Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai langkah bersama dalam membangun industri pertambangan nasional yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan. Penandatanganan Nota Kesepahaman yang berlangsung di Jakarta tersebut dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola sektor pertambangan sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, transformasi industri melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah perlu diiringi penguatan tata kelola untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan keuangan. “Besarnya nilai ekonomi dan kompleksitas rantai usaha pertambangan menghadirkan risiko penyalahgunaan untuk berbagai tindak pidana, termasuk pencucian uang dan korupsi. Oleh karena itu, transparansi dan integritas harus menjadi bagian penting dari pengelolaan industri pertambangan nasional,” ujar Ivan.

Berdasarkan hasil pemantauan PPATK, nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. Temuan tersebut menjadi perhatian dalam upaya mendeteksi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (green financial crime).

Salah satu persoalan yang disoroti PPATK adalah dugaan praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa, serta dugaan distribusi emas ilegal ke luar negeri. “Sepanjang 2023–2025, PPATK mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI senilai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana mencapai Rp992 triliun. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan deteksi dini dan kolaborasi untuk mencegah pemanfaatan sektor pertambangan sebagai sarana kejahatan keuangan,” jelas Ivan.

Ivan menambahkan bahwa kerja sama dengan MIND ID merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk yang berkaitan dengan

korupsi di sektor pertambangan. Melalui pertukaran informasi, penguatan analisis, dan peningkatan kapasitas, sinergi ini diharapkan mampu mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa penguatan transparansi dan integritas merupakan fondasi penting dalam memastikan pengelolaan sumber

daya mineral nasional berjalan secara bertanggung jawab dan mampu memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Sinergi bersama PPATK ini sebagai bentuk nyata kehadiran Negara untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral semakin terpercaya di tengah upaya transformasi bisnis proses pertambangan yang saat ini memasuki babak baru dari ekstraksi ke hilirisasi.

“Bagi kami pengelolaan kekayaan mineral Indonesia merupakan amanah untuk memastikan sumber daya alam bangsa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kami akan terus menjalankan amanah ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta mendorong terciptanya nilai tambah yang optimal demi terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Maroef.

Melalui Nota Kesepahaman ini, PPATK dan MIND ID menyepakati sejumlah bidang kerja sama, meliputi pertukaran informasi, penelitian dan riset, penyusunan analisis strategis, serta pelaksanaan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan kedua pihak dalam mengenali pola, modus, dan risiko kejahatan keuangan di sektor pertambangan. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung langkah pencegahan yang lebih terukur melalui pemanfaatan informasi dan hasil analisis sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi PPATK, sinergi dengan MIND ID menjadi bagian dari penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui keterlibatan pelaku industri strategis. Sementara bagi MIND ID, kolaborasi ini diharapkan semakin memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan grup perusahaan serta mendukung pengelolaan bisnis pertambangan yang bertanggung jawab.

Lebih jauh, kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui sinergi yang berkelanjutan, PPATK dan MIND ID berkomitmen mendukung terwujudnya industri pertambangan nasional yang semakin tangguh, berdaya saing, dan berintegritas, sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatbertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch (IMEW), Ferdy Hasiman, menyambut positif kembali beroperasinya kedua fasilitas pengolahan tembaga milik PTFI tersebut.

“Ya tentu positif karena smelter tembaganya Freeport merupakan yang terbesar. Dengan begitu nanti pengolahan konsentratnya menjadi lebih optimal,” ujar Ferdy saat dihubungi.

Sekadar catatan, PT Smelting sebelumnya sempat dihentikan sementara sejak 8 Agustus 2026 untuk perbaikan fasilitas furnace, sementara Smelter Manyar kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak penghentian operasi pascainsiden di tambang Grasberg.

Berdasarkan laporan kuartal III 2026 Freeport-McMoRan (FCX), disebutkan kapasitas peleburan gabungan PTFI, termasuk PT Smelting, ditargetkan mampu menghasilkan hingga sekitar 800 ribu ton katoda tembaga per tahun.

Kapasitas tersebut menjadi salah satu penguatan penting dalam rantai nilai tembaga nasional, mulai dari pengolahan konsentrat hingga menghasilkan produk bernilai tambah.

