Jakarta — Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, menyampaikan kritik tajam kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyusul temuan kayu gelondongan yang terseret banjir di sejumlah wilayah di Sumatera. Temuan tersebut, menurutnya, menjadi bukti nyata adanya keserakahan dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penebangan hutan.

Dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12/2025), Titiek mengungkapkan keprihatinannya. Ia menilai ukuran kayu yang mencapai diameter sekitar satu setengah meter menunjukkan bahwa pohon tersebut telah tumbuh selama puluhan tahun.

“Terus terang saya sedih, ngenes menyimak. Bayangkan kayu sebesar itu, perlu puluhan tahun untuk tumbuh. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya dengan serakah memotong-motong kayu seperti itu,” ujarnya seperti dilansir Akurat.co.

Titiek menekankan bahwa pohon besar berperan penting menahan erosi dan menjaga kualitas udara, namun kini diperlakukan semena-mena. Kekesalannya semakin memuncak ketika melihat rekaman sebuah truk pengangkut kayu balak yang melintas di jalan raya hanya dua hari setelah banjir terjadi.

“Itu truk lewat dengan kayu balak. Sungguh menyakitkan. Kalau orang Jawa bilang, ngece, mengejek rakyat Indonesia,” kata Titiek.

Ia mendesak Menteri Kehutanan untuk mengusut tuntas perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dan memastikan praktik penebangan pohon besar benar-benar dihentikan.

“Tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebang. Hentikan semua ini. Kami tidak mau ada alasan moratorium lagi,” tegasnya.

Titiek juga menyoroti maraknya pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan yang dinilainya menyebabkan kawasan hutan gundul secara masif. Ia meminta pemerintah memperketat persyaratan perizinan agar pembabatan hutan tidak terus berlangsung tanpa kendali.

“Gundulnya bukan sedikit. Ini akibat land clearing. Jangan kita biarkan begitu saja,” katanya.

Lebih lanjut, Titiek menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut harga diri bangsa. Ia meminta Menhut bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Siapa pun itu kalau merusak tanah dan hutan kita, tindak Pak. Bapak enggak usah takut, kami di belakang Bapak,” tutupnya.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Jakarta:Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengajukan sejumlah usulan strategis guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya solusi menyeluruh untuk mengatasi persoalan likuiditas di sektor perumahan yang selama ini menjadi kendala utama.

Menurut Misbakhun, salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah optimalisasi peran lembaga pembiayaan sekunder perumahan. Ia menjelaskan, lembaga tersebut dapat berperan sebagai penjamin likuiditas dengan membeli portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan.

Dengan begitu, bank akan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit baru kepada masyarakat.

“Dengan skema ini, risiko kredit juga lebih terjaga sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjamin,” ujarnya dalam webinar “Menakar Taji BUMN Properti Menyukseskan 3 Juta Rumah” yang diselenggarakan Akurat.co bekerja sama dengan BTN pada Kamis, (21/8/2025).

Selain memperkuat kelembagaan, DPR juga mendorong pemberian insentif pajak dan dukungan fiskal bagi para pengembang. Dukungan tersebut dapat berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), percepatan proses perizinan, hingga penerapan skema subsidi silang dari proyek-proyek berskala besar. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga likuiditas modal kerja pengembang sekaligus memastikan harga rumah tetap terjangkau.

“Langkah ini akan membuat modal kerja pengembang lebih likuid dan harga rumah tetap terjangkau bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Dari sisi perbankan, Misbakhun mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas instrumen likuiditas makroprudensial yang diarahkan secara khusus ke sektor perumahan. Instrumen tersebut bisa berupa pelonggaran rasio uang muka bagi pembeli rumah pertama hingga penyediaan fasilitas repo berbasis aset properti yang memberi fleksibilitas lebih besar bagi lembaga keuangan.

Selain itu, parlemen juga menilai pentingnya inovasi dalam instrumen pembiayaan jangka panjang. Misbakhun mencontohkan penerbitan obligasi sektor perumahan atau sukuk berbasis aset properti yang dapat menjadi alternatif sumber pendanaan baru.

“Dengan basis pasar modal, beban pembiayaan tidak hanya bertumpu pada APBN dan perbankan semata,” tegas Misbakhun.

Namun, ia mengingatkan bahwa berbagai skema pembiayaan dan insentif tersebut perlu dijalankan dengan prinsip transparansi serta tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran dan justru menguntungkan kelompok tertentu.

