semata-mata kemampuan menghasilkan produk, melainkan menemukan pasar yang sesuai di luar negeri.

“Kita mempunyai banyak produk yang bagus, tetapi kita perlu etalase untuk mempromosikannya,” kata Budi dalam acara soft launching InaExport di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Menurut dia, pengembangan InaExport mengadopsi konsep discovery commerce, yakni pemanfaatan teknologi digital untuk mempertemukan produk dengan calon pelanggan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik pasar.

“Melalui InaExport, kita menerapkan konsep discovery commerce, yaitu bagaimana produk-produk lokal kitalah yang secara aktif mencari pelanggan melalui algoritma digital,” ujarnya.

Perluas pasar komoditas perkebunan

Bagi PTPN IV PalmCo, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dituangkan dalam kesepakatan mengenai sinergi pengembangan ekspor produk perkebunan. Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) Kemendag.

Ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan dan perluasan pasar ekspor sejumlah komoditas perkebunan yang dikelola perusahaan, antara lain kelapa sawit, teh, kopi, karet, dan gambir. Kerja sama juga mencakup kegiatan promosi dagang bersama.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, akses terhadap jaringan pasar internasional menjadi salah satu kebutuhan penting bagi perusahaan perkebunan yang berorientasi ekspor.

“Kesepakatan bersama Ditjen PEN Kemendag ini memberikan kami akses terintegrasi ke ekosistem InaExport,” kata Jatmiko, Sabtu (26/09/2026).

Menurut dia, integrasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan komoditas perkebunan dengan calon pembeli internasional yang telah terverifikasi. PTPN IV PalmCo juga akan memanfaatkan kerja sama promosi dagang dengan Kemendag untuk memperluas pasar ekspor.

“Kami berharap komoditas andalan seperti kelapa sawit, teh, maupun kopi bisa terhubung dengan buyer internasional yang terverifikasi secara lebih efisien,” ujarnya.

PTPN IV merupakan entitas yang bertahan (surviving entity) setelah penggabungan sejumlah anak usaha di lingkungan PTPN Group.

Lima layanan InaExport

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengatakan, transformasi InaExport mencakup lima layanan utama. Layanan tersebut meliputi asesmen kesiapan ekspor melalui fitur Cek Ekspor, sandbox dan chatbot simulasi biaya melalui kalkulator ekspor, serta layanan inquiry untuk mempertemukan permintaan pembeli dengan eksportir.

Selain itu, platform tersebut menyediakan dashboard intelijen pasar serta integrasi dengan sejumlah layanan pendukung, seperti logistik dan pembiayaan.

Fajarini mengatakan penggunaan InaExport menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Hingga September 2026, jumlah pengakses platform tersebut disebut mencapai 866.000, meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun anggota yang telah terverifikasi mencapai sekitar 15.000.

“Penandatanganan hari ini dengan 19 mitra bertujuan agar data informasi, program pembinaan, serta fasilitas promosi dari berbagai institusi dapat terhubung dalam satu pintu,” kata Fajarini.

Kemendag menargetkan InaExport dapat beroperasi secara penuh atau go live pada 5 Oktober 2026.

Pengembangan platform tersebut diharapkan dapat membantu eksportir mengatasi sejumlah persoalan dalam pengembangan pasar luar negeri, seperti keterbatasan informasi pasar, pemenuhan regulasi, serta akses terhadap calon pembeli internasional.

Bagi perusahaan perkebunan seperti PTPN IV PalmCo, integrasi layanan perdagangan dan promosi dalam satu ekosistem digital menjadi salah satu saluran yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring pasar bagi komoditas perkebunan Indonesia.

Jejak sejarah dari perkebunan kopi ini menjadi cikal bakal budaya masyarakat lokal yang sangat kuat. Bisa dibayangkan, pada akhir abad 18, di belantara lereng gunung dengan ketinggian sekira 1.500 meter dari permukaan laut, infrastruktur jalan yang entar masih seperti apa, para pengusaha asal Negeri Wilhelmina itu sudah menembus tempat itu.

Ia dan tim membawa budaya dan komoditas baru, yakni kopi arabika yang kemudian menjadi ikon rasa kopi khas Bondowoso hingga sekarang. Diyakini, ia menjalankan misi dengan peta dan identifikasi dari penguasa saat itu, yakni pemerintahan Hindia Belanda sebagai induk persekutuannya.