Pemerintah melalui MIND ID yang saat ini menjadi pemegang saham Freeport Indonesia terus mendorong penguatan hilirisasi tembaga. Penguatan hilirisasi tembaga dari MIND ID tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan tembaga dari Indonesia tidak lagi sekadar diekspor dalam bentuk ore mentah, tetapi bahan baku industri atau produk hilir yang memberikan nilai ekonomi dan penerimaan negara yang lebih besar bagi Indonesia.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemulihan operasional fasilitas pengolahan Freeport menunjukkan perkembangan yang positif. Smelter Manyar kembali menerima konsentrat pada Agustus dan mulai memproduksi katoda tembaga pada September, setelah sebelumnya pasokan konsentrat yang terbatas diprioritaskan untuk PT Smelting.

Yusuf berharap peningkatan kapasitas smelter terus berlangsung secara bertahap seiring dengan pemulihan produksi tambang Grasberg yang ditarget pada akhir 2027.

Ia menilai periode pemulihan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem industri hilir tembaga nasional. Menurutnya, peningkatan kapasitas smelter perlu diikuti dengan pengembangan industri pengolahan lanjutan agar nilai tambah dari komoditas tembaga semakin besar berada di dalam negeri.

Kendati demikian, Yusuf tetap memberi catatan bahwa sekitar tiga perempat produksi katoda PT Smelting masih diekspor karena industri pengolahan katoda domestik belum cukup besar. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya peluang pengembangan industri turunan tembaga di Indonesia, yang nantinya akan diorkestrasi pemerintah melalui MIND ID.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak ada permintaan. Yang juga menentukan adalah harga, kepastian kontrak jangka panjang, spesifikasi produk, dan pola pasokan industri,” tutup Yusuf saat dihubungi.

Dia menekankan, Indonesia memiliki posisi strategis karena didukung cadangan tembaga yang besar. Namun, pengembangan industri hilir harus konsisten diarahkan pada produk bernilai tambah lebih tinggi seperti batang tembaga, kawat, kabel, hingga copper foil untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi.

Hilirisasi, menurutnya, wajib mengoptimalkan manfaat kekayaan mineral batu bara nasional serta mencoiptakan ekosistem industri yang menyambungkan hulu ke hilir, mulai dari mulut tambang, proses pengolahan dan manufaktur, hingga bermuara pada produk akhir yang siap diserap pasar domestik maupun global.

“Hilirisasi itu bukan hanya membangun smelter. Harus ada kepastian suplai dari hulu, kemudian hasil olahannya juga harus tersambung ke industri hilir sampai menjadi produk akhir,” tegas Ali saat dihubungi, Selasa (1/9/2026).

Selama ini, praktik ekspor bahan mentah membuat nilai ekonomi yang diraup Indonesia sangat terbatas dan tidak sebanding dengan melimpahnya kekayaan mineral di dalam negeri.

Padahal, nilai jual sebuah komoditas bisa melonjak drastis apabila disentuh proses pengolahan dan industri manufaktur tingkat lanjut.

“Kalau tidak dihilirisasi, itu tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa, hanya menjadi bahan mentah. Tapi dengan hilirisasi, nilai tambahnya pasti berlipat-lipat,” ujarnya. Di atas kertas, Indonesia memiliki modal sumber daya besar untuk memuluskan transformasi ini. Mengacu data Badan Geologi, Indonesia tercatat menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel global.

Selain itu, posisi Indonesia sangat strategis sebagai pemilik cadangan timah terbesar di dunia, terbesar keempat untuk bauksit dan emas, peringkat keenam untuk batu bara, serta peringkat kesembilan untuk tembaga.

Meski sebagian besar cadangan tersebut telah dikuasai negara melalui BUMN Holding Pertambangan, MIND ID, sebagian cadangan strategis lainnya masih dikuasai oleh perusahaan asing.

Optimalisasi manfaatnya bagi Indonesia dapat ditempuh melalui peningkatan kepemilikan nasional sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan, sehingga nilai tambah dari kekayaan alam tersebut dapat lebih maksimal dirasakan oleh rakyat.

Dengan begitu, mandat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, akan dapat ditunaikan secara lebih optimal.

Dia kembali mengingatkan bahwa kehadiran fasilitas pemurnian atau smelter hanyalah titik tengah (midstream) dari panjangnya rantai industri. Oleh sebab itu, operasional smelter mutlak membutuhkan jaminan pasokan bahan baku dari hulu, sekaligus kesiapan industri lanjutan di hilir yang akan menyerap hasil olahannya.

