Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kebutuhan emas domestik mencapai sekitar 190-200 ton per tahun. Namun, besarnya potensi cadangan emas saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pasokan emas yang masuk melalui jalur formal. Pasokan emas dari jalur formal baru berada di kisaran 53,5-86,2 ton per tahun.

Kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat tata kelola dan mengintegrasikan rantai pasok emas nasional ke dalam sistem yang formal, transparan, dan terstandardisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, salah satu persoalan yang masih ditemukan dalam tata kelola emas nasional adalah adanya penjualan emas yang terindikasi ilegal.

“Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya,” kata Tri dalam dalam forum MINDialogue: Komoditas untuk Negeri, Strategi Penguatan Cadangan Mineral untuk Stabilitas dan Kedaulatan Ekonomi RI, di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Di sisi lain, sektor Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan pertambangan rakyat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pasokan emas nasional. Produksi dari sektor tersebut diperkirakan mencapai 50-120 ton per tahun, atau mendekati volume pasokan yang berasal dari jalur formal.

Tri mengatakan pemerintah tengah berupaya memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat dengan memfasilitasi penambang yang selama ini teridentifikasi sebagai penambang liar untuk memperoleh izin melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Nah untuk ke depan seperti apa, untuk perbaikan tata kelola dan lain sebagainya sebetulnya untuk kementerian ESDM mencoba untuk memfasilitasi adanya penambang yang teridentifikasi sebagai penambang liar untuk diberikan izin melalui mekanisme IPR,” tambah Tri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, tantangan Indonesia bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kekayaan sumber daya alam mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi bangsa.

“Hampir semua diversifikasi sumber daya kita ada, sumber daya alam ya. Kita punya gas, kita punya minyak, di apa sektor maritim, agrikultur, hampir semua range ada dan kita juga punya apa namanya kekuatan stok cadangan yang sangat mumpuni. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan value yang lebih besar terhadap kekuatan sumber daya alam yang kita miliki,” kata Todotua.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menilai pengelolaan cadangan mineral, khususnya emas, bukan sekadar persoalan ekonomi. Menurut dia, pengelolaan mineral juga berkaitan dengan kepentingan nasional dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

“Sumber daya mineral harus dikelola secara strategis, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni demi kemandirian dan kedaulatan pengelolaannya,” terang Maroef.

Menurut Maroef, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat dalam tata kelola emas nasional. Hal itu mencakup pengelolaan pertambangan rakyat, keterlacakan (traceability) rantai pasok bijih, hingga penguatan ekosistem perdagangan hasil tambang agar terhubung dengan jalur formal.

MIND ID menilai pembenahan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sinergi lintas institusi, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Transformasi tata kelola cadangan mineral, kata Maroef, perlu dilakukan di setiap simpul utama proses bisnis pertambangan, mulai dari sektor hulu, menengah (midstream), hingga hilir.

Di sektor hulu, MIND ID mendorong formalisasi pertambangan rakyat melalui IPR yang didukung harmonisasi regulasi dan pembinaan teknis secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan rakyat berjalan lebih tertib dan aman sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Sementara di sektor menengah (midstream), pengolahan bijih perlu diperkuat melalui kehadiran lembaga agregator berbadan hukum yang mampu menjamin keterlacakan rantai pasok menuju sistem formal.

Melalui skema tersebut, perusahaan yang ditunjuk dapat berperan sebagai pembina teknis sekaligus pembeli siaga (offtaker) untuk memastikan hasil tambang memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Penguatan tata kelola dari hulu hingga midstream selanjutnya diharapkan meningkatkan pasokan bahan baku yang masuk ke rantai pasok formal. Hal ini akan memperkuat produktivitas industri pengolahan dan pemurnian emas nasional, memperluas akses masyarakat terhadap produk emas yang terstandardisasi, serta mendukung penguatan ekosistem bullion nasional.

MIND ID meyakini perbaikan tata kelola emas tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah dan efisiensi rantai pasok, tetapi juga memastikan kekayaan emas Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

Pada akhirnya, penguatan tata kelola emas nasional menjadi bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan rantai pasok yang terhubung secara legal, transparan, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat kemampuan dalam menjaga nilai strategis kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kedaulatan negara.