Lebih jauh, Misbakhun menyerukan agar pemerintah segera menyusun peta jalan likuiditas perumahan yang komprehensif. Peta jalan ini diharapkan dapat mengintegrasikan kebijakan fiskal, moneter, dan pasar modal serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan langkah tersebut, sektor perumahan akan memiliki fondasi likuiditas yang kuat untuk mendukung pemerataan akses rumah layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Ke-6, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar kegiatan sosial operasi bibir sumbing gratis bagi anak-anak yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan Papua.

Untuk menjangkau anak-anak dari wilayah yang tidak memiliki akses darat atau laut, Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menyebut pihaknya mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Bambang memastikan pelaksanaan operasi bibir sumbing yang didukung penuh oleh Kodam XVII Cendrawasih, Yayasan Celebes Cleft Center dan Rumah Sakit Marthen Indey (RSMI), dilakukan oleh dokter serta tenaga medis profesional.

“Alhamdulillah, 10 anak-anak beserta orang tuanya yang tinggal di daerah pelosok seperti Batas Batu, Nabire dan Keerom, tiba dengan selamat di Jayapura. Susah untuk diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat senyum, semangat dan antusiasme anak-anak Papua ketika mengikuti kegiatan sosial ini,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis, (14/8/2025).

Bambang menuturkan sebelum diterbangkan ke Jayapura, kondisi kesehatan dan mental anak-anak diperiksa dan di monitor terlebih dahulu oleh dokter dari tim medis Satgas Habema serta Satgas Swasembada.

Pemeriksaan kesehatan lanjutan juga dilakukan setibanya mereka di Jayapura, antara lain screening, laboratorium dan evaluasi medis menyeluruh untuk memastikan prosedur operasi bibir sumbing yang di ikuti anak-anak Papua berjalan aman dan efektif, dimana setiap anak mendapatkan penanganan medis yang terbaik.

“Tujuannya sederhana, kami berharap semakin banyak anak-anak Papua yang tersenyum tanpa rasa minder, dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang percaya diri,” tutur Bambang.

Bambang yang di daulat menjadi Komandan Defile Pas Upacara Gelar Pasukan Operasi di Batujajar 2025 ini mengatakan, kegiatan sosial merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Papua, khususnya anak-anak yang menderita kelainan bawaan seperti bibir sumbing dan langit-langit dalam rongga mulutnya.

Bukan hanya soal penampilan, Bambang menyebut kesehatan, kemampuan berbicara dan rasa percaya diri anak-anak Papua paska operasi bibir sumbing, seyogianya semakin memperbesar kesempatan mereka untuk meraih masa depan bersama anak-anak Indonesia lainnya.

“Insya Allah kegiatan sosial seperti ini akan berlanjut mengingat ini sudah menjadi bagian dari komitmen kami dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun bantuan kemanusiaan lainnya,” ungkap Bambang.

Bambang memastikan jika Kogabwilhan III saat ini telah merencanakan kegiatan sosial lainnya, antara lain operasi katarak, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untk masyarakat Papua.

“Kami ingin memastikan kehadiran TNI tidak hanya terasa saat melaksanakan tugas keamanan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” pungkas Bambang.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Jakarta – Kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya, menembak mati 2 warga sipil yang sedang membangun Gereja GKI Imanuel Air Garam di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya.

Salah seorang warga asli Papua, Markus Murib, yang berhasil selamat, mengaku sempat melihat keberutalan anggota OPM pimpinan Egianus Kogoya saat menembaki warga dengan senapan mesin, sesaat sebelum melarikan diri bersama warga lainnya.

“Kami hanya rakyat kecil yang ingin hidup damai. Kami tidak ingin jadi korban dari konflik yang bukan milik kami,” kata Markus Murib kepada wartawan, Kamis, (5/6/2025).

Murib mengaku tidak menyangka OPM saat ini menargetkan gereja sebagai sasaran teror mereka, bahkan dengan kejinya menyerang dan membunuh masyarakat.

“Keji sekali, orang-orang OPM membabi buta menembaki gereja tempat kita orang Papua beribadah, tempat kami berkomunikasi dengan tuhan, dan mereka membunuh dua warga kami yang sedang membangun rumah tuhan,” ungkap Murib.

Kejadian pilu ini langsung menuai kecaman dari para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Ketua Klasis Baliem Yalimo, Pendeta Eduard Su, mengatakan jika serangan OPM ke gereja, bukan hanya serangan terhadap manusia, tetapi juga penghinaan terhadap tempat suci.

Mewakili masyarakat khususnya orang asli Papua, Edward mengecam tindakan OPM yang jelas tidak lagi bisa ditoleransi, karena telah melampaui batas-batas kemanusiaan dan norma keagamaan.

Eduard menyebut keberutalan OPM, meninggalkan trauma mendalam di hati masyarakat yang sedang membangun rumah Tuhan sebagai simbol perdamaian dan persatuan.

“Gereja adalah tempat mencari kedamaian, bukan medan darah. Tindakan OPM ini jelas melecehkan dan menghina gereja, apalagi mereka tak segan-segan membunuh 2 warga kita yang sedang membangun rumah tuhan,” kecam Eduard.

Kejadian ini menambah panjang daftar kekejaman OPM terhadap warga sipil, khususnya orang Papua asli. Tragedi berdarah ini menjadi seyogianya momentum kebangkitkan semangat masyarakat Papua untuk melawan teror OPM dengan keberanian dan bersandar pada iman.

“Sudah cukup penderitaan yang mereka (OPM) timbulkan. Saatnya kita bersatu, menolak kekerasan dan berdiri teguh untuk perdamaian, ” ujar Pendeta Eduard.

Sementara itu Wakil Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere, memastikan aksi OPM tersebut sebagai bentuk nyata terorisme dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

Ronny memastikan apa yang dilakukan OPM bukan sebuah perjuangan melainkan pembunuhan terhadap orang asli Papua, sehingga masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan.

“Banyak yang khawatir kelompok separatis akan kembali melakukan serangan serupa. Namun, seruan untuk tidak menyerah dan tetap bersatu menggema dari para tokoh,” ujar Ronny.

“Namun kami, orang asli Papua tidak akan diam. Sekali lagi tindakan OPM ini bukan perjuangan melainkan pembunuhan. Kami akan bersinergi dengan TNI-Polri untuk mengusut tuntas,” pungkasnya.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

“Insya Allah wilayah khususnya masyarakat di Desa Bambu Kuning, Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba di Distrik Sugapa Papua Tengah, aman,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis, (15/5/2025).

Bambang menyebut insiden yang menewaskan 18 Anggota OPM, bermula ketika Pasukan TNI pada Rabu pagi, 14 Mei 2025, masuk ke Desa Titigi, Ndugusiga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba, untuk melakukan misi damai berupa pelayanan serta edukasi kesehatan kepada masyarakat.

TNI juga mensosialisasikan rencana pembangunan jalan ke Hitadipa agar tersambung dengan desa-desa lainnya, untuk mempercepat tumbuh kembang sosial ekomomi masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah.

“Kami bersyukur, masyarakat tidak terpengaruh fitnah yang disebar OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker, yang menyebut kedatangan TNI dapat mengancam nyawa masyarakat,” ujar Bambang.

Karena gagal memprovokasi dan memanipulasi masyarakat, OPM menjadikan warga sebagai tameng hidup saat berhadapan dengan TNI.

Bambang memastikan tidak ada satupun masyarakat yang menjadi korban dalam upaya pemulihan kondusifitas wilayah di Kabupaten Intan Jaya Papua Tengah, yang dilakukan TNI dengan profesional, terukur dan menjunjung tinggi HAM.

“Dari tangan OPM, kita amankan satu senjata organik AK-47 dan sepucuk senjata rakitan, puluhan butir munisi berbagai kaliber, busur dan anak panah, Bendera Bintang Kejora serta alat komunikasi,” ungkap Bambang.

Bambang menuturkan bahwasanya upaya menghadirkan kembali rasa aman bagi masyarakat dan memastikan bahwa proses pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan tanpa gangguan, adalah tujuan utama TNI hadir ditengah masyarakat Papua.

TNI terus berkomitmen untuk hadir sebagai pelindung masyarakat dan mitra pembangunan di tanah Papua. Upaya penindakan ini bukan sekadar aspek keamanan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar warga untuk hidup damai dan sejahtera di tanah kelahirannya.

Sementara itu, Kepala Suku Desa Sugapa Lama, Melianus Wandegau, memastikan upaya fitnah dan memanipulasi kehadiran TNI sebagai ancaman, tidak sedikitpun di gubris oleh masyarakat.

Melianus menyebut masyarakat sudah muak dengan berbagai teror khususnya aksi kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembakaran rumah, penyanderaan guru dan tenaga kesehatan, serta penyerangan terhadap fasilitas umum termasuk pembangunan jalan, yang dilakukan OPM.

Bahkan, dalam beberapa kejadian, kelompok sparatis ini sering kali melibatkan warga sipil dan anak-anak untuk kepentingan operasional mereka.

“Kami dijanjikan kesejahteraan oleh mereka (OPM), namun kenyataannya kami hanya dijadikan alat dan pelindung dari serangan. Warga dijadikan tameng untuk melawan TNI,” pungkas Melianus Wandegau, Kamis (15/5).

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mimika terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta menggalakkan budaya anti korupsi.

Pejabat (Pj) Ketua TP-PKK Mimika, Prisilia P. Tangdilitin, menyebut dengan semangat transparansi dan akuntabilitas pada organisasinya, menjadi salah sagu bikti dan wijud nyata TP-PKK Mimika dalam peran sekaligus upaya menghilangkan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mulai berurat akar di NKRI.

TP-PKK Mimika berkomitmen mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) pelaksaan program-program PKK, khususnya saat menggunakan anggaran yang diperoleh dari APBN, APBD, APBDes, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dana hibah.

“Kami membuat sistem sederhana pelaporan penggunaan anggaran di TP-PKK yang akuntabel serta transparan, untuk menjadi rule model bagi organisasi lainnya yang mendapatkan anggaran negara maupun hibah dari swasta,” kata Prisilia kepada wartawan seperi dilansir Pantau, Senin, (17/3/2025).

“Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat Mimika dapat turut serta dalam mencegah dan melaporkan potensi penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor pelayanan publik,” jelas Prisilia.

Istri Direktur Pendidikan dan Pencegahan KPK RI ini mengaku sangat yakin dan percaya bahwa integritas dalam kepemimpinan juga akan membawa berkat tersendiri dalam kehidupan di dunia.

Mengutip ayat dalam Alkitab di Mazmur 37:25: “Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti”, Prisilia mengingatkan seluruh penyelenggara negara jika Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati orang-orang yang hidup dalam kebenaran.

Selaras dengan sistem sederhana pelaporan tersebut, penguatan mental dan spiritual antikorupsi dalam diri setiap insan di TP-PKK, agar menjadi pribadi jujur dan berintegritas, juga ditanamkan khususnya kepada kaum wanita di Mimika.

Anggota PKK yang mayoritas terdiri dari ‘mama-mama’ yang kuat dan hebat, sejatinya dapat menjadi contoh integritas dan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.

“Bukan sekedar melahirkan, peran sentral wanita Mimika dalam proses ‘asah asih dan asuh’ buah hati, sangat menentukan kualitas generasi penerus masa depan Mimika yang sehat, cerdas dan memiliki karakter kuat dalam menjaga moral, etika, budaya serta nilai-nilai kejujuran dalam perjalanan hidupnya kelak,” ujar Prisilia.

Nilai-nilai spiritual dan kejujuran yang senantiasa disemai, ditanamkan serta di rawat baik sejak dini oleh kaum hawa, tentunya alam membentuk mental dan spiritual anak-anak Mimika menjadi sosok sederhana, yang memiliki karakter kuat, sebagai pribadi antikorupsi.

Generasi muda dengan sosok pribadi sederhana antikorupsi yang terlahir dari rahim wanita Mimika inilah, menjadi harapan terbentuknya pandangan serta kultur/budaya baru antikorupsi, dimana setiap individu di Mimika membiasakan diri dengan yang benar (kejujuran), bukan lagi membenarkan kebiasaan (KKN) dalam setiap tarikan nafas di bumi Papua.

“Namun juga tidak dapat kita dipungkiri, bahwasanya masih ada segelintir oknum perempuan yang menjadi pemantik bahkan terlibat aktif dalam pusaran tindak pidana korupsi,” ungkap Prisilia masih dikutip dari Pantau.

Melihat hal ini, Prisilia mendorong dan mengajak semua perempuan di Mimika untuk turut serta menjadi agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang di inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Agen-agen SPAK, terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, buruh, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarier di pemerintahan dan swasta, serta istri-istri pejabat maupun penyelenggara negara yang suaminya sangat rentan terlibat tindak pidana korupsi.

Menanamkan budaya antikorupsi dan berperilaku jujur yang dimulai dari diri sendiri lalu ‘menular’ ke keluarga, saudara, teman atau sahabat, tentunya akan membentuk dan memperluas ekosistem budaya antikorupsi di Mimika.

“Dan apabila kultur antikorupsi yang sarat dengan nilai-nilai kejujuran didalamnya dapat ‘mengental’ di bumi Cendrawasih, Saya dan kita semua pastinya tidak akan lagi melihat pemandangan mirisnya kondisi masyarakat Mimika, yang berdiri di atas emas namun masih berjalan tanpa alas,” pungkasnya.