Meski dalam jangka panjang (10 tahun terakhir) laju deforestasi menunjukkan tren menurun, peningkatan di tahun lalu menjadi catatan penting bagi keberlanjutan lingkungan. Saat ini Indonesia masih memiliki luas hutan sekitar 95,5 juta hektare, setara dengan 51,1% daratan nasional, di mana 91,9% di antaranya berada dalam kawasan hutan.

Penyebab utama deforestasi di Indonesia meliputi kebakaran hutan dan lahan gambut, pembukaan perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur. Hilangnya hutan primer dan sekunder di kawasan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati dan habitat satwa dilindungi, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global dengan menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon.

Pemantauan deforestasi dilakukan melalui citra satelit serta kunjungan lapangan oleh KLHK, LSM seperti Auriga Nusantara, hingga platform global seperti Global Forest Watch (Henry, 2025). Pada periode 2021–2022, misalnya, tercatat deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektare, dengan reforestasi 15,4 ribu hektare, menghasilkan deforestasi netto 104 ribu hektare. Data ini memperlihatkan bahwa meski ada upaya rehabilitasi, laju kehilangan hutan masih lebih tinggi dibandingkan pemulihannya.

Kondisi tersebut menjadi alarm bahwa pengendalian deforestasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat sipil. Dunia usaha memiliki peran besar untuk memastikan praktik bisnis tidak memperparah kerusakan lingkungan. Apalagi sejak Permen LHK No. 14/2024 resmi diberlakukan, sistem pengawasan terhadap kegiatan usaha diperkuat melalui tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengenakan sanksi administratif bertingkat mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda, hingga pembekuan dan pencabutan izin usaha. Aturan ini juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar lingkungan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi menjadi peluang bagi perusahaan untuk membangun reputasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing.

Dalam praktiknya, kontribusi perusahaan dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada konservasi dan pemulihan ekosistem. Salah satu langkah yang dapat memberikan dampak langsung dalam pemulihan deforestasi adalah penanaman pohon di kawasan daratan. Upaya ini tidak hanya membantu menyerap emisi karbon, tetapi juga mengurangi risiko longsor dan banjir, memperbaiki kualitas tanah, serta memulihkan habitat bagi keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi dengan organisasi lingkungan seperti LindungiHutan, perusahaan dapat menjadikan program CSR mereka sebagai kontribusi nyata dalam restorasi hutan yang rusak sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlanjutan ekosistem.

Melalui CorporaTree, layanan CSR penanaman pohon yang dimiliki LindungiHutan, perusahaan dapat menyalurkan dukungan mereka pada proyek-proyek penghijauan di berbagai daerah di Indonesia. Hingga kini, LindungiHutan bersama mitra dan masyarakat telah menanam lebih dari 1 juta pohon, menyerap lebih dari 48 ribu kilogram emisi karbon, serta melibatkan relawan di lebih dari 30+ lokasi penanaman. Dampaknya tidak hanya terasa pada pemulihan ekosistem yang rusak akibat deforestasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam menjaga hutan, sekaligus menciptakan nilai tambah sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

About LindungiHutan

LindungiHutan adalah start-up lingkungan yang berfokus pada aksi konservasi hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Sebanyak 1 juta pohon telah ditanam bersama lebih dari 600+ brand dan perusahaan. Kami menggandeng masyarakat lokal di 30+ lokasi penanaman yang tersebar di Indonesia. Kami menghadirkan beberapa program seperti Corporatree, Collaboratree dengan skema Product Bundling, Service Bundling dan Project Partner, serta program Carbon Offset.

Sementara itu, angkutan pupuk mengalami lonjakan signifikan dari 1.675 ton pada Januari-Februari 2024 menjadi 5.190 ton pada periode yang sama di tahun 2025 atau sebesar 210%.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan angkutan ini mencerminkan peran penting KAI dalam menjaga rantai pasok komoditas pertanian dan perkebunan.

“Sebagai moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan, KAI terus berupaya memastikan kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pupuk ke berbagai daerah. Ini adalah langkah konkret kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Anne.

Peningkatan angkutan hasil perkebunan pada Januari 2025 mencapai 59.548 ton, naik dibandingkan Januari 2024 yang sebanyak 54.829 ton. Komoditas hasil perkebunan yang diangkut KAI meliputi kelapa sawit untuk minyak goreng, tebu untuk gula, serta kopi dan kakao yang merupakan bahan baku industri makanan dan minuman. Distribusi yang efisien melalui moda kereta api memungkinkan ketersediaan komoditas ini tetap terjaga dengan baik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, angkutan pupuk mengalami peningkatan signifikan. Pada Januari 2025, KAI mengangkut 3.810 ton pupuk, naik drastis dibandingkan Januari 2024 yang hanya 690 ton. Begitu juga pada Februari 2025, angkutan pupuk mencapai 1.380 ton, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 985 ton. Peningkatan ini menunjukkan komitmen KAI dalam mendukung sektor pertanian dengan memastikan ketersediaan pupuk yang sangat penting bagi produktivitas pertanian di berbagai wilayah.

Ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada produksi pangan, tetapi juga pada sistem distribusi yang efisien. Keandalan moda transportasi kereta api memungkinkan pasokan komoditas pangan dan pertanian tetap stabil, terutama dalam menghadapi tantangan kondisi jalan raya yang sering kali menjadi kendala bagi transportasi darat lainnya.

Selain itu, distribusi hasil perkebunan dan pupuk yang efisien juga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memastikan komoditas lokal dapat terdistribusi dengan baik, ketahanan pangan nasional semakin kuat dan stabilitas harga dapat lebih terjaga. Hal ini sekaligus mendorong kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi distribusi pangan, KAI terus mengembangkan layanan logistiknya. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi dilakukan agar layanan angkutan barang semakin optimal. KAI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan perkebunan dan produsen pupuk, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan sistem transportasi yang terencana dan terintegrasi, KAI mampu memberikan solusi logistik yang lebih ekonomis dan berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perkebunan nasional.

“Sebagai BUMN yang memiliki peran strategis dalam sektor transportasi, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan angkutan barang. Dengan berbagai inovasi dan optimalisasi sistem logistik, KAI berharap dapat terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor perkebunan dan pertanian,” tutup Anne.