Langkah tersebut turut mendorong penurunan timbulan limbah padat sebesar 11,3 persen secara tahunan.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan MIND ID 2025, sebanyak 82.876 ton limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) serta 946.733 ton limbah padat non-B3 berhasil dialihkan dari pembuangan akhir melalui berbagai skema pemanfaatan kembali.

Total material sisa yang dimanfaatkan sepanjang tahun mencapai lebih dari 1 juta ton.

Seiring meningkatnya pemanfaatan material sisa tersebut, total timbulan limbah padat MIND ID Grup turun dari 1.306.835,91 ton pada 2024 menjadi 1.159.049,16 ton pada 2025.

Penurunan terjadi pada dua kategori utama. Limbah padat B3 turun dari 270.478,08 ton menjadi 208.441,10 ton. Sementara itu, limbah padat non-B3 berkurang dari 1.036.357,83 ton menjadi 950.608,06 ton.

Secara tren, penurunan timbulan limbah juga berlangsung konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Total limbah padat MIND ID Grup tercatat sebesar 1.396.034,05 ton pada 2023, turun menjadi 1.306.835,91 ton pada 2024, kemudian kembali menurun menjadi 1.159.049,16 ton pada 2025.

Selain limbah padat, laporan tersebut juga mencatat timbulan limbah cair B3 sebesar 4.764,52 ton sepanjang 2025.

Jenis limbah tersebut meliputi oli bekas, minyak bekas, oil sludge, solar bekas, grease bekas, hingga bahan kimia kedaluwarsa.

Pakar Energi Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai capaian tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur sebagai fondasi praktik pertambangan yang baik (good mining practice).

“Menurut saya, sistem pengelolaan limbah yang terstruktur sangat penting karena dalam operasi tambang risiko terbesar bukan hanya pada volume limbah, tetapi pada putusnya rantai pengelolaan,” kata Eko saat dihubungi, Selasa (1/7/2026).

Menurut Eko, setiap jenis limbah, baik limbah B3, limbah cair, residu proses, sludge, oli bekas, kemasan bahan kimia, maupun limbah non-B3 dalam volume besar memerlukan jejak pengelolaan yang jelas.

Jejak tersebut mencakup asal limbah, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga bukti akhir pengelolaannya.

Ia mengatakan pendekatan pemanfaatan material sisa juga menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi mulai mengoptimalkan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

“Limbah tidak hanya dilihat sebagai isu toksisitas yang harus diamankan, tetapi juga sebagai material stream yang perlu diklasifikasi,” ujarnya.

Eko berpendapat klasifikasi diperlukan untuk membedakan material yang harus dikendalikan secara ketat, material yang masih dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dipulihkan nilainya, maupun yang benar-benar harus dibuang sebagai pilihan terakhir.

Menurut dia, pendekatan tersebut mulai tercermin pada berbagai inisiatif yang dijalankan entitas anggota MIND ID dalam mendukung praktik ekonomi sirkular.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), misalnya, memanfaatkan slag nikel hasil proses pyrometallurgy sebagai bahan konstruksi Pomalaa Beton (POTON) untuk kebutuhan road base, yard base, dan konstruksi internal.

ANTAM juga mengolah tailing emas menjadi Green Fine Aggregate (GFA), sementara Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dimanfaatkan bersama slag nikel sebagai bahan baku Pomalaa Beton.

Di PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), internal scrap dari proses peleburan dan pengecoran aluminium digunakan kembali untuk mendukung produksi sehingga membantu mengurangi kebutuhan bahan baku primer berupa alumina.

Sementara itu, PT TIMAH Tbk mengelola Sisa Hasil Pengolahan (SHP) menggunakan metode fisik seperti gravitasi, kemagnetan, dan konduktivitas listrik. Pada 2025, SHP tercatat mencapai 1.506,06 ton ore dan masih memiliki potensi untuk dipulihkan melalui proses lanjutan (tin gain).

“Beberapa material sisa dapat memiliki nilai sebagai bahan baku sekunder, substitusi material, atau input untuk industri lain,” pungkas Eko.

Di tengah meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk mendukung transisi energi, pasar internasional semakin selektif dalam memilih sumber pasokan tidak hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga proses produksi yang berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tuntutan terhadap implementasi standar ini menjadi menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama mineral dunia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan, mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar, terutama dalam rantai pasok industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur global.

“Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi,” kata Cecep dalam Seri Dialog Mineral Kritis INDEF-GTI bertajuk Menavigasi Ketegangan Geopolitik dan Mengamankan Peran Indonesia dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Menuju Kedaulatan Energi, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan pergeseran penting dalam industri global. Bagi produsen kendaraan listrik dan manufaktur teknologi, standar ESG kini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan mitra rantai pasok.

Tanpa pemenuhan standar keberlanjutan, akses terhadap pasar global berisiko semakin terbatas.

Menurut Cecep, pemerintah pun terus memperkuat penerapan ESG dalam tata kelola pertambangan nasional. Komitmen tersebut mulai diintegrasikan dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.

Dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari aspek lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

“Di beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep menjelaskan bahwa Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Langkah ini dinilai krusial mengingat semakin banyak perusahaan global yang mensyaratkan standar keberlanjutan sebagai bagian dari kontrak pasokan bahan baku.

Sebagai contoh, perusahaan tambang yang memasok kebutuhan industri kendaraan listrik harus mampu memenuhi standar ESG yang ditetapkan produsen otomotif dunia.

“Salah satu contohnya adalah kerja sama Vale Indonesia dengan Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG global dalam rantai pasoknya,” kata Cecep.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ESG telah bergeser dari sekadar prinsip tata kelola menjadi instrumen strategis dalam persaingan industri.

Bagi Indonesia, yang memiliki cadangan nikel, tembaga, timah, dan bauksit yang besar, tantangan utamanya bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar global.

Sejalan dengan itu, pelaku industri pertambangan nasional juga mulai menjadikan ESG sebagai bagian integral dari strategi bisnis.

Holding industri pertambangan MIND ID bersama anggota grupnya terus memperkuat implementasi ESG melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengurangan emisi, reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, konservasi lingkungan, hingga peningkatan tata kelola dan transparansi pelaporan keberlanjutan.

Menurut Cecep, tren ini menegaskan bahwa industri pertambangan global tengah bergerak menuju standar baru, di mana keberhasilan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan mineral atau kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi tuntutan keberlanjutan di seluruh rantai pasok.

Dengan dinamika tersebut, ESG kini tidak hanya menjadi faktor reputasi, tetapi telah menjadi prasyarat untuk menjaga akses pasar dan memenangkan kontrak di industri kendaraan listrik global.

“Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral,” ujar Cecep.

Dalam pembukaan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026, Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat mengatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong penerapan teknologi bersih dan mempercepat ekonomi sirkular untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan hidup.

Menurut dia, teknologi dan inovasi harus menjadi bagian dari solusi nyata yang mendukung keberlanjutan sektor industri, sekaligus lingkungan.

Melalui pameran, forum diskusi, coaching clinic, workshop, business matching, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya, INDO ENVIROTECH menjadi wadah untuk melihat bagaimana teknologi dapat menjawab berbagai persoalan nyata lingkungan hidup.

“Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular,” ujar Jumhur dalam pembukaan INDO ENVIROTECH 2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Jumhur menambahkan, teknologi yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan. “Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya,” ujarnya.

Dalam praktiknya, sejumlah pelaku industri tambang telah mulai menerapkan program pengelolaan limbah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga penciptaan nilai tambah bagi lingkungan.

Salah satu contoh datang dari Anggota Grup MIND ID PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) melalui Program Bank Sampah Pintar yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Melalui sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan yang terstruktur, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat dikonversi menjadi tabungan emas Logam Mulia.

Sampah organik diolah menjadi berbagai produk bermanfaat seperti kompos, kasgot, biocleaner, dan maggot.

Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan sekitar 63 ton sampah anorganik, yang memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan limbah di lingkungan sekitar masyarakat.

Inisiatif lain dijalankan oleh Anggota Grup MIND ID yaitu PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melalui Program Bara Agro Sirkular, yang mengoptimalkan lahan non-produktif bekas aktivitas tambang ilegal menjadi kawasan agrikultur terpadu.

Program ini menerapkan konsep 9R dan sistem sirkular terintegrasi, di mana limbah dari satu aktivitas dimanfaatkan sebagai input bagi aktivitas lainnya.

Sebagai contoh, kotoran puyuh diolah menjadi pupuk organik untuk perkebunan, sementara maggot hasil pengolahan limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan perikanan.

Sementara itu, Anggota Grup MIND ID berikutnya yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) mengembangkan Pusat Transformasi Bersama (PTB), yakni fasilitas pengolahan sampah berbasis daur ulang yang dibangun melalui kolaborasi dengan yayasan masyarakat di sekitar wilayah operasional Gresik, Jawa Timur.

Melalui program ini, limbah kayu dan besi dari aktivitas konstruksi smelter diolah menjadi produk seperti meja dan kursi, yang kemudian disalurkan untuk mendukung program sosial, termasuk bagi anak-anak yatim dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini meminimalisir limbah konstruksi yang terbuang ke lingkungan.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah di sektor pertambangan berperan dalam mengurangi dampak lingkungan, sekaligus juga mampu menciptakan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa industri pertambangan dan kelestarian lingkungan adalah hal yang saling mendukung, dan dapat diimplementasikan melalui inovasi dan kolaborasi yang tepat.