Sejarah telah membuktikan betapa identifikasi dan visi bisnis yang dijalankan para pengusaha Belanda itu sangat visioner. Bukan sekadar bisnis, aspek kelestarian lingkungan yang berkelanjutan juga bisa dirasakan hingga saat ini. Mereka menanam tanaman keras di lereng-lereng curam, mempertahankan hutan-hutan sebagai cathment area, dan membangun ladang tembakau di area datar. Semua berada di area ketinggian dengan suhu sejuk hampir sepanjang tahun.

Aspek kecocokan pertumbuhan jenis komoditas tambaknya menjadi pertimbangan utama untuk menghasilkan kualitas terbaik. Padahal, untuk mendapatkan tenaga kerja di wilayah yang –saat itu— jauh dari jangkauan kebanyakan orang, akan menjadi masalah krusial. Namun, strategis yang digunakan adalah dengan berinvestasi sangat besar di wilayah satelit yang kemudian menarik minat pekerja untuk ikut mendapatkan keberuntungan ekonomi.

Strategi itu terbukti berhasil. Melalui berbagai gimmick mercusuar, pekerja dengan mudah didatangkan dari berbagai wilayah di seputaran wilayah yang telah ramai. Antara lain, dari Bondowoso, Banyuwangi, Jember, hingga Malang. Mereka bekerja dan bertempat tinggal sehingga membentuk komunitas khas hingga bisa kita saksikan kultur baru di Kawasan Ijen saat ini.

Pada November tahun lalu, penulis sempat mengunjungi kawasan ini, lebih khusus di Komplek Kebun dan Pabrik kopi Ijen. Kunjungan itu kemudian bukan sekadar melihat hamparan tanaman kopi, tetapi menemukan jejak sejarah, kehidupan pekerja, denyut ekonomi masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam yang terpelihara di lereng Pegunungan Ijen.

Dari beberapa bangunan di Jampit Guest House yang saat ini dikelola PTPN I Regional 5, kita bisa menyaksikan jejak sejarah yang sudah mapan dari zaman sebelum Indonesia Merdeka. Bangunan yang didirikan pada 1927 itu masih menyimpan kuat jejak masa lalu. Lantai kayu dan arsitektur klasik peninggalan Belanda menghadirkan suasana yang berbeda. Ada kesan bahwa bangunan tersebut bukan sekadar tempat beristirahat, melainkan bagian dari sejarah perkebunan yang masih hidup hingga hari ini.

Di lereng Pegunungan Ijen, kopi bukan sekadar tanaman. Ia adalah sejarah, pengetahuan, pekerjaan, lingkungan, dan sumber penghidupan masyarakat. Jejak Gerhard David Birnie membuka perkebunan Blawan, yang kala itu dikenal sebagai Mount Blau berlanjut dengan pembukaan perkebunan Kalisat/Jampit pada 1927.

Dari kawasan inilah kopi Ijen berkembang menjadi komoditas yang dikenal hingga pasar Eropa. Waktu berganti, pemerintahan berubah, dan perusahaan-perusahaan perkebunan asing dinasionalisasi. Pengelolaan perkebunan kemudian beralih kepada negara dan menjadi bagian dari perjalanan panjang perkebunan negara hingga kini berada dalam ekosistem PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group).

Sejarah itu terasa berbeda ketika dilihat langsung dari tengah perkebunan. Di atas kertas, sejarah mungkin hanya berupa tahun dan nama. Namun, di Ijen, sejarah hadir dalam bangunan tua, jalan perkebunan, tanaman kopi, dan kehidupan orang-orang yang setiap hari bekerja di dalamnya. Di sinilah makna perkebunan negara menjadi lebih luas dari sekadar angka produksi.

Kebun Ijen bukan hanya tempat menanam dan memanen kopi. Ia merupakan ruang ekonomi yang mempertemukan pekerja, masyarakat sekitar, pelaku usaha, pengolah hasil, hingga mata rantai distribusi. Dari pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengolahan hingga distribusi, perkebunan menciptakan aktivitas ekonomi yang terus bergerak.