“Problem kita bukan hilirisasinya, akan tetapi proses terjadinya hilirisasi itu yang kita permasalahkan,” imbuh Ali.

Senada dengan visi tersebut, Sekretaris Jenderal Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Ahmad Erani Yustika, memaparkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua tujuan utama dalam program hilirisasi nasional: menggenjot nilai tambah kekayaan alam, dan memangkas ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

“Yang pertama kita harus menaikkan nilai tambah sumber daya alam kita sehingga harus diolah di sini, itu yang paling utama. Yang kedua kita justru harus mendorong supaya ketergantungan impornya itu berkurang,” kata Erani.

Erani mencontohkan pengadaan kabel bawah laut yang selama ini banyak mengandalkan pasokan dari luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar dan semestinya mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.

Ia melanjutkan, kebutuhan bahan baku industri strategis semacam ini sudah saatnya dipenuhi oleh kapasitas produksi dalam negeri. Langkah ini akan memperkuat industri nasional sekaligus menekan laju impor.

“Kalau dulu misalnya kabel bawah laut itu kita harus impor, maka kita produksi sendiri. Dulu baru dicukupi dulu. Kalau nanti ada sisanya baru kita berpikir yang lain, misalnya ekspor,” tutupnya.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa tersebut, Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama seluruh Anggota Grup menyalurkan dukungan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), janda veteran, dan warakawuri di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Sulawesi Selatan.

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, MIND ID memberikan dukungan dalam bentuk ribuan paket bantuan kebutuhan pokok serta sarana penunjang mobilitas bagi para veteran sepert kursi roda dan tongkat bantu jalan. Penyerahan dukungan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Korporasi MIND ID, Pambudi Soenarsihanto, kepada perwakilan Dewan Pimpinan Daerah LVRI DKI Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Pambudi mengatakan bahwa peringatan kemerdekaan menjadi momentum yang tepat untuk mengenang sekaligus menghargai para pahlawan yang telah meletakkan fondasi bagi berdirinya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

“Semangat perjuangan para veteran merupakan warisan berharga bagi bangsa Indonesia. MIND ID bersama seluruh Anggota Grup ingin memastikan nilai-nilai perjuangan tersebut terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga persatuan, memperkuat kemandirian bangsa, serta mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata bagi Indonesia.”

Pambudi menegaskan bahwa penghormatan kepada veteran tidak cukup diwujudkan melalui kepedulian sosial semata, melainkan juga melalui komitmen untuk menjaga nilai-nilai persatuan, pengabdian, dan cinta tanah air yang telah diwariskan para pejuang bangsa.

“Ini adalah langkah nyata insan MIND ID sebagai generasi penerus untuk menghargai jasa para veteran. Kami berharap semangat perjuangan yang mereka wariskan dapat terus hidup dan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan karya, pengabdian, dan persatuan.”

Ketua DPD LVRI DKI Jakarta Marsda TNI (Purn) Sri Budjono menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan MIND ID bersama seluruh Anggota Grup kepada veteran dan keluarga veteran.

“Perhatian seperti ini menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan bangsa harus terus diwariskan dan diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam membangun Indonesia,” ujar Sri Budjono.

Bagi MIND ID, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya momentum mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga kesempatan untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan gotong royong yang telah diwariskan para pejuang. Nilai-nilai tersebut diyakini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.

MIND ID menjalankan penguatan operasional terukur, dan terus konsisten memperkuat integrasi ekosistem hilirisasi guna mendukung penciptaan produk bernilai tambah tinggi dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) membukukan laba periode berjalan sebesar US 25,24 juta.

Sementara itu, PT Timah Tbk (TINS) mencatat laba bersih semester I-2026 sebesar Rp2,71 triliun. Angka tersebut telah melampaui target laba bersih sepanjang tahun 2026 yang sebesar Rp1,61 triliun atau setara 169% dari target yang ditetapkan perusahaan.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Purwanto Asset Management Edwin Sebayang menilai sektor pertambangan saat ini tengah memasuki fase normalisasi, bukan penurunan struktural. Menurutnya, laba yang tidak lagi setinggi masa supercycle bukan berarti fundamental perusahaan memburuk, melainkan pasar kembali menilai emiten berdasarkan kualitas operasional, efisiensi, kesehatan neraca, dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Edwin mengatakan emiten tambang BUMN masih memiliki sejumlah katalis yang menarik untuk dicermati investor. INCO dan TINS misalnya, harga sahamnya dinilai akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global, realisasi volume produksi, serta kemampuan perusahaan menjaga margin keuntungan.