Kondisi tersebut menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai kebutuhan yang semakin krusial, guna memastikan generasi penerus bangsa memiliki kemampuan dan daya saing yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, MIND ID terus memperkuat investasi sosial di bidang pendidikan melalui program #MINDucation. Berkolaborasi dengan PT TIMAH (Persero) Tbk dan Ruangguru di Pemali Boarding School,l sejakntahun 2024, dan program ini memberikan pendampingan akademik dan pengembangan diri bagi siswa-siswa terpilih dari Bangka Belitung dan sekitarnya.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, mengatakan bahwa pembangunan masa depan Indonesia tidak hanya membutuhkan investasi pada infrastruktur dan teknologi, tetapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional.

“Melalui program ini, MIND ID terus konsisten mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang. Kami ingin memastikan lebih banyak generasi muda Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya serta siap menjawab kebutuhan pembangunan di masa depan,” ujarnya.

Program #MINDucation menghadirkan berbagai bentuk pendampingan, mulai dari pembelajaran akademik, try out Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), hingga kegiatan pengembangan karakter seperti mentorship, expo jurusan, kelas inspirasi, dan project challenge.

Dalam kegiatan bertajuk Pass It Forward: One Step Closes, One Step Begins, MIND ID bersama TIMAH dan Ruangguru menggelar wisuda bagi 72 siswa angkatan 2025/2026 sekaligus menyambut 71 siswa angkatan 2026/2027 yang akan mengikuti program pendampingan belajar secara luring.

Program tersebut menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun ajaran 2025/2026, sebanyak 31 dari 33 siswa peserta program berhasil diterima di perguruan tinggi negeri pilihan atau setara 94 persen. Sementara itu, dua siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi swasta dan tiga siswa memilih mengambil gap year untuk mempersiapkan studi lanjutan.

Capaian ini akan ikut memperkuat prestasi Pemali Boarding School dalam mencetak generasi unggul yang sejak berdiri hingga 2025 telah meluluskan 922 alumni yang kini berkiprah sebagai guru, dokter, dosen, anggota kepolisian, hingga karyawan BUMN maupun sektor swasta.

Lebih lanjut, Pria menyampaikan MIND ID memastikan program #MINDucation akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung lahirnya talenta-talenta unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan nasional.

“Keberhasilan pendidikan hari ini akan menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing bangsa. Karena itu, kami akan terus mendorong terciptanya akses pendidikan yang lebih baik agar semakin banyak generasi muda Indonesia memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tutup Pria.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno peningkatan investasi dan keberlanjutan produksi dalam mendukung hilirisasi mineral masih perlu terus ditingkatkan. Terlebih kontribusi penerimaan negara melalui dividen, pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan royalti dari sektor pertambangan masih sangat dominan.

Oleh karena itu, untuk mendukung capaian tersebut dia menegaskan bahwa kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia. “Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan memperkuat daya saing Indonesia,” kata Eddy.

Capaian kontribusi untuk negara tercermin dari kinerja perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Holding Industri Pertambangan MIND ID sepanjang tahun buku 2025. Sebagai induk holding, MIND ID menyetorkan dividen kepada negara sebesar Rp12,6 triliun yang ditopang oleh kinerja enam anggota holding, yakni PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Timah Tbk, PT Vale Indonesia Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Freeport Indonesia.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa kontribusi perusahaan kepada negara berasal dari berbagai instrumen penerimaan, tidak hanya dari satu sumber. Pada tahun 2026, Freeport Indonesia perkirakan mampu berkontribusi sekitar US$2,6 miliar, yang utamnaya berasal dari dividen sekitar US$1,1 miliar, pajak sekitar US$1 miliar, dan royalti sekitar US$500 juta.

“Struktur penerimaan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan produksi dan investasi di sektor pertambangan memiliki dampak langsung terhadap besarnya kontribusi yang diterima negara, baik melalui dividen, pajak, maupun royalty,” jelasnya.

Selain dividen, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam MIND ID juga merupakan kontributor utama penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara melalui pembayaran royalti dan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku. PT Bukit Asam menjadi salah satu penyumbang utama royalti batu bara, sementara ANTAM, PT Timah, dan PT Freeport Indonesia memberikan kontribusi signifikan melalui royalti komoditas nikel, timah, tembaga, dan emas.