Ada pekerja yang menggantungkan pendapatan dari kebun. Ada keluarga yang kehidupannya tumbuh bersama musim kopi. Ada pula pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Karena itu, keberadaan perkebunan tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak kopi yang dihasilkan. Di balik setiap produksi terdapat nilai sosial yang jauh lebih Panjang, yakni kesempatan kerja, perputaran ekonomi masyarakat, serta pengetahuan yang terus dipelihara.

PTPN I, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group), melalui Kebun Ijen memiliki pengalaman panjang dalam mengelola kopi Arabika. Pemeliharaan tanaman, pengaturan tanaman penaung, pemanenan hingga penanganan pascapanen merupakan rangkaian pengetahuan yang menentukan kualitas akhir kopi.

Kualitas kopi merupakan pertemuan antara varietas, tanah, ketinggian, iklim, ketekunan manusia, dan konsistensi dalam merawat tanaman. Alam menyediakan potensinya, tetapi manusia menentukan bagaimana potensi itu dikelola.

Biosite Bondowoso, Harmoni Negara dengan Rakyatnya

Kawasan yang dikenal sebagai Biosite Kopi Bondowoso mencakup perkebunan negara dan perkebunan rakyat di Kecamatan Ijen dan Sumberwringin. Kawasan Pegunungan Ijen-Raung menjadi salah satu sentra penting kopi Arabika Jawa Timur. Perkebunan ini berada pada ketinggian sekitar 1.100–1.550 meter di atas permukaan laut, dengan karakter tanah vulkanik yang kaya unsur hara. Udara pegunungan, iklim, ketinggian, dan praktik budidaya yang berlangsung lintas generasi membentuk karakter kopi yang khas.

Kopi Arabika dari kawasan ini dikenal memiliki keasaman yang menonjol, aroma intens, ukuran sedang, serta sentuhan rasa manis menyerupai cokelat. Karakter tersebut memperkuat identitas Java Coffee sebagai kopi spesialti yang memiliki daya saing di pasar internasional. Kopi Arabika Bondowoso juga telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis sebagai pengakuan atas kekhasan produk yang lahir dari wilayah tersebut.

Namun, kekuatan kopi Ijen tidak berhenti pada cita rasa. Di antara tanaman kopi terdapat berbagai tanaman penaung seperti suren, dadap, kayu manis, pinus, dan kayu putih. Vegetasi tersebut membantu menjaga suhu dan kelembapan kawasan sekaligus menjadi bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai jenis fauna, burung, dan serangga penyerbuk. Kebun kopi pada akhirnya bukan hanya ruang produksi. Ia adalah ruang ekologis yang hidup.

Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berseberangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Semakin baik ekosistem dijaga, semakin besar peluang perkebunan untuk bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Bagi PTPN I sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN Group), Kebun Ijen karena itu merupakan aset dengan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis sekaligus. Perkebunan menghasilkan komoditas, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, menjaga lingkungan, sekaligus memelihara pengetahuan yang telah berkembang selama lebih dari satu abad.

Tantangan Pengelola

Kopi Ijen memiliki ruang pengembangan yang masih luas. Penguatan kualitas produksi, hilirisasi, pengembangan wisata agro, edukasi kopi, penguatan merek, dan perluasan akses pasar dapat menjadi jalan untuk meningkatkan nilai tambah.

Hilirisasi membuat nilai kopi tidak berhenti ketika biji keluar dari kebun. Kopi dapat tumbuh menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi, sekaligus menjadi bagian dari pengalaman dan identitas kawasan.

Wisata agro juga dapat membuka cara baru untuk mengenalkan perkebunan. Orang tidak hanya datang menikmati udara sejuk dan pemandangan lereng Ijen, tetapi dapat memahami bagaimana kopi ditanam, dirawat, dipanen, diolah, hingga akhirnya hadir dalam secangkir minuman.

Sementara edukasi menjadi jembatan untuk memastikan pengetahuan perkebunan tidak terputus. Sebab, warisan terbaik dari sebuah perkebunan bukan hanya tanaman yang diwariskan, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana merawatnya.

Di sana ada manusia yang bekerja, keluarga yang menggantungkan kehidupan, masyarakat yang bergerak bersama roda ekonomi perkebunan, pengetahuan yang diwariskan, alam yang dijaga, dan sejarah yang terus berjalan.