“Prospek INCO dan TINS akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas global, realisasi volume produksi, serta kemampuan menjaga margin di tengah siklus komoditas yang lebih menantang,” ujar Edwin.

Sementara ANTM dinilai memiliki prospek jangka panjang melalui hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sementara PTBA tetap menarik bagi investor yang mencari stabilitas arus kas dan dividen.

“Saya melihat ANTM masih memiliki katalis jangka panjang yang kuat melalui hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. PTBA tetap menarik bagi investor yang mencari stabilitas arus kas dan dividen,” ungkapnya.

Salah satu langkah hilirisasi yang dilakukan ANTM adalah melalui pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia bersama PT Industri Baterai Indonesia (IBI) dan HYD Investment Limited. HYD Investment Limited sendiri merupakan konsorsium yang terdiri atas Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd., EVE Energy Co., Ltd., dan PT Daaz Bara Lestari Tbk.

Pembangunan fasilitas produksi dalam proyek tersebut berlokasi di Karawang, Jawa Barat, dan ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2026. Total investasi awal keseluruhan proyek baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir tersebut mencapai US$5,9 miliar atau sekitar Rp96,04 triliun dengan asumsi kurs Rp16.278 per dolar AS.

Kapasitas produksi pada fase pertama selanjutnya direncanakan akan ditingkatkan melalui ekspansi hingga mencapai sedikitnya 15 gigawatt hour (GWh). Kapasitas tersebut diperkirakan setara untuk memenuhi kebutuhan sekitar 250.000 unit kendaraan listrik.

Di sisi lain, daya tarik PTBA bagi investor ditopang oleh rekam jejak pembagian dividen yang relatif konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, perusahaan membagikan dividen dengan rasio pembayaran yang berkisar antara 35% hingga 100% dari laba bersih, meskipun nilai dividen berubah mengikuti kinerja perusahaan pada masing-masing tahun buku.

Untuk laba tahun buku 2024, PTBA membagikan dividen tunai sebesar Rp3,83 triliun atau Rp332,44 per saham dengan rasio pembayaran 75%, yang dibayarkan pada 11 Juli 2025. Sebelumnya, dari laba tahun buku 2023, PTBA membagikan dividen sebesar Rp4,58 triliun atau Rp397,71 per saham dengan rasio pembayaran yang sama, yakni 75%.

Pembagian dividen terbesar dalam periode tersebut berasal dari laba tahun buku 2022, ketika PTBA membagikan dividen tunai Rp12,57 triliun atau Rp1.094,05 per saham dengan rasio pembayaran mencapai 100%. Dari laba tahun buku 2021, perusahaan juga membagikan Rp7,91 triliun atau Rp688,52 per saham, dengan seluruh laba yang menjadi dasar pembagian tersebut dialokasikan sebagai dividen.

Sementara dari laba tahun buku 2020, PTBA membagikan dividen sebesar Rp835,39 miliar atau Rp74,69 per saham dengan rasio pembayaran 35%. Adapun dari laba tahun buku 2019, dividen yang dibagikan mencapai Rp3,65 triliun atau Rp326,46 per saham dengan rasio pembayaran sebesar 90%.

Dengan demikian, Edwin menilai fokus investor pada semester II-2026 kemungkinan akan mulai bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan laba yang tinggi. Investor diperkirakan akan semakin memperhatikan kualitas laba, keberlanjutan arus kas, disiplin belanja modal, serta kemampuan masing-masing emiten menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES.

Press release ini juga sudah tayang di VRITIMES. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kebutuhan emas domestik mencapai sekitar 190-200 ton per tahun. Namun, besarnya potensi cadangan emas saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pasokan emas yang masuk melalui jalur formal. Pasokan emas dari jalur formal baru berada di kisaran 53,5-86,2 ton per tahun.

Kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat tata kelola dan mengintegrasikan rantai pasok emas nasional ke dalam sistem yang formal, transparan, dan terstandardisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam tata kelola emas nasional adalah adanya penjualan emas yang terindikasi ilegal.

“Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya,” kata Tri dalam dalam forum MINDialogue: Komoditas untuk Negeri, Strategi Penguatan Cadangan Mineral untuk Stabilitas dan Kedaulatan Ekonomi RI, di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Di sisi lain, sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan pertambangan rakyat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pasokan emas nasional. Produksi dari sektor tersebut diperkirakan mencapai 50-120 ton per tahun, atau mendekati volume pasokan yang berasal dari jalur formal.

Tri mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat dengan memfasilitasi penambang yang selama ini teridentifikasi sebagai penambang liar untuk memperoleh izin melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Nah untuk ke depan seperti apa, untuk perbaikan tata kelola dan lain sebagainya sebetulnya untuk kementerian ESDM mencoba untuk memfasilitasi adanya penambang yang teridentifikasi sebagai penambang liar untuk diberikan izin melalui mekanisme IPR,” tambah Tri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, tantangan Indonesia bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya alam mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa.

“Hampir semua diversifikasi sumber daya kita ada, sumber daya alam ya. Kita punya gas, kita punya minyak, di apa sektor maritim, agrikultur, hampir semua range ada dan kita juga punya apa namanya kekuatan stok cadangan yang sangat mumpuni. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan value yang lebih besar terhadap kekuatan sumber daya alam yang kita miliki,” kata Todotua.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menilai pengelolaan cadangan mineral, khususnya emas, bukan sekadar persoalan ekonomi. Menurut dia, pengelolaan mineral juga berkaitan dengan kepentingan nasional dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

“Sumber daya mineral harus dikelola secara strategis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni demi kemandirian dan kedaulatan pengelolaannya,” terang Maroef.

Menurut Maroef, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam tata kelola emas nasional. Hal itu mencakup pengelolaan pertambangan rakyat, keterlacakan (traceability) rantai pasok bijih, hingga penguatan ekosistem perdagangan hasil tambang agar terhubung dengan jalur formal.

MIND ID menilai pembenahan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sinergi lintas institusi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Transformasi tata kelola cadangan mineral, kata Maroef, perlu dilakukan di setiap simpul utama proses bisnis pertambangan, mulai dari sektor hulu, menengah (midstream), hingga hilir.

Di sektor hulu, MIND ID mendorong formalisasi pertambangan rakyat melalui IPR yang didukung harmonisasi regulasi dan pembinaan teknis secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan rakyat berjalan lebih tertib dan aman sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Sementara di sektor menengah (midstream), pengolahan bijih perlu diperkuat melalui kehadiran lembaga agregator berbadan hukum yang mampu menjamin keterlacakan rantai pasok menuju sistem formal.

Melalui skema tersebut, perusahaan yang ditunjuk dapat berperan sebagai pembina teknis sekaligus pembeli siaga (offtaker) untuk memastikan hasil tambang memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Penguatan tata kelola dari hulu hingga midstream selanjutnya diharapkan meningkatkan pasokan bahan baku yang masuk ke rantai pasok formal. Hal ini akan memperkuat produktivitas industri pengolahan dan pemurnian emas nasional, memperluas akses masyarakat terhadap produk emas yang terstandardisasi, serta mendukung penguatan ekosistem bullion nasional.

MIND ID meyakini perbaikan tata kelola emas tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok, tetapi juga memastikan kekayaan emas Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan tata kelola emas nasional menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rantai pasok yang terhubung secara legal, transparan, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan dalam menjaga nilai strategis kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kedaulatan negara.

Kondisi tersebut menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai kebutuhan yang semakin krusial, guna memastikan generasi penerus bangsa memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, MIND ID terus memperkuat investasi sosial di bidang pendidikan melalui program #MINDucation. Berkolaborasi dengan PT TIMAH (Persero) Tbk dan Ruangguru di Pemali Boarding School,l sejakntahun 2024, dan program ini memberikan pendampingan akademik dan pengembangan diri bagi siswa-siswa terpilih dari Bangka Belitung dan sekitarnya.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, mengatakan bahwa pembangunan masa depan Indonesia tidak hanya membutuhkan investasi pada infrastruktur dan teknologi, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional.

“Melalui program ini, MIND ID terus konsisten mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Kami ingin memastikan lebih banyak generasi muda Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya serta siap menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan,” ujarnya.

Program #MINDucation menghadirkan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari pembelajaran akademik, try out Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), hingga kegiatan pengembangan karakter seperti mentorship, expo jurusan, kelas inspirasi, dan project challenge.