Besarnya kontribusi fiskal tersebut menunjukkan peran strategis Grup MIND ID dalam menopang APBN sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal, serta memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Dalam semangat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, kepastian produksi serta keberlanjutan investasi di sektor pertambangan menjadi fondasi penting agar kekayaan alam nasional terus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus memperbesar manfaat ekonomi di daerah, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong kedaulatan ekonomi nasional.

Division Head of Sustainability MIND ID, Binahidra Logiardi, mengatakan sebagai holding industri pertambangan BUMN, MIND ID tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja operasional bisnis, tetapi juga proaktif menjalankan peran sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional dengan terus melibatkan pemasok lokal.

“Dari sisi rantai pasok dan aspek sosial, kami melihat keterlibatan pemasok lokal dan domestik sangat penting. TKDN menjadi salah satu ukuran pencapaian operasi dan bisnis kami,” katanya.

MIND ID terus memantau komposisi pemasok agar proporsi pelaku usaha lokal dan domestik tetap terjaga di atas 90 persen dari total pemasok di seluruh Grup, sehingga manfaat ekonomi juga dirasakan oleh daerah sekitar operasi.

Keterlibatan pemasok lokal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari fase eksplorasi hingga pemasaran produk — meliputi penyediaan bahan bakar, alat berat, suku cadang, layanan kontraktor, hingga kegiatan distribusi.

Pendekatan ini memperkuat perekonomian daerah, memitigasi risiko gangguan pasokan, dan meningkatkan efektivitas operasional.

Penguatan rantai pasok dalam negeri juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat struktur industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri serta pengembangan hilirisasi mineral.

Langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas industri nasional, memperluas kesempatan kerja, dan memperbesar efek berganda bagi perekonomian.

“Sebagai BUMN, kami adalah agent of development sehingga dampak ekonomi menjadi sangat penting. Kami mendukung program pemerintah untuk mendorong kedaulatan ekonomi nasional,” kata Binahidra.

Sebagai bagian dari upaya mempererat sinergi tersebut, PT Vale yang merupakan anggota Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, mencatatkan sejumlah lompatan penting dalam ikhtiar hilirisasi nikel.

Belum lama ini, Vale menghadirkan komponen utama autoclave, yang menjadi fase krusial dalam pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) Sambalagi di Morowali, Sulawesi Tengah.

Diharapkan, pabrik yang dibangun dalam tiga jalur produksi (Line A, B, dan C) ini mencapai first mechanical completion pada akhir 2026.

Capaian ini mempertegas komitmen hilirisasi Indonesia yang berdaya saing tinggi, berbasis standar hijau, serta mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun, proyek ini menjadi bagian Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, salah satu proyek strategis nasional dalam mendorong hilirisasi mineral di Indonesia dengan total investasi US$2 miliar.

Pengamat tambang dan energi Ferdy Hasiman menilai pembangunan fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) sudah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku industri nikel, bukan lagi sekadar pilihan.

Menurutnya, perusahaan yang tidak berinvestasi pada proyek hilirisasi berisiko tertinggal dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang kini berkembang pesat.

“Sebagian besar belanja modal (capex) perusahaan tambang saat ini memang diarahkan untuk pembangunan HPAL karena fasilitas ini akan menjadi tulang punggung ekosistem kendaraan listrik. Sejauh ini, MIND ID melalui Vale termasuk yang paling agresif mengembangkan proyek tersebut,” ujar Ferdy.

Ia menambahkan pemerintah dan Danantara juga telah aktif mendorong percepatan hilirisasi dengan dukungan investasi bernilai triliunan rupiah.

Menurut Ferdy, agresivitas Vale turut didukung pengalaman jajaran manajemen yang memahami pengembangan proyek HPAL.

“Di samping itu, (Vale juga diuntungkan dengan) beberapa perusahaan nikel (swasta) lain memang tidak terlalu agresif sejak 2 tahun terakhir. Kemungkinan besar regulasi kita yang sering berubah-ubah,” tambahnya.

Hilirisasi yang dijalankan tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah ekonomi mineral, melainkan menetapkan standar baru dalam kolaborasi lintas negara.