Di lereng Ijen, sejarah tidak hanya tersimpan pada bangunan tua, lantai kayu, jalan perkebunan, atau hamparan tanaman kopi. Sejarah itu masih bekerja. Masih menghidupi. Dan masih memberi harapan.

Setiap biji kopi yang dipetik dari lereng Ijen membawa lebih dari sekadar cita rasa. Ia membawa cerita tentang alam, manusia, kerja keras, dan warisan panjang yang terus dijaga agar tetap bernilai bagi masa depan.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES. 

PTPN IV PalmCo menjalankan mitigasi Karhutla melalui penguatan sistem deteksi dini, patroli lapangan, kesiapan personel dan sarana pemadaman, serta penyediaan sumber air di kawasan rawan kebakaran.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan kebijakan Zero Burning sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Dashboard Monitoring Karhutla PTPN IV. Sistem tersebut membantu perusahaan memantau kemunculan titik panas atau hotspot berdasarkan kedekatannya dengan lokasi kebun.

Informasi yang diperoleh melalui dashboard menjadi dasar bagi tim di tingkat regional dan unit kebun untuk melakukan verifikasi lapangan, memetakan tingkat risiko, serta menentukan prioritas penanganan.

Selain mengoptimalkan pemantauan berbasis teknologi, perusahaan secara berkala melaksanakan Apel Siaga Karhutla untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, jalur komunikasi, serta mekanisme respons ketika ditemukan indikasi kebakaran di sekitar wilayah operasional.

Di Kalimantan, intensitas pemantauan dan patroli ditingkatkan terutama pada area yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi selama periode kemarau. Langkah tersebut diarahkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin sekaligus mencegah rambatan api memasuki kawasan perkebunan maupun permukiman masyarakat.

Sementara itu, mitigasi di Sumatera diperkuat melalui penyediaan infrastruktur pendukung, termasuk sumber air dan fasilitas pencegahan kebakaran di sejumlah kawasan rawan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan ketersediaan air untuk pemadaman awal apabila terjadi kebakaran lahan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengendalian Karhutla merupakan bagian dari manajemen risiko perusahaan yang dipersiapkan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika memasuki periode puncak kemarau.

“Mitigasi Karhutla harus dilakukan jauh sebelum api muncul. Karena itu, sistem monitoring, kesiapan personel, patroli, serta sarana pendukung kami persiapkan sejak awal agar ketika terdapat indikasi hotspot, tim dapat segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Jatmiko di Jakarta.

Menurut Jatmiko, kebijakan Zero Burning menjadi bagian dari komitmen PTPN IV PalmCo dalam menjalankan praktik perkebunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

“Bagi PalmCo, pencegahan kebakaran bukan hanya terkait perlindungan terhadap aset perusahaan. Yang jauh lebih penting adalah perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekosistem di sekitar perkebunan. Karena itu, pendekatan kami selalu menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama,” katanya.

Perkuat Personel dan Kesiapan Lapangan

Penguatan sistem pencegahan Karhutla juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel. Di Kalimantan Barat, PTPN IV PalmCo melalui Regional V telah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Bimtek Dalkarhutla) bagi personel yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Pelatihan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman personel mengenai prosedur keselamatan, teknik penanganan kebakaran, koordinasi lapangan, serta penggunaan peralatan pemadaman.

Perusahaan juga secara rutin memeriksa kesiapan pompa, selang, alat pelindung diri, kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sumber air yang dapat digunakan ketika terjadi kondisi darurat.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan perangkat pendukung dapat segera dioperasikan ketika tim menemukan indikasi kebakaran di lapangan.

Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

PTPN IV PalmCo turut memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat pemerintah, serta unsur masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Sebagai bagian dari dukungan tersebut, perusahaan menyalurkan bantuan logistik dan perlengkapan keselamatan bagi petugas lapangan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Dukungan itu melengkapi koordinasi yang telah berjalan antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta penanganan Karhutla.

Di Jambi, pendekatan pencegahan juga melibatkan masyarakat melalui program pemberdayaan di desa sekitar perkebunan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan penyediaan infrastruktur sumber air untuk mendukung pencegahan kebakaran di kawasan gambut.

Jatmiko menegaskan efektivitas pengendalian Karhutla sangat bergantung pada sinergi antara perusahaan, pemerintah, aparat, dan masyarakat. “Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Karena itu, pencegahannya tidak mungkin dilakukan sendiri. Kuncinya adalah deteksi dini, respons cepat, dan kolaborasi seluruh pihak,” ujarnya.

Ke depan, PTPN IV PalmCo akan terus memperkuat sistem pemantauan, kesiapan personel dan sarana, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PTPN Group dalam menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekaligus memastikan operasional perkebunan berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Peliputan dilakukan langsung oleh pendiri Lost In Space Media, Connor Space, bersama timnya. Mereka mendokumentasikan berbagai aktivitas di Kebun Rancabali, mulai dari proses pemetikan pucuk teh, pengolahan di pabrik, hingga kisah para pekerja yang menjaga tradisi pengelolaan teh secara turun-temurun.

Connor Space mengatakan, Kebun Rancabali dipilih karena memiliki kombinasi nilai yang kuat, mulai dari lanskap alam yang indah, kualitas teh yang dihasilkan, hingga sejarah panjang perjalanan komoditas teh di Indonesia.

“Rancabali memiliki cerita yang sangat istimewa. Tempat ini bukan hanya menawarkan pemandangan alam yang luar biasa, tetapi juga menghasilkan teh dengan kualitas yang baik dan memiliki hubungan erat dengan sejarah masuk serta berkembangnya teh di Indonesia. Kami ingin membawa cerita ini kepada masyarakat dunia bahwa di balik secangkir teh terdapat perjalanan panjang manusia, alam, dan budaya,” ujar Connor Space.

Menurutnya, The Tea Trail merupakan perjalanan untuk memahami bagaimana teh menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dokumenter tersebut ingin menggambarkan bahwa sebuah produk yang terlihat sederhana memiliki nilai sejarah, keterampilan, dan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi.

“Kami melihat teh bukan hanya sebagai minuman, tetapi sebagai bagian dari peradaban. Dari lapangan pemetikan hingga proses pengolahan, ada cerita tentang dedikasi manusia, hubungan dengan lingkungan, dan tradisi yang mampu bertahan melewati perubahan zaman,” ungkapnya.

Dalam kunjungannya, tim Lost In Space Media juga mengeksplorasi kawasan wisata yang berada di lingkungan PTPN I Regional 2. Keindahan alam perkebunan Rancabali menjadi salah satu daya tarik yang memperlihatkan bahwa kawasan perkebunan memiliki fungsi lebih luas, tidak hanya sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai ruang edukasi, konservasi, dan wisata berbasis alam.

Connor Space menjelaskan, Lost In Space Media hadir untuk menggali kembali nilai-nilai dari tempat dan praktik yang telah bertahan selama berabad-abad. Di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan otomatisasi, pihaknya melihat masih banyak pelajaran berharga dari kearifan manusia dan tradisi yang terus dijaga.

“Kami percaya bahwa masa depan tidak harus meninggalkan masa lalu. Justru dari warisan dan praktik yang telah bertahan lama, kita dapat menemukan inspirasi mengenai keberlanjutan, ketangguhan, dan keseimbangan hidup,” tambahnya.

Lost In Space Media merupakan kolektif para petualang dan penutur cerita yang mengangkat berbagai kisah dunia melalui film, fotografi, tulisan, dan percakapan. Karya-karya mereka berfokus pada pertemuan antara tradisi dan teknologi, keahlian manusia dan inovasi, serta warisan budaya dengan masa depan.

Bagi PTPN I, peliputan internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi perkebunan Indonesia kepada dunia. Kebun Rancabali tidak hanya menjadi penghasil teh berkualitas, tetapi juga merepresentasikan sejarah panjang perkebunan nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

PTPN I terus mendorong transformasi perkebunan melalui peningkatan produktivitas, penguatan keberlanjutan, serta pengembangan potensi kawasan agroindustri dan agrowisata. Dengan pendekatan tersebut, perkebunan Indonesia diharapkan mampu terus menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi komoditas nasional di tingkat global.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES. 