Dalam kegiatan bertajuk Pass It Forward: One Step Closes, One Step Begins, MIND ID bersama TIMAH dan Ruangguru menggelar wisuda bagi 72 siswa angkatan 2025/2026 sekaligus menyambut 71 siswa angkatan 2026/2027 yang akan mengikuti program pendampingan belajar secara luring.

Program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 31 dari 33 siswa peserta program berhasil diterima di perguruan tinggi negeri pilihan atau setara 94 persen. Sementara itu, dua siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta dan tiga siswa memilih mengambil gap year untuk mempersiapkan studi lanjutan.

Capaian ini akan ikut memperkuat prestasi Pemali Boarding School dalam mencetak generasi unggul yang sejak berdiri hingga 2025 telah meluluskan 922 alumni yang kini berkiprah sebagai guru, dokter, dosen, anggota kepolisian, hingga karyawan BUMN maupun sektor swasta.

Lebih lanjut, Pria menyampaikan MIND ID memastikan program #MINDucation akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung lahirnya talenta-talenta unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.

“Keberhasilan pendidikan hari ini akan menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing bangsa. Karena itu, kami akan terus mendorong terciptanya akses pendidikan yang lebih baik agar semakin banyak generasi muda Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tutup Pria.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno peningkatan investasi dan keberlanjutan produksi dalam mendukung hilirisasi mineral masih perlu terus ditingkatkan. Terlebih kontribusi penerimaan negara melalui dividen, pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan royalti dari sektor pertambangan masih sangat dominan.

Oleh karena itu, untuk mendukung capaian tersebut dia menegaskan bahwa kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia. “Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia,” kata Eddy.

Capaian kontribusi untuk negara tercermin dari kinerja perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan MIND ID sepanjang tahun buku 2025. Sebagai induk holding, MIND ID menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp12,6 triliun yang ditopang oleh kinerja enam anggota holding, yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Timah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Freeport Indonesia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa kontribusi perusahaan kepada negara berasal dari berbagai instrumen penerimaan, tidak hanya dari satu sumber. Pada tahun 2026, Freeport Indonesia perkirakan mampu berkontribusi sekitar US$2,6 miliar, yang utamnaya berasal dari dividen sekitar US$1,1 miliar, pajak sekitar US$1 miliar, dan royalti sekitar US$500 juta.

“Struktur penerimaan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan produksi dan investasi di sektor pertambangan memiliki dampak langsung terhadap besarnya kontribusi yang diterima negara, baik melalui dividen, pajak, maupun royalty,” jelasnya.

Selain dividen, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam MIND ID juga merupakan kontributor utama penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara melalui pembayaran royalti dan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. PT Bukit Asam menjadi salah satu penyumbang utama royalti batu bara, sementara ANTAM, PT Timah, dan PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi signifikan melalui royalti komoditas nikel, timah, tembaga, dan emas.

Besarnya kontribusi fiskal tersebut menunjukkan peran strategis Grup MIND ID dalam menopang APBN sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, serta memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Dalam semangat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, kepastian produksi serta keberlanjutan investasi di sektor pertambangan menjadi fondasi penting agar kekayaan alam nasional terus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus memperbesar manfaat ekonomi di daerah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kedaulatan ekonomi nasional.

Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan sebagai holding industri pertambangan BUMN, MIND ID tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja operasional bisnis, tetapi juga proaktif menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional dengan terus melibatkan pemasok lokal.

“Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting. TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami,” katanya.

MIND ID terus memantau komposisi pemasok agar proporsi pelaku usaha lokal dan domestik tetap terjaga di atas 90 persen dari total pemasok di seluruh Grup, sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan oleh daerah sekitar operasi.

Keterlibatan pemasok lokal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari fase eksplorasi hingga pemasaran produk — meliputi penyediaan bahan bakar, alat berat, suku cadang, layanan kontraktor, hingga kegiatan distribusi.

Pendekatan ini memperkuat perekonomian daerah, memitigasi risiko gangguan pasokan, dan meningkatkan efektivitas operasional.

Penguatan rantai pasok dalam negeri juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri serta pengembangan hilirisasi mineral.

Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperbesar efek berganda bagi perekonomian.

“Sebagai BUMN, kami adalah agent of development sehingga dampak ekonomi menjadi sangat penting. Kami mendukung program pemerintah untuk mendorong kedaulatan ekonomi nasional,” kata Binahidra.