Di tengah meningkatnya kebutuhan mineral kritis untuk mendukung transisi energi, pasar internasional semakin selektif dalam memilih sumber pasokan tidak hanya berdasarkan kualitas, tetapi juga proses produksi yang berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tuntutan terhadap implementasi standar ini menjadi menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu produsen utama mineral dunia.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin mengatakan, mineral yang diproduksi secara bertanggung jawab dan memenuhi standar ESG memiliki nilai tambah sekaligus peluang pasar yang lebih besar, terutama dalam rantai pasok industri kendaraan listrik, energi bersih, dan manufaktur global.

“Pasar global saat ini tidak hanya menilai kualitas produk mineral yang dihasilkan, tetapi juga menilai bagaimana mineral tersebut diproduksi,” kata Cecep dalam Seri Dialog Mineral Kritis INDEF-GTI bertajuk Menavigasi Ketegangan Geopolitik dan Mengamankan Peran Indonesia dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Menuju Kedaulatan Energi, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan pergeseran penting dalam industri global. Bagi produsen kendaraan listrik dan manufaktur teknologi, standar ESG kini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan mitra rantai pasok.

Tanpa pemenuhan standar keberlanjutan, akses terhadap pasar global berisiko semakin terbatas.

Menurut Cecep, pemerintah pun terus memperkuat penerapan ESG dalam tata kelola pertambangan nasional. Komitmen tersebut mulai diintegrasikan dalam proses evaluasi dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.

Dari aspek sosial, perusahaan diwajibkan menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disusun bersama pemerintah daerah.

Sementara dari aspek lingkungan, perusahaan didorong meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi, memperkuat pengelolaan limbah dan air tambang, serta melaksanakan reklamasi dan pascatambang secara bertanggung jawab.

“Di beberapa tambang juga telah menerapkan ESG melalui standar seperti IRMA serta melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi melalui elektrifikasi alat berat maupun penggunaan sumber energi yang lebih bersih,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep menjelaskan bahwa Ditjen Minerba saat ini tengah melakukan kajian untuk menyelaraskan standar nasional dengan praktik ESG global melalui analisis kesenjangan antara regulasi domestik dan standar internasional.

Langkah ini dinilai krusial mengingat semakin banyak perusahaan global yang mensyaratkan standar keberlanjutan sebagai bagian dari kontrak pasokan bahan baku.

Sebagai contoh, perusahaan tambang yang memasok kebutuhan industri kendaraan listrik harus mampu memenuhi standar ESG yang ditetapkan produsen otomotif dunia.

“Salah satu contohnya adalah kerja sama Vale Indonesia dengan Ford dan Volkswagen yang menerapkan standar ESG global dalam rantai pasoknya,” kata Cecep.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ESG telah bergeser dari sekadar prinsip tata kelola menjadi instrumen strategis dalam persaingan industri.

Bagi Indonesia, yang memiliki cadangan nikel, tembaga, timah, dan bauksit yang besar, tantangan utamanya bukan lagi pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada kemampuan memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan pasar global.

Sejalan dengan itu, pelaku industri pertambangan nasional juga mulai menjadikan ESG sebagai bagian integral dari strategi bisnis.

Holding industri pertambangan MIND ID bersama anggota grupnya terus memperkuat implementasi ESG melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengurangan emisi, reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang, konservasi lingkungan, hingga peningkatan tata kelola dan transparansi pelaporan keberlanjutan.

Menurut Cecep, tren ini menegaskan bahwa industri pertambangan global tengah bergerak menuju standar baru, di mana keberhasilan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya cadangan mineral atau kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi tuntutan keberlanjutan di seluruh rantai pasok.

Dengan dinamika tersebut, ESG kini tidak hanya menjadi faktor reputasi, tetapi telah menjadi prasyarat untuk menjaga akses pasar dan memenangkan kontrak di industri kendaraan listrik global.

“Pasar global saat ini bergerak ke arah yang semakin menuntut praktik pertambangan berkelanjutan. Karena itu ESG bukan lagi sekadar kepatuhan, tetapi telah menjadi faktor penentu daya saing dan akses pasar bagi industri mineral,” ujar Cecep.

Sekertaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Yudha menegaskan, peningkatan porsi energi surya dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ke depan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mineral kritis yang menjadi komponen utama sistem energi masa depan.

“Kalau kita melihat peta transisi energi dalam PP KEN, energi surya akan mempunyai porsi sangat besar, PLTN juga signifikan pada 2060. Dengan begitu, mineral-mineral untuk baterai dan komponen pendukungnya ada di sektor Minerba. Itu mendukung langsung transisi energi,” ujar Satya.

Menurut dia, keterkaitan antara kebijakan energi nasional dan sektor minerba bersifat dua arah. Di satu sisi, mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga hingga material ikutan menjadi bahan baku utama teknologi energi bersih. Di sisi lain, proses hilirisasi di sektor minerba sendiri membutuhkan pasokan energi yang andal dan berkelanjutan.

“Smelter tidak mungkin berjalan tanpa listrik, apalagi ke depan kita berbicara listrik yang lebih hijau dan sustainable. Jadi sektor energi dan minerba ini saling menopang,” kata Satya.

Ia menambahkan, dalam skenario KEN terbaru, transisi energi tidak hanya berbicara mengenai bauran pembangkit, tetapi juga kesiapan rantai pasok mineral yang menopang teknologi energi bersih. Peningkatan kapasitas pembangkit energi surya, pengembangan PLTN, hingga sistem penyimpanan energi akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral strategis yang selama ini dikelola sektor pertambangan nasional.

“Agenda kita adalah agenda transisi. Kalau energi surya porsinya besar, kalau PLTN masuk signifikan, maka kebutuhan mineral untuk baterai, kabel, komponen listrik, itu otomatis meningkat. Artinya sektor Minerba berada di jantung ekosistem transisi,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, peran holding industri pertambangan seperti MIND ID menjadi krusial. Sebagai entitas yang membawahi sejumlah BUMN tambang strategis, MIND ID dinilai memiliki posisi sentral dalam memastikan ketersediaan dan pengolahan mineral kritis guna mendukung transformasi energi nasional.

Satya menegaskan, keberhasilan kebijakan energi nasional tidak bisa dilepaskan dari kesiapan industri dalam menyediakan bahan baku strategis sekaligus menjalankan hilirisasi bernilai tambah.

“Sehebat apa pun skenario energi nasional, itu tidak lepas dari supply dan demand. Siapa yang men-supply? Siapa yang memakai? Industri adalah pengguna energi terbesar sekaligus penyedia bahan baku penting bagi transisi. Karena itu kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaku industri menjadi sangat penting,” katanya.

Ia menambahkan, Dewan Energi Nasional berperan merumuskan arah kebijakan, sementara implementasinya bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk industri minerba. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan komitmen menuju net zero emission 2060, penguatan ekosistem mineral kritis menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ketahanan energi nasional.

“Transisi energi ini bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga membangun fondasi industrinya. Dan di situlah peran sektor Minerba, termasuk MIND ID, menjadi strategis,” ujar Satya.