Sejalan dengan langkah tersebut, PT Perkebunan Nusantara I (Persero) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi perusahaan melalui tata kelola yang semakin modern, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri agribisnis global.

Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras, mengatakan bahwa transformasi yang telah dijalankan perusahaan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang tepat.

Namun, menurutnya, percepatan transformasi membutuhkan komitmen yang lebih kuat, terukur, dan progresif agar mampu menjawab tantangan industri ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Rivai Ras di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Direktur Utama bergelar Doktor Ilmu Politik Bidang Kebijakan Pertanahan itu menegaskan bahwa percepatan transformasi hanya dapat diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh insan perusahaan.

“Industri perkebunan atau farming adalah main course alias menu utama sebagai penyedia bahan baku industri manufaktur. Industri ini tidak akan mati selagi masih ada kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat semua lini dengan modernisasi dan profesionalitas agar perusahaan kita berkembang lebih progresif,” kata Abdul Rivai Ras.

Menurutnya, industri agribisnis memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena tidak hanya menghasilkan komoditas penting, tetapi juga menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai daerah.

“Kita harus bertransformasi dengan cepat dan masif bukan hanya karena mengejar profit, tetapi menjaring efek sosial yang lebih luas. Kita tahu, perkebunan dan pertanian menyerap tenaga paling besar dalam rantai ekonomi. Sebarannya juga sangat luas, tidak terkonsentrasi di titik tertentu. Dan lebih penting lagi, lapangan kerja yang tercipta bisa dimasuki oleh siapa saja,” ujarnya.

Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa dinamika industri perkebunan saat ini berkembang sangat cepat.

Persaingan global, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan, hingga percepatan digitalisasi telah mengubah paradigma pengelolaan perusahaan perkebunan.

“Mengelola PTPN I hari ini bukan lagi sekadar mengelola kebun atau mengejar target produksi. Amanah ini adalah tanggung jawab untuk membangun sebuah korporasi negara yang mampu bersaing di tingkat global, adaptif terhadap perubahan, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara dan masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PTPN I menetapkan lima pilar transformasi sebagai fondasi pengembangan perusahaan menuju korporasi agribisnis berkelas dunia, yaitu penguatan Good Corporate Governance (GCG), penguatan manajemen risiko, digitalisasi manajemen, optimalisasi aset negara, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Terkait tata kelola perusahaan, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa sebagai perusahaan yang mengelola aset strategis milik negara, seluruh proses bisnis PTPN I harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan patuh terhadap regulasi.

Tata kelola yang kuat diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan.

Pada aspek manajemen risiko, ia menilai bahwa kemampuan mengelola risiko secara terukur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah ketidakpastian bisnis global.

Restrukturisasi organisasi melalui integrasi Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, hingga penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Perusahaan yang kuat bukan hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola risiko secara terukur sehingga tetap tumbuh secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global,” tegasnya.

Abdul Rivai Ras juga menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan transformasi budaya kerja yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, akurasi, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Implementasi smart farming, digitalisasi proses bisnis, dan integrasi sistem informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.

Sementara itu, optimalisasi aset negara diarahkan agar seluruh aset yang dikelola perusahaan mampu menghasilkan produktivitas dan nilai ekonomi yang optimal, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan kemitraan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi di wilayah operasional perusahaan.

Pada pilar penguatan sinergi kelembagaan, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa keberhasilan transformasi perusahaan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, DPR, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Transformasi bukanlah pekerjaan satu orang atau satu institusi. Ini adalah gerakan bersama untuk membangun PTPN I menjadi perusahaan agribisnis nasional yang mampu berdiri sejajar dengan perusahaan-perusahaan perkebunan terbaik di dunia. Dengan tata kelola yang kuat, digitalisasi, inovasi, serta kolaborasi yang solid, kami optimistis PTPN I akan menjadi korporasi yang semakin profesional, kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia,” pungkas Abdul Rivai Ras.

Melalui implementasi lima pilar transformasi tersebut, PTPN I bersama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing perusahaan melalui tata kelola yang baik, inovasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan kolaborasi.

Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi PTPN I sebagai bagian dari ekosistem agribisnis nasional yang mampu memberikan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani mengenai teknologi budidaya teh yang optimal sesuai dengan kondisi dan karakteristik kebun masing-masing.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PPTK dalam memperkuat diseminasi inovasi dan hasil riset kepada masyarakat, khususnya petani teh rakyat.