Diharapkan, adanya kemitraan strategis Indonesia, Korea Selatan, dan Tiongkok dapat diselaraskan dengan tata kelola lingkungan rendah karbon dan keberlanjutan sosial.

Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM & Chief Executive Officer Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan apa yang sudah dicapai Vale bukan hanya sebuah fasilitas industri, melainkan ekosistem hilirisasi yang lengkap dan berkelanjutan.

“Proyek hilirisasi Vale menempatkan standar baru dalam kolaborasi internasional yang selaras dengan kepentingan nasional: membangun kedaulatan sumber daya, membuka lapangan kerja, serta menciptakan nilai tambah tinggi yang mendukung agenda Net Zero Emissions,” katanya.

Semangat mendukung hilirisasi mineral dan ekosistem kendaraan listrik nasional, secara tidak langsung juga akan mendorong efek ganda untuk daerah, seperti Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Arniwaty Lamadjido mengapresiasi pengembangan kawasan industri yang tidak hanya berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian besar pada aspek sosial dan kualitas hidup masyarakat.

“Kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM lokal serta keterbukaan terhadap fasilitas publik menjadi model pembangunan kawasan industri yang inklusif dan berkelanjutan bagi Sulawesi Tengah,” katanya.

Realisasi investasi sektor ini mencapai Rp40,1 triliun, melonjak 193 persen dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar Rp13,7 triliun.

Lonjakan tersebut membuat bauksit untuk pertama kalinya menjadi komoditas dengan realisasi investasi hilirisasi terbesar di Indonesia, menggeser nikel yang selama ini mendominasi investasi sektor pengolahan mineral.

Peningkatan investasi itu didorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit di dalam negeri.

Kondisi tersebut menunjukkan arah hilirisasi nasional mulai berkembang lebih merata dan tidak lagi hanya bergantung pada industri nikel.

Salah satu proyek strategis yang menopang perkembangan tersebut adalah pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dikembangkan Grup MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) bersama PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).

Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 3,3 juta ton bauksit setiap tahun.

Keberadaan SGAR menjadi tonggak penting penguatan rantai pasok industri aluminium nasional, mulai dari pertambangan bauksit hingga pengolahan menjadi alumina.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyambut positif peningkatan investasi hilirisasi bauksit tersebut.

Menurutnya, selama ini sektor bauksit memang masih tertinggal dibandingkan nikel karena investor lebih banyak mengarahkan modalnya ke industri pengolahan nikel.

“Kami menyambut gembira capaian investasi di sektor hilirisasi bauksit melalui peningkatan tajam investasi smelter. Jika dilihat dari perkembangannya di masa lalu, kita memang menunggu lebih banyak lagi investasi di sektor smelter bauksit karena cenderung tertinggal dibandingkan investasi di sektor nikel,” ujar Eddy.

Ia berharap pembangunan smelter tidak berhenti pada tahap pengolahan awal, tetapi berlanjut hingga pengembangan industri hilir agar Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar.

“Oleh karena itu, kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti oleh pengembangan industri hilir dari bauksit lebih lanjut, agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk hilir bauksit,” katanya.

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha juga mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, tren peningkatan investasi harus dijaga agar memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Terkait capaian ini perlu diapresiasi. Meski begitu tren ini jangan hanya bersifat sementara tapi harus konsisten dan bila perlu bisa ditingkatkan,” ujar Syarif.

Ia menilai keberhasilan hilirisasi juga harus memberikan manfaat bagi daerah penghasil sumber daya alam melalui pembagian manfaat yang adil.

“Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kita perlu menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya, dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau dihutangi terus serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku,” katanya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan perubahan posisi tersebut terjadi karena meningkatnya pembangunan fasilitas pengolahan bauksit oleh investor dalam maupun luar negeri.

“Nah ini kalau kita lihat, biasanya itu nikel selalu di nomor satu. Nah ini ada shifting, bauksit menjadi nomor satu karena memang ada beberapa pembangunan bauksit, baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga bauksit ini untuk pertama kali mengambil tempat nomor satu sesudah nikel,” ujar Rosan.

Menurutnya, pergeseran tersebut menunjukkan hilirisasi nasional mulai berkembang lebih merata.

Tidak hanya menciptakan nilai tambah industri, peningkatan investasi juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, realisasi investasi hilirisasi pada triwulan II 2026 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut menyumbang 29,8 persen terhadap total realisasi investasi nasional yang mencapai Rp511,8 triliun.

Berdasarkan komoditas, investasi hilirisasi bauksit menjadi yang terbesar dengan nilai Rp40,1 triliun, disusul nikel Rp29,4 triliun, tembaga Rp16,7 triliun, besi baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lainnya seperti timah, emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, aspal Buton, dan logam tanah jarang sebesar Rp4,7 triliun.

Realisasi investasi Januari–Juni 2026 tercatat menyerap 1.448.862 tenaga kerja, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada triwulan II 2026 saja, investasi mampu menyerap 742.263 tenaga kerja atau meningkat 5,1 persen.

“Dan ini kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen,” kata Rosan.

Investasi tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat rantai pasok industri pengolahan, sekaligus mendorong kontribusi terhadap penerimaan negara yang diproyeksikan menembus lebih dari Rp 120 triliun per tahun saat produksi kembali normal.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional.

Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Freeport, mulai dari penguatan kepemilikan nasional hingga keberlanjutan investasi jangka panjang.

“Saya apresiasi karena kemarin telah terjadi kesepakatan untuk investasi kembali sebesar 12 persen bersama pemerintah Indonesia. Ini juga menjadi terobosan baru terkait keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia, di mana izin usahanya diperpanjang sesuai usia cadangan,” kata Arif.

Ia juga mengapresiasi komitmen Freeport dalam menjalankan berbagai program sosial, khususnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, maupun wilayah Papua secara umum.

Apresiasi serupa disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui. Menurut dia, Freeport telah memberikan kontribusi besar bagi negara sekaligus membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat Papua.

“Kami ingin berterima kasih kepada PT Freeport atas kinerjanya yang sampai hari ini terus memberikan manfaat bagi negara. Kami juga harus mengakui Freeport telah banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” kata Alfons.

Menurut Alfons, kontribusi tersebut menjadi modal penting agar Freeport terus berkembang sebagai salah satu aset strategis nasional yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus mendorong pembangunan di Tanah Papua.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi mineral nasional yang dijalankan pemerintah bersama MIND ID.

Smelter baru tersebut memiliki kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersamaan dengan ekspansi kapasitas PT Smelting Gresik sebesar 300 ribu ton konsentrat per tahun, total tambahan kapasitas pengolahan mencapai 2 juta ton konsentrat.

Dengan kapasitas PT Smelting yang telah beroperasi sebelumnya sebesar 1 juta ton, total konsentrat yang dapat dimurnikan di dalam negeri oleh Freeport Indonesia mencapai sekitar 3 juta ton per tahun.

“Dengan beroperasinya smelter dan Precious Metal Refinery di Gresik, seluruh rantai nilai tembaga dari konsentrat, katoda tembaga, hingga logam mulia seperti emas dan perak kini dapat diproses di dalam negeri. Ini merupakan lompatan besar bagi hilirisasi mineral Indonesia,” kata Tony.

Selain smelter, Freeport juga membangun Precious Metal Refinery (PMR) berkapasitas 6.000 ton lumpur anoda per tahun untuk memurnikan emas, perak, serta logam kelompok platinum (Platinum Group Metals/PGM).

Fasilitas tersebut menggunakan teknologi double flash smelting and converting, sedangkan pemurnian logam mulia dilakukan menggunakan teknologi hydrometallurgy.

Melalui fasilitas hilirisasi tersebut, Freeport mampu menghasilkan sekitar 600 ribu ton katoda tembaga setiap tahun. Bersama produksi PT Smelting, total produksi katoda tembaga mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun.

Selain itu, PMR menghasilkan sekitar 50 ton emas, 200 ton perak, 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium, 285 ton selenium, 220 ton bismut, dan 2.200 ton timbal setiap tahun.

Seluruh produksi emas direncanakan akan di-offtake oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sedangkan perak dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

Fasilitas tersebut juga menghasilkan produk samping bernilai ekonomi berupa sekitar 1,5 juta ton asam sulfat, 1,3 juta ton copper slag, dan 150 ribu ton gipsum per tahun yang sebagian besar dipasarkan untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Tony menjelaskan operasional smelter sempat menghadapi tantangan setelah terjadi kebakaran di fasilitas Gas Cleaning Plant pada Oktober 2024.

Perbaikan berhasil diselesaikan sehingga smelter kembali beroperasi pada Mei 2025. Namun, operasi kembali terganggu akibat longsoran di Grasberg Block Cave yang menyebabkan pasokan konsentrat terhenti.

Saat ini perusahaan memanfaatkan masa penghentian operasi untuk melakukan inspeksi menyeluruh dan penyempurnaan fasilitas sebelum smelter kembali menerima pasokan konsentrat dari Papua mulai September tahun ini.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan proses pemulihan tambang berjalan aman sehingga pasokan konsentrat kembali normal. Ketika sisi hulu pulih dan smelter beroperasi penuh, manfaat hilirisasi akan semakin optimal, baik dalam bentuk peningkatan produksi logam, penguatan industri dalam negeri, maupun peningkatan penerimaan negara,” ujar Tony.

Menurut dia, produksi tambang pada 2026 diperkirakan masih berada di kisaran 65 persen kapasitas akibat proses pemulihan pascalongsor.

Kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 75 persen pada semester pertama 2027 sebelum kembali mencapai 100 persen menjelang akhir tahun.

“Kami melakukan proses ramp up secara bertahap karena keselamatan operasi menjadi prioritas utama. Ketika produksi kembali normal pada akhir 2027, seluruh fasilitas hilirisasi akan dapat beroperasi secara optimal sesuai kapasitas yang telah dibangun,” kata Tony.

Sejalan dengan pemulihan tersebut, produksi logam juga meningkat secara bertahap. Pada 2026, Freeport menargetkan menghasilkan sekitar 800 juta pound tembaga dan 700 ribu ounce emas atau sekitar 21 ton emas.

Produksi diproyeksikan meningkat menjadi 1,2 miliar pound tembaga dan 1 juta ounce emas atau sekitar 31 ton pada 2027, kemudian mencapai 1,6 miliar pound tembaga dan 1,4 juta ounce emas atau sekitar 43 ton pada 2028.

Mulai 2029, produksi akan ditopang oleh tambang bawah tanah Kucing Liar yang dipersiapkan menggantikan tambang DMLZ sehingga kapasitas produksi dapat dipertahankan di kisaran 220 ribu ton bijih per hari.

Keberadaan tambang tersebut diharapkan menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan tembaga nasional dalam jangka panjang.

Dengan asumsi harga tembaga sebesar 6 dolar AS per pound dan harga emas sebesar 4.500 dolar AS per ounce, penerimaan negara pada 2026 diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar AS.

Seiring pulihnya produksi, penerimaan negara diproyeksikan meningkat menjadi 4,7 miliar dolar AS pada 2027, yang terdiri atas sekitar 1,9 miliar dolar AS penerimaan pajak, 1,9 miliar dolar AS dividen melalui MIND ID, serta sekitar 800 juta dolar AS penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk royalti.

Saat kapasitas produksi telah pulih sepenuhnya, kontribusi Freeport kepada negara diperkirakan menembus lebih dari 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun per tahun.

Melalui kepemilikan nasional di bawah MIND ID, manfaat hilirisasi tembaga tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat industri pengolahan mineral nasional, tetapi juga meningkatkan dividen kepada negara, memperbesar penerimaan pajak dan PNBP, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk tembaga bernilai tambah di pasar global.

Legislator menilai keberadaan Freeport Indonesia selama puluhan tahun telah memberikan manfaat nyata, baik bagi negara maupun masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.

Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mengatakan Freeport menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap Indonesia melalui investasi lanjutan dan keberlanjutan operasional perusahaan.

“Saya apresiasi karena telah terjadi kesepakatan investasi kembali sebesar 12 persen bersama pemerintah Indonesia. Ini menjadi terobosan baru terkait keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia, di mana izin usahanya diperpanjang sesuai usia cadangan,” ujar Arif dalam rapat dengar pendapat bersama PT Freeport Indonesia

Ia menilai keberlanjutan investasi tersebut akan memberikan kepastian manfaat ekonomi sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui menyebut Freeport telah memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah maupun masyarakat Papua.

“Kami ingin berterima kasih kepada Freeport atas kinerjanya yang sampai hari ini terus memberikan manfaat bagi negara. Kami juga harus mengakui Freeport telah banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” kata Alfons.

Menurut dia, Freeport harus terus menjadi aset nasional yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan di Tanah Papua.

Apresiasi juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irsan Sosiawan Gading.

Ia menilai peningkatan kinerja perusahaan harus terus diiringi dengan penguatan program pemberdayaan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kinerja PT Freeport yang sudah berkontribusi untuk negara dan pendapatan negara. Yang juga sangat penting adalah perhatian kepada masyarakat di sekitar tambang agar manfaat kehadiran perusahaan benar-benar dirasakan masyarakat lokal,” ujarnya.

PT Freeport Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan negara melalui pajak, dividen, royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada 2026 kontribusi perusahaan kepada negara diperkirakan mencapai sekitar 2,6 miliar dolar AS, kemudian meningkat menjadi sekitar 4,7 miliar dolar AS pada 2027, yang terdiri atas sekitar 1,9 miliar dolar AS penerimaan pajak, 1,9 miliar dolar AS dividen kepada pemerintah melalui MIND ID, serta sekitar 800 juta dolar AS PNBP, termasuk royalti.

Ketika operasi tambang kembali normal, kontribusi perusahaan diproyeksikan menembus lebih dari 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun per tahun.

Di luar kontribusi fiskal, Freeport juga secara konsisten menjalankan investasi sosial di Papua dengan mengalokasikan sekitar 100 juta dolar AS setiap tahun untuk program pengembangan masyarakat.

Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kapasitas masyarakat adat, hingga peningkatan kualitas layanan publik di sekitar wilayah operasional.

Sepanjang 2025, Grup MIND ID merealisasikan pemberian 5.322 beasiswa, pendampingan belajar bagi 13.388 siswa, pelatihan kepada 408 guru, pelatihan vokasi dan keterampilan bagi 1.944 orang, serta peningkatan 389 unit sarana dan prasarana pendidikan.

Program-program tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pembangunan peradaban masa depan Indonesia.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah MINDucation: Empowering Coastal Students. Program ini menjadi bagian dari upaya MIND ID bersama PT Timah, dalam memperluas kesempatan pendidikan bagi siswa di wilayah pesisir dan pulau terpencil.

Sejak tahun 2000, PT Timah melalui Pemali Boarding School telah memberikan akses pendidikan bagi siswa berprestasi dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung.

Program asrama tersebut telah meluluskan 886 alumni dan saat ini membina 107 siswa aktif yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Pemali.

MIND ID dan PT Timah juga berkolaborasi dengan Ruangguru melalui program bimbingan belajar MINDucation.

Kolaborasi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing siswa agar lebih siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja profesional.

Salah satu siswi Pemali Boarding School Andara Vista mengaku, sebelumnya sempat memandang pendidikan tinggi sebagai sesuatu yang sulit dijangkau karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Namun, MINDucation membuatnya lebih percaya diri untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita.

“Sekarang saya mendapatkan bimbingan belajar tambahan melalui MINDucation, dan tinggal di lingkungan asrama yang sangat mendukung pertumbuhan saya.

Kini, beban orang tua saya menjadi sangat ringan, dan saya merasa jauh lebih percaya diri serta siap untuk mengejar cita-cita melanjutkan pendidikan untuk membanggakan keluarga dan desa saya,” ujar Andara.

Keberadaan program tersebut tidak hanya membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Program ini juga menjadi katalisator inklusi sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.

Melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan, MIND ID turut mendukung target SDGs Indonesia 2030 dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Dukungan fasilitas asrama dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai mampu memperkuat peluang siswa dari daerah terpencil untuk memutus rantai kemiskinan dan berkontribusi bagi pembangunan daerah asalnya.

Selama program ini berjalan, 72 siswa kelas 11 dan 12 mendapatkan pendampingan pembelajaran tambahan

untuk persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebagai hasilnya, sebanyak 27 Siswa atau 75% lulus ke PTN.

Adapun, penguatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Grup MIND ID dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, MIND ID berkontribusi nyata dalam melahirkan generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju.

Langkah tersebut turut mendorong penurunan timbulan limbah padat sebesar 11,3 persen secara tahunan.

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan MIND ID 2025, sebanyak 82.876 ton limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) serta 946.733 ton limbah padat non-B3 berhasil dialihkan dari pembuangan akhir melalui berbagai skema pemanfaatan kembali.

Total material sisa yang dimanfaatkan sepanjang tahun mencapai lebih dari 1 juta ton.

Seiring meningkatnya pemanfaatan material sisa tersebut, total timbulan limbah padat MIND ID Grup turun dari 1.306.835,91 ton pada 2024 menjadi 1.159.049,16 ton pada 2025.

Penurunan terjadi pada dua kategori utama. Limbah padat B3 turun dari 270.478,08 ton menjadi 208.441,10 ton. Sementara itu, limbah padat non-B3 berkurang dari 1.036.357,83 ton menjadi 950.608,06 ton.

Secara tren, penurunan timbulan limbah juga berlangsung konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Total limbah padat MIND ID Grup tercatat sebesar 1.396.034,05 ton pada 2023, turun menjadi 1.306.835,91 ton pada 2024, kemudian kembali menurun menjadi 1.159.049,16 ton pada 2025.

Selain limbah padat, laporan tersebut juga mencatat timbulan limbah cair B3 sebesar 4.764,52 ton sepanjang 2025.

Jenis limbah tersebut meliputi oli bekas, minyak bekas, oil sludge, solar bekas, grease bekas, hingga bahan kimia kedaluwarsa.

Pakar Energi Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai capaian tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengelolaan limbah yang terstruktur sebagai fondasi praktik pertambangan yang baik (good mining practice).

“Menurut saya, sistem pengelolaan limbah yang terstruktur sangat penting karena dalam operasi tambang risiko terbesar bukan hanya pada volume limbah, tetapi pada putusnya rantai pengelolaan,” kata Eko saat dihubungi, Selasa (1/7/2026).

Menurut Eko, setiap jenis limbah, baik limbah B3, limbah cair, residu proses, sludge, oli bekas, kemasan bahan kimia, maupun limbah non-B3 dalam volume besar memerlukan jejak pengelolaan yang jelas.

Jejak tersebut mencakup asal limbah, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, hingga bukti akhir pengelolaannya.

Ia mengatakan pendekatan pemanfaatan material sisa juga menunjukkan bahwa pengelolaan limbah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi mulai mengoptimalkan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

“Limbah tidak hanya dilihat sebagai isu toksisitas yang harus diamankan, tetapi juga sebagai material stream yang perlu diklasifikasi,” ujarnya.

Eko berpendapat klasifikasi diperlukan untuk membedakan material yang harus dikendalikan secara ketat, material yang masih dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dipulihkan nilainya, maupun yang benar-benar harus dibuang sebagai pilihan terakhir.

Menurut dia, pendekatan tersebut mulai tercermin pada berbagai inisiatif yang dijalankan entitas anggota MIND ID dalam mendukung praktik ekonomi sirkular.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), misalnya, memanfaatkan slag nikel hasil proses pyrometallurgy sebagai bahan konstruksi Pomalaa Beton (POTON) untuk kebutuhan road base, yard base, dan konstruksi internal.

ANTAM juga mengolah tailing emas menjadi Green Fine Aggregate (GFA), sementara Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dimanfaatkan bersama slag nikel sebagai bahan baku Pomalaa Beton.

Di PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), internal scrap dari proses peleburan dan pengecoran aluminium digunakan kembali untuk mendukung produksi sehingga membantu mengurangi kebutuhan bahan baku primer berupa alumina.

Sementara itu, PT TIMAH Tbk mengelola Sisa Hasil Pengolahan (SHP) menggunakan metode fisik seperti gravitasi, kemagnetan, dan konduktivitas listrik. Pada 2025, SHP tercatat mencapai 1.506,06 ton ore dan masih memiliki potensi untuk dipulihkan melalui proses lanjutan (tin gain).

“Beberapa material sisa dapat memiliki nilai sebagai bahan baku sekunder, substitusi material, atau input untuk industri lain,” pungkas Eko.