“Perpanjangan PPh 0,5 persen satu tahun ke depan adalah bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif ini selama tujuh tahun, jadi masih diberikan perpanjangan satu tahun lagi menjadi delapan tahun,” ungkap Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.

Dengan kebijakan ini, pelaku UMKM mendapatkan peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar, terutama melalui investasi di bidang digital. “Bagi UMKM yang omzetnya di bawah Rp500 juta dikenakan PPh 0 persen, atau tidak diberikan beban sama sekali, sebagai contoh pedagang kaki lima, warteg, dan lain sebagainya,” sebutnya.

Di tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat, Sribu, platform freelancer terkemuka di Indonesia, melihat pentingnya digitalisasi sebagai langkah strategis bagi UMKM.

“Dengan adanya insentif pajak yang rendah, UMKM memiliki ruang untuk berinvestasi dalam pemasaran digital dan memperkuat kehadiran online mereka. Digitalisasi bukan hanya solusi untuk bertahan, tetapi juga menjadi kunci untuk tumbuh di tengah perubahan pasar yang cepat,” ungkap Ryan Gondokusumo, CEO Sribu.

Bagi banyak pelaku UMKM, pemasaran digital sering kali menjadi hal yang sulit dijangkau karena terbatasnya sumber daya. Namun, melalui Sribu, mereka dapat mengakses berbagai layanan kreatif profesional dengan biaya yang lebih terjangkau dan fleksibel.

Ryan menambahkan, “Kami percaya UMKM bisa bersaing secara global tanpa harus memiliki anggaran pemasaran yang besar. Dengan menggunakan platform seperti Sribu, pelaku UMKM bisa mendapatkan layanan profesional yang sesuai dengan anggaran mereka, sekaligus mempercepat pertumbuhan bisnis secara digital.”

Sribu menyediakan berbagai layanan seperti desain grafis, pembuatan konten media sosial, pengelolaan iklan digital, dan pengembangan situs web, semua dikerjakan oleh freelancer berpengalaman. Ini memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat sasaran tanpa perlu menambah karyawan tetap.

About PT Sribu Digital Kreatif

Sribu adalah Platform digital yang menghubungkan bisnis dengan berbagai layanan freelancer berkualitas seperti desain logo, website, branding, social media, hingga penulisan dengan cepat dan tepat. Sejak 2012, Sribu telah membantu 40,000+ UKM dan memiliki 30,000+ freelancer berkualitas yang telah dikurasi. Sribu menjadi solusi terpercaya untuk kebutuhan pelaku usaha, dengan cara memudahkan mencari freelancer secara cepat, mudah, dan dapat bertransaksi dengan aman di Sribu.

Artikel ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang PPN di Indonesia, termasuk tarif umum, pembebasan untuk barang dan jasa tertentu, serta proses pendaftaran dan pelaporan PPN. Apa Itu PPN di Indonesia? Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah pajak yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa. PPN ini merupakan pajak konsumsi yang berlaku di setiap tahap produksi dan distribusi hingga penjualan akhir barang atau jasa. Tarif PPN di Indonesia Tarif PPN di Indonesia saat ini adalah:

1. Tarif Umum: 11% dan akan meningkat menjadi 12% paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif ini dalam rentang antara 5% dan 15%.
2. Ekspor Barang Berwujud dan Tidak Berwujud: 0%
3. Ekspor Jasa Tertentu: 0% (termasuk jasa seperti konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan barang).

Barang dan Jasa yang Dibebaskan dari PPN Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Berikut adalah barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN di Indonesia:

1. Barang Tidak Kena Pajak: Makanan dan minuman yang disajikan di tempat-tempat seperti hotel, restoran, rumah makan, dan warung makan, termasuk jasa catering. Selain itu, uang, emas batangan, obligasi, dan beberapa barang lainnya juga bebas PPN.
2. Jasa Bebas Pajak: Beberapa jenis jasa seperti jasa seni dan hiburan, jasa hotel, katering, dan penyediaan tempat parkir.

Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia, seperti Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, tidak memerlukan pendaftaran PPN. Barang yang dikirim atau diimpor ke kawasan ini, serta pengiriman barang tak berwujud dan layanan tertentu, dibebaskan dari PPN. Prosedur Pendaftaran PPN Perusahaan yang memiliki omzet tahunan mencapai Rp 4,8 miliar wajib mendaftarkan diri untuk PPN. Namun, perusahaan dengan omzet di bawah batas tersebut dapat mendaftar secara sukarela. Berikut adalah tahapan pendaftaran PPN:

1. Pengajuan Pendaftaran: Isi dan ajukan formulir pendaftaran serta lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti:
   • SPT Tahunan dua tahun terakhir dari pimpinan perusahaan (direksi dan komisaris).
   • Pastikan pimpinan perusahaan tidak memiliki utang pajak.
   • Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan pasfoto pimpinan perusahaan.
   • Dokumen legal perusahaan seperti Anggaran Dasar, Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Verifikasi Lapangan: Petugas pajak akan melakukan kunjungan ke perusahaan untuk memverifikasi informasi yang telah diberikan.
3. Persetujuan: Setelah verifikasi selesai, kantor pajak akan mengeluarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
4. Sertifikat Elektronik: Direktur perusahaan harus datang langsung ke kantor pajak untuk menerima sertifikat elektronik dan membuat akun pengguna serta kata sandi yang bersifat pribadi.

Pengembalian PPN Perusahaan dapat mengajukan pengembalian PPN pada akhir tahun fiskal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meninjau klaim tersebut dan melakukan audit dalam waktu 12 bulan setelah pengajuan. Jika DJP tidak memberikan keputusan dalam periode ini, perusahaan dapat menyerahkan dokumen untuk pengembalian. Perusahaan eksportir atau perusahaan dalam tahap praproduksi mungkin berhak atas pengembalian bulanan. Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan melaporkan PPN dan kegiatan usaha setiap bulannya. Surat Pemberitahuan (SPT) PPN harus diserahkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Sanksi atas keterlambatan pelaporan termasuk denda sebesar Rp 500.000 serta bunga sebesar 2% per bulan dari PPN yang terutang. Persyaratan Faktur PPN Faktur PPN harus memuat informasi berikut:

1. Nomor faktur unik dari otoritas pajak.
2. Nama, NPWP, dan alamat penjual serta pembeli.
3. Tanggal faktur dan deskripsi rinci tentang barang atau jasa yang dikenakan pajak.
4. Jumlah bersih, PPN, dan total keseluruhan.
5. Faktur yang menggunakan mata uang asing harus mencantumkan nilai tukar resmi dari Kementerian Keuangan.

Kegagalan untuk menerbitkan faktur yang sesuai dapat menyebabkan denda sebesar 2% dari dasar pajak. Faktur ini harus disimpan setidaknya selama sepuluh tahun. Kesimpulan Memahami sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan pengelolaan pajak yang optimal. Dengan memahami tarif PPN yang berlaku, pengecualian, prosedur pendaftaran, dan pelaporan yang benar, bisnis dapat merencanakan keuangan secara lebih efektif serta menghindari sanksi.

Tentang CPT Corporate

CPT Corporate adalah mitra strategis yang terdiri dari tim berpengalaman di bidang hukum, akuntansi, dan analisis bisnis dengan fokus pada urusan korporat di Indonesia. Perusahaan ini membantu bisnis dalam urusan regulasi, kepatuhan pajak, restrukturisasi bisnis, investasi asing, serta merger dan akuisisi yang kompleks.