Melalui pembelajaran yang diberikan, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik budidaya yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan produktivitas maupun kualitas hasil kebun teh.

Program menghadirkan narasumber lintas bidang keahlian di PPTK, meliputi Agronomi, Tanah dan Nutrisi Tanaman, Pengolahan Hasil, Engineering, serta Sosial Ekonomi.

Pendekatan multidisiplin tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta mengenai pengelolaan usaha tani teh dari hulu hingga hilir.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh para narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif, serta kunjungan lapangan ke pabrik dan kebun sebagai sarana pembelajaran langsung.

Melalui pendekatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga pengalaman praktis mengenai penerapan teknologi budidaya teh di lapangan.

Antusiasme peserta selama sesi diskusi mencerminkan tingginya semangat petani untuk terus meningkatkan praktik budidaya teh yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Holding Perkebunan Nusantara bersama PT Riset Perkebunan Nusantara terus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan inovasi perkebunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani.

Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani teh rakyat melalui peningkatan kompetensi budidaya, sekaligus mempererat sinergi antara PPTK dan kelompok tani dalam mendukung pengembangan sektor teh nasional yang semakin berdaya saing.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES. 

Program yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 ini merupakan wujud sinergi antara BUMN Perkebunan dan Polri dalam menghadirkan akses air bersih sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sumur bor dengan kedalaman sekitar 70 meter tersebut dibangun untuk menyediakan sumber air bersih yang lebih aman dari potensi pencemaran serta dapat dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, mengatakan pembangunan sumur bor merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga.

“Melalui pembangunan sumur bor ini kami berharap masyarakat Dusun Bukit Barat memperoleh akses air bersih yang lebih baik dan fasilitas ini dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang,” kata David.

Menurutnya, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya dimaknai sebagai momentum memperkuat tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menjawab berbagai kebutuhan sosial masyarakat, termasuk penyediaan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan.

“Untuk itu kami sangat berterimakasih dengan perusahaan yang memfasilitasi sehingga kegiatan pembangunan sumur bor bagi warga ini dapat terwujud,” tukasnya.

Program penyediaan sarana air bersih tersebut mendapat dukungan penuh melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari komitmen Holding Perkebunan Nusantara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional perusahaan.

Selain di Kabupaten Langkat, pada tahun 2026 perusahaan juga menargetkan pembangunan fasilitas serupa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ketiga lokasi tersebut diproyeksikan dapat melayani kebutuhan air bersih sedikitnya 90 kepala keluarga.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan penyediaan sarana air bersih merupakan program berkelanjutan yang terus dijalankan perusahaan di berbagai daerah.

“Hingga saat ini, program penyediaan sarana air bersih maupun sumur bor telah terealisasi di 131 titik lokasi. Angka ini akan terus kami upayakan bertambah karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut Jatmiko, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, perusahaan terus memperluas pembangunan sumur bor dan perbaikan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses air bersih maupun saat musim kemarau.

Ia juga menilai kolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan program di lapangan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Sepanjang 2024–2025, PTPN IV PalmCo mencatat program penyediaan air bersih dan sanitasi telah menjangkau 3.811 kepala keluarga di berbagai wilayah operasional perusahaan, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan.

Manfaat program tersebut turut dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Di Dusun Menanti, Desa Sungai Jaman, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, misalnya, pembangunan sumur bor membantu masyarakat memperoleh air bersih ketika debit Sungai Stengko menurun pada musim kemarau.

“Kami bersyukur atas bantuan sumur bor ini. Fasilitas tersebut sangat membantu warga memperoleh air bersih dan kami akan menjaganya agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang,” kata Ketua RT 03 Dusun Menanti, Abil.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Jambi, Martoyo. Menurutnya, pembangunan sumur bor dan tangki air sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih, terutama pada musim kemarau.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Alue Gadeng Dua, Kabupaten Aceh Timur, Handoko Apri, mengatakan bantuan sarana sanitasi dan sumur bor telah meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.

Melalui sinergi bersama Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo terus memperkuat implementasi Program TJSL yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak.