“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden terkait kesiapsiagaan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dalam menghadapi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 memastikan bahwa seluruh penanganan darurat tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapan infrastruktur untuk melayani masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru,” ungkap Menteri Dody.

Lebih lanjut, Menteri Dody menyatakan bahwa Kementerian PU memastikan ruas-ruas terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan nasional maupun jalan tol di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan, baik di jalan tol maupun non-tol, dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/12), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono, menekankan bahwa pemulihan jalan terdampak bencana terus berjalan.

“Kami berkomitmen memastikan Jalan Nasional, Jalan Tol, infrastruktur sumber daya air, serta prasarana strategis berada dalam kondisi siap untuk menghadapi puncak Nataru dan adanya potensi cuaca ekstrem,” ujar Triono Junoasmono. Ia menambahkan bahwa Kementerian PU telah menyiagakan personel, peralatan berat, dan posko siaga hingga periode Nataru 2025/2026 berakhir, guna menjamin keselamatan masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jalan nasional sepanjang 1.739,2 km dengan tingkat kemantapan mencapai 97,78%. Untuk mendukung kelancaran arus transportasi selama Nataru, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan menyiagakan 74 unit peralatan penanganan, terdiri dari 67 unit yang ditempatkan langsung pada ruas jalan nasional dan 7 unit di Kantor BBPJN Sulawesi Selatan.

Selain itu, akan disiapkan juga tiga set Jembatan Bailey sepanjang 78 meter serta Jembatan Aramco sepanjang 48 meter untuk kebutuhan penanganan darurat. Dari target 17 Posko Nataru, telah terbangun sebanyak 14 posko yang dilengkapi fasilitas istirahat, musala, toilet, serta peralatan K3.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga, Freddy Siagian, mengatakan bahwa penanganan titik rawan genangan juga menjadi prioritas, terutama di Kota Makassar. Titik tersebut antara lain di Jalan Tol Ir. Sutami, Ruas Perintis Kemerdekaan, dan Ruas A.P. Pettarani. Sedangkan di Kabupaten Maros, titik rawan berada di Jalan Sudirman, Jalan Ratulangi, Jalan Makmur Dg. Sitakka, dan Jalan Lanto Dg. Pasewang.

“Kementerian PU melalui BBWS Pompengan Jeneberang dan BUJT tengah merancang langkah penanganan terpadu untuk mengatasi luapan sungai yang kerap memengaruhi badan jalan nasional,” terang Freddy Siagian.

Sementara itu, di sektor jalan tol, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, memaparkan kesiapan ruas Ujung Pandang Seksi 1–3 dan Makassar Seksi IV sepanjang 24,85 km.

“PT Makassar Metro Network (MMN) telah menambah mobile reader, menaikkan pagu top up uang elektronik, serta menyediakan 1.750 kartu e-toll. Untuk antisipasi cuaca ekstrem, tim drainase diperkuat dan satu unit pompa tambahan telah dipasang di Tol Makassar Seksi IV,” tambah Ni Komang.

Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem diperkuat melalui penambahan tim Rumija (Ruang Milik Jalan) dan drainase serta pemasangan satu unit pompa tambahan di Jalan Tol Makassar Seksi IV. Seluruh layanan juga didukung posko terpadu dan patroli bersama kepolisian selama 24 jam.

Dari sisi sumber daya air, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA, A. Adi Umar Dani, menjelaskan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang telah mendirikan Posko Bencana di seluruh wilayah sungai, termasuk Saddang, Pompengan Larona, Walanae-Cenranae, dan Jeneberang. Alat berat seperti excavator, dump truck, pompa mobile, perahu karet, serta cadangan material bronjong dan geobag telah siap dimobilisasi sewaktu-waktu dari workshop di Kabupaten Luwu, Wajo, Pinrang, dan Kota Makassar.

Lebih lanjut, Adi Umar Dani menerangkan bahwa sebagai langkah antisipasi banjir di Kabupaten Pangkep dan Wajo, secara jangka pendek akan dilaksanakan pemeliharaan sungai yang berkoordinasi dengan Pemda. Sedangkan untuk jangka panjang, penanganan banjir di Kabupaten Pangkep memerlukan studi pengendalian banjir, sementara di Kabupaten Wajo diperlukan detail desain untuk tindak lanjut master plan penanganan banjir dan sedimen di Danau Tempe.

Sesuai master plan Danau Tempe tahun 2003, mengingat penanganan sedimentasi Danau Tempe mencapai 600–700 ribu m³ per tahun dari tujuh sungai utama, Kementerian PU merencanakan pembangunan beberapa check dam (cekdam). Adapun pengendalian banjir direncanakan melalui pembangunan bendungan seperti Bendungan Wallimpong, Boya, Paddangeng, Lawo, Torere, serta kolam retensi di Soppeng dan Wajo sebagai solusi jangka panjang.

Mendengar paparan yang disampaikan Kementerian PU, Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang saat itu menjadi ketua rombongan, Andi Iwan Darmawan Aras, mengapresiasi kesiapan Kementerian PU dan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI. Ia juga meminta seluruh mitra kerja terus berkoordinasi dan memahami tugas serta fungsi masing-masing.

“Karena persiapan seperti ini dilakukan setiap tahun, kami berharap seluruh mitra memahami tugasnya masing-masing. Mohon layanan laik operasi menjadi perhatian agar tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya,” kata Andi Iwan Darmawan Aras.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.

Perbaikan kerusakan infrastruktur jembatan ini menjadi perhatian serius. Terputusnya jembatan telah menghambat pergerakan logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada jalur penghubung wilayah pegunungan Takengon.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana di Sumatera menjadi prioritas utama kementeriannya saat ini.

“Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Menteri Dody.

Beberapa ruas jalan nasional di Aceh masih terputus akibat banjir bandang dan longsor. Ruas jalan itu antara lain: ruas Meureudu–Bireuen, Bireuen–Bener Meriah, dan koridor Gayo Lues–Aceh Tenggara. Namun, seluruh lokasi terdampak telah ditangani dengan pengerahan alat berat, penimbunan oprit jembatan, pembersihan material longsor, hingga pemasangan jembatan Bailey secara bertahap.

Salah satu fokus utama perbaikan saat ini adalah Jembatan Teupin Mane, yang merupakan akses utama menuju Jalur Lintas Tengah Aceh. Pemasangan jembatan Bailey telah dimulai sejak 10 Desember 2025 sebagai pengganti jembatan yang rusak. Jembatan darurat ini ditargetkan dapat dilalui kendaraan pada 15 Desember 2025.

Setelah Jembatan Teupin Mane tersambung, tim di lapangan akan bergerak secara bertahap untuk memasang jembatan Bailey di titik-titik putus lainnya hingga seluruh akses menuju Bener Meriah dan Aceh Tengah terbuka kembali.

Sementara itu, di wilayah pegunungan dengan medan berat seperti ruas Blangkejeren–Aceh Tenggara dan Geumpang–Pameue–Takengon, penanganan berskala besar juga terus dilakukan secara intensif. Kementerian PU menargetkan pengangkutan material jembatan, perbaikan oprit, dan pembersihan longsoran di wilayah ini dapat tuntas sepenuhnya pada akhir Desember 2025.

Progres Lintas Timur dan Barat

Pemulihan konektivitas Aceh menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal. Perkembangan pesat telah dicapai pada Jalur Lintas Timur dan Lintas Barat.

Sejumlah ruas yang sebelumnya terputus kini telah kembali dapat dilalui, di antaranya Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, hingga Kota Kutacane–perbatasan Sumatera Utara.

Pada ruas Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren, kendaraan roda dua sudah bisa melintas dan pembukaan jalur roda empat ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Dua jembatan yang putus pada Lintas Timur Aceh sedang dikebut penanganannya dan ditargetkan selesai 14 Desember 2025.

Sementara untuk Lintas Barat, seluruh jalur sudah fungsional dan kini memasuki fase pembersihan material banjir serta perbaikan minor.

Kementerian PU memastikan bahwa seluruh tim Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus bekerja dengan dukungan peralatan berat, unit jembatan Bailey, serta koordinasi penuh dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat terdampak bencana serta menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat. “Kami melakukan langkah cepat dengan terus bergerak membawa bantuan melalui darat untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar terpenuhi melalui penyaluran bantuan terkoordinasi bersama mitra dan Pemerintah Daerah. Jasa Marga terus memprioritaskan keselamatan, distribusi logistik yang efektif, dan pemulihan akses masyarakat, sebagai inisiatif dalam percepatan penanganan bencana,” tegas Rivan.

Penyerahan Bantuan untuk Aceh

Jasa Marga Group menyerahkan bantuan melalui jalur darat kepada masyarakat terdampak bencana alam yang ada di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung ke Posko Terpadu Penanganan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (8/12). Adapun jenis bantuan yang disalurkan yaitu sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, serta bantuan persediaan air minum yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terdampak.

Mengingat kondisi parah yang terjadi akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Jasa Marga juga menyiagakan tim Jasa Marga Peduli sebanyak 12 orang serta kendaraan derek besar untuk membantu mengevakuasi kendaraan terdampak bencana banjir yang terbalik dan tertimbun lumpur yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas di jalur nasional Medan-Banda Aceh di Aceh Tamiang.

Penyaluran Bantuan di Medan

Sebelum bergerak ke wilayah Aceh, Jasa Marga Group terlebih dahulu telah menyalurkan bantuan di beberapa daerah di Medan. Pada tahap pertama dan lanjutan, penyaluran bantuan telah dilaksanakan pada Jumat (28/11) dan Sabtu (29/11) oleh tim Representative Office 1 Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT). Penyerahan diterima langsung oleh Petugas Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatra Utara, Yudi Sio Pratama Daulay.

Pada tahap awal, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan makanan siap saji yang segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga terdampak. Sebagai tindak lanjut, Jasa Marga juga menyalurkan paket makanan bayi, perlengkapan tidur, paket alat pelindung diri, dan pasokan air minum untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dan mendukung proses pemulihan.

Di tahap kedua, Jasa Marga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menyalurkan paket bantuan, pada Selasa (2/12) berupa perlengkapan tidur, alat masak, makanan siap saji dan pasokan air minum untuk korban bencana Banjir dan Longsor di Sumatra.

Bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya kembali disalurkan oleh Jasa Marga kepada masyarakat terdampak di Sumatra Utara, pada Senin (8/12) berupa perlengkapan sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, makanan cepat saji, serta pasokan kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan mendesak dalam keperluan sehari-hari.

Tidak hanya menyalurkan bantuan, Jasa Marga juga mengirimkan Tim Jasamarga Penggiat Alam (Jasmapala) dengan membawa 4 personil Tim Rescue untuk turun langsung ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan melakukan pembersihan fasilitas umum dan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, Jasa Marga menjalankan koordinasi lintas stakeholder termasuk Pemerintah Daerah, BPBD, dan mitra untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan mendukung fase pemulihan secara efektif. Selain itu, sebagai pengelola infrastruktur jalan tol nasional, Jasa Marga melakukan optimalisasi operasional jaringan jalan tol untuk memperlancar distribusi logistik, mendukung mobilisasi akses bantuan darurat, dan menjaga kelancaran pergerakan masyarakat selama masa penanganan bencana.

Ke depan, Jasa Marga akan terus memantau situasi bersama otoritas setempat dan menyiagakan sumber daya operasional serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan lapangan. Perusahaan berkomitmen hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa seluruh personel teknis di Aceh dalam kondisi siaga penuh. Mereka bekerja siang dan malam untuk memulihkan akses warga yang terisolasi akibat bencana.

“Kami memastikan pemulihan akses utama di Aceh menjadi prioritas. Tim di lapangan bergerak maksimal, termasuk pemasangan jembatan bailey dan pembersihan material longsoran,” ujar Menteri Dody.

Berdasarkan data di lapangan, tercatat sebanyak 477 titik infrastruktur terdampak bencana. Kerusakan didominasi oleh banjir pada tanggul kritis sebanyak 143 titik, longsor di 46 titik, serta banjir akibat tanggul jebol di 36 titik. Kerusakan infrastruktur konektivitas juga teridentifikasi pada 30 ruas jalan nasional dan 15 jembatan nasional.

Kerja keras tim di lapangan mulai membuahkan hasil. Balai dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat dengan progres saat ini mencapai 48,34%. Sejumlah akses vital kini telah dapat dilalui kembali oleh kendaraan, antara lain jalur Banda Aceh–Meureudu, Lhokseumawe–Langsa, serta ruas Kuala Simpang hingga Perbatasan Sumatera Utara. Kendati demikian, Kementerian PU menargetkan pemulihan bertahap untuk jalur yang masih terputus dapat tuntas hingga pertengahan Desember 2025.

Percepatan Pemasangan Jembatan Bailey

Guna mengatasi ruas jalan yang putus, Kementerian PU mempercepat mobilisasi dan pemasangan jembatan rangka baja (bailey) di sejumlah lokasi, antara lain: Teupin Mane, Alue Kulus, Enang-enang, Weihni Rongka, hingga Timang Gajah. Sebagian material jembatan telah tersedia di lokasi, sementara sisanya sedang dalam perjalanan menuju Aceh.

Salah satu titik yang menjadi prioritas pengerjaan adalah Jembatan Teupin Mane. Saat ini, sejumlah alat berat seperti excavator, dozer, dan dump truck tengah beroperasi untuk melakukan penimbunan oprit batu boulder, pembuatan cofferdam pengalihan arus sungai, serta perakitan struktur bailey.

Selain fokus pada jalan dan jembatan, kerusakan pada infrastruktur permukiman dan air minum juga menjadi perhatian serius. Sebanyak 20 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 10 kabupaten/kota dilaporkan terdampak, termasuk satu Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kota Langsa. Fasilitas sanitasi berbasis masyarakat, seperti Sanimas, TPS3R, dan fasilitas PISEW, juga mengalami kerusakan cukup luas.

Untuk mendukung percepatan penanganan di seluruh sektor tersebut, Kementerian PU mengerahkan alat berat dan logistik darurat secara masif. Sebanyak 41unit excavator dan 25unit dump truck telah diterjunkan. Selain itu, bantuan dasar berupa tenda dan perlengkapan sanitasi juga disalurkan bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian.

Menteri Dody memastikan bahwa penanganan akan dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh fungsi pelayanan publik pulih sepenuhnya. Kementerian PU juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai dari tahap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti.

“Kami tidak hanya memulihkan konektivitas, tetapi juga layanan dasar seperti air bersih dan fasilitas permukiman. Masyarakat Aceh harus segera kembali pada aktivitas yang aman dan produktif,” pungkas Menteri Dody.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak

Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.