Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas BKO”  dalam rangkaian Pekan Jamu Nasional 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih Obat Bahan Alam (OBA). Sebab, di balik janji “sembuh cepat” dan “khasiat instan“, masih ditemukan produk yang mengandung BKO dan berpotensi membahayakan kesehatan.

Padahal, jamu merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta telah menjadi bagian dari identitas Indonesia selama ratusan tahun. Karena itu, peredaran jamu yang dicampur BKO tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap jamu Indonesia.

Ancaman tersebut tercermin dari data BPOM yang menunjukkan temuan OBA mengandung BKO meningkat dari 54 kasus pada 2023 menjadi 104 kasus pada 2024, lalu melonjak menjadi 187 kasus pada 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, masih ditemukan 33 kasus yang menandakan persoalan ini belum sepenuhnya teratasi. Produk-produk tersebut umumnya menawarkan klaim hasil instan atau “cespleng“, yang kerap menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa menyadari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan.

Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, menegaskan bahwa Pekan Jamu Nasional menjadi momentum penting untuk mendorong jamu Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung inovasi, pemasaran, dan pengembangan UMKM jamu agar semakin dekat dengan generasi muda serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.”

Menurut BPOM, tingginya permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang mendorong masih beredarnya produk mengandung BKO. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah penting agar konsumen tidak mudah tergiur oleh klaim hasil cepat yang sering digunakan untuk memasarkan produk ilegal.

Sejalan dengan upaya tersebut, Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm., Apt., Kepala Balai POM di Jember, berharap momentum Pekan Jamu Nasional dapat mendorong semakin banyak produk jamu asli Indonesia yang bebas BKO.

“Jamu harus terus berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern sehingga generasi muda dapat mengonsumsinya dengan aman, nyaman, dan penuh keyakinan.”

Senada dengan itu, Winanto, S.Si., Apt., M.Si., Kepala Balai POM di Kediri, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media.

“Jamu bukan hanya produk kesehatan, tetapi juga warisan budaya bangsa yang harus kita jaga bersama dan dorong agar semakin berdaya saing hingga ke tingkat global.”

Sementara itu, Rai Gunawan, S.Farm., Apt., Plt. Kepala Balai POM di Buleleng, menekankan bahwa upaya menghadirkan jamu yang aman tidak dapat dilakukan BPOM sendiri.

“Edukasi harus terus digaungkan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya memilih jamu yang aman dan tidak lagi memberikan ruang bagi peredaran produk yang mengandung BKO.”

Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt., Kepala Loka POM di Kota Madiun, menambahkan bahwa literasi yang kuat akan melahirkan konsumen yang lebih kritis.

“Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa izin edar BPOM dan tidak mudah tergiur klaim instan, karena perlindungan terbaik dimulai dari keputusan yang tepat saat memilih produk.”

Sebagai langkah perlindungan diri, BPOM mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat bahan alam.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi izin edar produk serta memeriksa daftar Public Warning BPOM guna menghindari produk yang terbukti mengandung BKO.

Melalui FGD ini, BPOM mengajak pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memutus mata rantai peredaran jamu mengandung BKO.

Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk jamu nasional, serta memastikan jamu Indonesia tetap menjadi warisan budaya yang aman, bermutu, dan dipercaya hingga generasi mendatang.

Jangan nodai reputasi dan kepercayaan publik terhadap jamu Indonesia dengan penggunaan Bahan Kimia Obat. Masa depan jamu Indonesia berada di tangan kita bersama. Komitmen kita adalah 100% Obat Bahan Alam, 0% kompromi terhadap BKO.

Tentang PPJAI Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar di Indonesia.

BPOM berkomitmen melindungi masyarakat dengan memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Selain melakukan pengawasan, BPOM juga aktif mengedukasi masyarakat serta mendukung pengembangan produk dalam negeri, termasuk jamu Indonesia, agar semakin dipercaya dan berdaya saing.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Sabtu (18/4), Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) resmi mendeklarasikan Gerakan Herbal dan Rempah Indonesia di Bumiku Bumimu (BBH) Hijau Farm, Ajibarang sebuah momentum yang menandai dimulainya babak baru kebangkitan jamu dan rempah Nusantara.

Deklarasi ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., hadir di tengah para pelaku jamu, petani, dan peternak.

Kehadiran ini menjadi sinyal positif bahwa herbal dan rempah mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam strategi ketahanan pangan sekaligus penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Dipimpin oleh Ketua Umum PPJAI, apt. Heri Susanto, S.Farm., ratusan pelaku usaha dari berbagai daerah menyatukan komitmen untuk membawa jamu dan rempah Indonesia naik kelas.

Bukan hanya menjaga tradisi, tetapi juga mendorong inovasi, standarisasi, dan perluasan akses pasar agar produk lokal mampu bersaing secara lebih luas.

Acara ini juga menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan pelaku di lapangan. Diskusi antara Menko Pangan RI dengan petani, peternak, dan produsen jamu membuka berbagai perspektif, mulai dari tantangan produksi, kualitas bahan baku, hingga distribusi dan daya saing produk.

Momen ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan arah kebijakan dengan kebutuhan nyata di industri herbal.

Turut hadir, inisiator Badan Herbal Rempah Republik Indonesia, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., bersama Ketua Dewan Pembina PPJAI, Mukit Hendrayutno, S.T., yang menegaskan bahwa “gerakan ini dirancang sebagai upaya jangka panjang. Fokusnya adalah membangun ekosistem yang lebih kuat, meningkatkan posisi tawar pelaku lokal, serta mendorong terciptanya nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha jamu tradisional.”

Sebagai negara dengan kekayaan tanaman herbal dan rempah yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di industri ini.

Namun, potensi tersebut selama ini belum sepenuhnya dioptimalkan. Melalui gerakan ini, PPJAI mendorong kolaborasi lintas sektor agar kekayaan tersebut dapat dikelola secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan dalam deklarasi ini dirancang menyeluruh, mulai dari penyampaian visi gerakan, prosesi deklarasi, dialog terbuka, hingga kunjungan ke kawasan peternakan terpadu dan pameran produk unggulan.

Semua ini menjadi gambaran bahwa gerakan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi diarahkan pada langkah nyata di lapangan.

Gerakan Herbal dan Rempah Indonesia membawa harapan baru, bahwa kekayaan alam Nusantara tidak hanya dikenal, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pihak, langkah ini berpotensi membuka jalan bagi Indonesia untuk tampil lebih percaya diri sebagai pusat industri herbal dan rempah di tingkat global.

About PPJAI

Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) adalah organisasi yang mewadahi para pelaku usaha jamu tradisional dan modern di Indonesia, dengan tujuan memajukan industri jamu sebagai produk kesehatan alami unggulan.

PPJAI aktif mendukung anggotanya dalam hal standar produksi, inovasi, pemasaran, serta ekspor, sekaligus memperkuat citra jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang siap bersaing di pasar global.

Dukungan tersebut muncul dalam audiensi resmi BPOM dengan delegasi PPJAI yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Mukit Hendrayatno  dan Ketua Umum Heri Susanto . Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari misi dagang PPJAI ke Amerika Serikat pada November 2025, yang telah menjajaki kerja sama dengan Amazon Fulfillment Center dan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar RI.

Prof. Dr. Taruna Ikrar, Kepala BPOM, menegaskan, “Kami apresiasi langkah PPJAI yang serius mempersiapkan ekspor jamu dengan standar internasional. BPOM siap memberikan pendampingan teknis untuk pengembangan obat herbal terstandar hingga memenuhi persyaratan FDA (Food and Drug Administration).”

Audiensi ini menjadi kabar baik bagi industri jamu. Pasar Amerika Serikat dikenal ketat dan selektif, terutama soal keamanan, mutu, dan bukti ilmiah. Dukungan BPOM bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi kunci percepatan transformasi jamu Indonesia dari pasar domestik ke global.

Pertemuan dihadiri jajaran strategis BPOM, termasuk Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (OTSK) Dian Putri Anggraweni  serta Direktur Registrasi OTSK Imelda Ester Riana P., dan delapan pengurus inti PPJAI termasuk Dewan Pakar, menunjukkan keseriusan dalam menyusun peta jalan ekspor jamu secara sistematis.

Dalam audiensi, PPJAI menyampaikan lima agenda strategis, memaparkan perkembangan organisasi sebagai wadah konsolidasi pelaku jamu alami, meminta pendampingan teknis BPOM untuk pengembangan OHT, mendorong Banyumas Raya sebagai pusat hilirisasi susu kambing, meminta asistensi perizinan FDA, dan mengundang Kepala BPOM dalam Musyawarah Nasional PPJAI mendatang. Heri Susanto, Ketua Umum PPJAI, menegaskan, “Agenda ekspor jamu ke Amerika Serikat kami susun secara bertahap dan berbasis pengalaman langsung di pasar tujuan. Setelah memahami mekanisme distribusi melalui Fulfillment by Amazon serta koordinasi dengan KBRI Washington, fokus berikutnya adalah memastikan seluruh produk memenuhi ketentuan FDA. Upaya ini ditempuh dengan meningkatkan level obat bahan alam menuju obat herbal terstandar agar memiliki nilai tambah dan daya saing global.”

Sementara itu, Mukit Hendrayatno, Ketua Pembina PPJAI, menambahkan, “Sejumlah anggota PPJAI telah berada pada level produksi yang memadai dengan penerapan standar Good Manufacturing Practice. Dukungan dan pendampingan BPOM akan mempercepat proses sertifikasi, meminimalkan hambatan regulasi, dan memastikan rencana ekspor perdana ke Amerika Serikat dapat segera terwujud.”

Dukungan BPOM menandai titik balik strategis bagi jamu Indonesia. Dari produk tradisional berbasis kearifan lokal, jamu kini bergerak menuju produk kesehatan berstandar ilmiah dan regulasi internasional. Sinergi antara regulator dan pelaku usaha menegaskan kehadiran negara sebagai penggerak industri, membuka jalan jamu menembus pasar global, dan menjadikannya komoditas strategis bangsa yang kompetitif, terpercaya, dan membanggakan di panggung dunia .

Tentang PPJAI Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia (PPJAI) adalah organisasi yang mewadahi para pelaku usaha jamu tradisional dan modern di Indonesia, dengan tujuan memajukan industri jamu sebagai produk kesehatan alami unggulan. PPJAI aktif mendukung anggotanya dalam hal standar produksi, inovasi, pemasaran, serta ekspor, sekaligus memperkuat citra jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang siap bersaing di pasar global. Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES